Dari Diskusi Pendidikan Gratis Itu Isu Seksi (Habis)

PENDIDIKAN gratis itu memang wajib diberlakukan. Tapi idealnya  diterapkan dengan sistem proporsional. Dinas Pendidikan sebagai instansi penyelenggara pendidikan pun, harus memiliki kebijakan dan sistem  yang fair dan terbuka dan bebas dalam mengelola pendidikan. Pendidikan yang maju juga harus bebas dari kepentingan politik praktis.

Praktisi pendidikan, Dr EM Sangadji MSi  berpendapat tentang model proporsional dalam biaya pendidikan. Menurut Sangadji, orang kaya harus tetap membayar biaya pendidikan anaknya di sekolah.
Namun warga tak mampu mestinya dibebaskan dari biaya pendidikan. Tak boleh ada pungutan yang dikenakan kepada warga tak mampu  yang duduk dibangku sekolah.
Saat ini, lanjut Sangadji, model pembiyaan  pendidikan yang proporsional belum dijalankan secara sempurna. Hal ini disebabkan berbagai aspek. ‘’Diantaranya karena belum ada database,’’ katanya.
Sangadji yang juga Direktur Institut Bisnis Syariah Indonesia ini membeber berbagai konsep ideal dalam memajukan pendidikan. Tentu pendidikan yang tak membebani warga kota pendidikan ini.
’’Dinas Pendidikan juga harus transparan dalam mengalokasi dan mengelola anggaran pendidikan. Misalnya jumlah anggaran untuk beasiswa, berapa alokasi anggaran pendidikan untuk warga tak mampu,’’ kata dia.
Pemberian anggaran pendidikan kepada sekolah harus dilakukan dengan cara-cara yang professional. Ia lantas mencontohkan, sebelum mengucurkan anggaran bantuan pendidikan kepada sekolah, Dinas Pendidikan mengumumkan secara terbuka tentang jumlah atau alokasi anggaran yang disediakan. Tujuannya agar penngelola sekolah dan  publik mengetahui secara jelas tentang ketersediaan anggaran pendidikan.
‘’Lalu sekolah membuat proposal dan mengajukan ke Dinas Pendidikan. Yang mendapat  bantuan anggaran tentu yang proposalnya memenuhi syarat yang ditentukan,’’ kata Sangadji.
Dia  mengingatkan hal ini bukan tanpa alasan. Sebab ada dugaan, sekolah-sekolah tertentu tidak mendapat bantuan anggaran dari Dinas Pendidikan. Yang mendapat bantuan anggaran berdasarkan faktor tertentu. Misalnya faktor kedekatan atau faktor lainnya.
Agar pendidikan maju, Sangadji mengingatkan supaya dunia pendidikan disterilkan dari kepentingan politik praktis. Para pendidik jangan dibawa dalam ranah politik. Biarkan mereka fokus pada dunia pendidikan.
Sangadji yang juga Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang ini mengatakan, sudah saatnya Kota Malang memiliki master plan pendidikan. Dalam master plan pendidikan  itulah diatur tentang berbagai kebijakan pendidikan, termasuk didalamnya tentang program pendidikan gratis bagi warga tak mampu.
Pembenahaan kebijakan dan sistem pendidikan  sangat mendesak dilakukan. Jika tidak, Kota Malang yang selama ini dikenal sebagai Kota Pendidikan bakal semakin tergeser dari kota lain.
‘’Sekarang Kota Malang sudah kalah dengan Denpasar dan daerah lain di Jawa Timur, padahal Kota Malang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan,’’ katanya mengingatkan.
Aktifis sosial dan anti korupsi, Luthfi Ch Kurniawan mengingatkan agar pengangkatan pejabat yang berkaitan dengan pendidikan harus dilakukan secara benar. Salah satu contohnya di Dinas Pendidikan.  Karena itu menurut Luthfi, perlu adanya reformasi birokrasi.
Zainudin dari Divisi Advokasi MCW juga mengingatkan agar Pemkot Malang lebih transparan dalam pelayanan bidang pendidikan. Instansi terkait di Pemkot Malang harusnya bersedia diajak diskusi tentang pendidikan. Tidak hanya itu saja, Dinas Pendidikan pun mestinya lebih terbuka dan menindaklanjuti  keluhan warga seputar pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Dra Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan, kunci utama mewujudkan program sekolah gratis harus berasal dari kemauan baik pembuat kebijakan.
Namun demikian, Siska, sapaan akrab Fransiska  mengatakan, sebenarnya program sekolah gratis untuk warga tak mampu sudah mulai direalisasi di Kota Malang. Program ini sudah dijalankan di sejumlah sekolah negeri dan swasta.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan, untuk mewujudkan program sekolah gratis maka harus dihitung secara detail jumlah siswa yang berasal dari keluarga tak mampu dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. (vandri battu)