Kusnu Goesniadhie Satu-satunya Guru Besar Peraih SK

PERATURAN Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) tahun 2011 tentang persyaratan guru besar membuat banyak kandidat yang terpaksa menunda mimpinya. Namun salah satu dosen Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang, sukses mendapatkan SK Guru Besar-nya tahun ini. Istimewanya lagi, dari 12 dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang tahun ini mengajukan guru besar di Kopertis Wilayah VII Jatim, hanya seorang yang sukses meraih SK guru besar. Dialah Dr Kusnu Goesniadhie S.SH. M.Hum.

Ruang Pascasarjana Unidha Malang, siang kemarin, terlihat cukup ramai. Para dosen terlihat sibuk menyelesaikan tugasnya. Di sudut ruangan, terlihat sosok pria yang juga sibuk menerima jabat tangan rekannya yang sekadar mengucapkan salam.
Kusnu Goesniadhie, dialah salah satu senior di Fakultas Hukum (FH) Unidha. Dengan ramah Kusnu menyilakan Malang Post duduk. ’’Saya sendiri tidak tahu kalau dari 12 dosen yang presentasi di Kopertis ternyata hanya saya yang lolos,’’ ungkapnya.
Menurutnya, pengujian calon guru besar dilakukan di Kopertis Wilayah VII Jatim sebagai kepanjangan tangan dari Dikti. Pada tanggal 11/11/11, ia dan 11 dosen lainnya melakukan presentasi dihadapan penguji. Penguji untuk tiap pendaftar guru besar berbeda disesuaikan dengan bidang ilmunya. Ia sendiri berhadapan dengan para guru besar bidang hukum dari sejumlah perguruan tinggi besar. Dengan penuh percaya diri Kusnu memresentasikan karya ilmiahnya yang sebenarnya sedikit kontroversial.
’’Saya membahas tentang korupsi dan sempat didebat oleh penguji karena dianggap tidak biasa,’’ kenangnya sambil tersenyum tipis.
Bapak satu putra ini menuturkan, karya ilmiah yang diangkatnya adalah tulisannya mengenai korupsi. Ia berpendapat bahwa untuk membasmi korupsi sampai pada akarnya seharusnya tidak hanya pelaku kejahatan saja yang ditangkap dan dipenjara. Tapi semua orang yang pernah menikmati aliran dana tersebut juga harusnya ikut meringkuk dibalik penjara.
’’Menurut saya, istri dan anak pelaku kejahatan juga harus dipenjara, supaya orang berfikir dua kali kalau mau korupsi,’’ kata Direktur Pascasarjana Unidha ini.
Pernyataannya itulah yang kemudian memancing perdebatan sengit diantara penguji. Bahkan ada yang menyebutnya tidak menghormati hak asasi manusia karena tega menyeret keluarga yang tidak bersalah ke penjara.
’’Korupsi itu kan seperti gadis, siapa yang tidak tertarik menjamah. Karena itu kalau anak cucu masuk penjara maka orang akan berfikir dua kali melakukan kejahatan,’’ ujarnya.
Karya menggelitik Kusnu tak hanya itu saja, beberapa kali ia juga menulis dan menyoroti kinerja hakim yang menurutnya berada antara Surga dan Neraka. Tulisannya tersebut sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah akreditasi di Universitas Islam Indonesia. ’’Salah satu kendala pemrosesan guru besar adalah syarat publikasi di jurnal akreditasi,’’ kata dia.
Kusnu adalah salah satu dosen yang cukup aktif menulis. Saat ini sebanyak 34 judul buku ber ISBN (international standart book number) sudah ditulisnya.
Selain itu juga ada 21 buku pengantar mata kuliah yang ditulisnya. Sementara dalam penilaian guru besar, selama masa tiga tahun akan dinilai minimal satu buku per tahun. ’’Saya juga beberapa kali dipercaya menulis buku untuk Mahkamah Konstitusi (MK),’’ kata dia.
Kusnu mulai mengajukan pengangkatan guru besar pada 2010 lalu. Dan akhirnya pada 2013, SK guru besar berhasil didapatkannya. Kelahiran Kediri ini mengawali karir di Unidha pada 1985. Saat diminta memberi komentar tentang penegakan hukum di Indonesia, alumnus S1 Universitas 17 Agustus Surabaya itu menuturkan hukum di Indonesia masih menjadi milik penguasa.
Contohnya saja pada proses hukum acara pidana. Dengan dalih menegakkan hukum acara, penyidik akan memiliki kekuasaan penuh mengarahkan orang yang diperiksa sesuai dengan kemauannya.
’’Hukum kita ini masih bergantung pada selera penguasa, sebenarnya aturan hukum sudah baik tapi yang menjalankannya yang belum bisa baik,’’ tukasnya. (lailatul rosida)