Mengenang Perjuangan Pokja Peningkatan Status Kota Batu

Ibarat anak baru gede (ABG) atau bahkan bak gadis bau kencur, tepat 17 Oktober tahun ini Pemerintahan Kota Batu baru berusia 12 tahun. Menariknya kendati masih belia, pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di kota yang oleh orang Belanda dijuluki  De Klein Switzerland (Swiss kecil) itu, mampu melaju begitu pesat. Sekedar napak tilas, ada salah satu kenangan menarik yang dituturkan Andrek Prana Ketua Pokja dalam proses memperjuangkan peningkatan status pemerintahan Kotatif menjadi Pemkot Batu waktu itu.
 
Siapa sangka dengan berbekal nasi basi, Kelompok Kerja (POKJA) Peningkatan Status Kota Batu berhasil memperjuangkan peningkatan status Kotatif Batu menjadi pemerintahan kota seperti sekarang ini.  
“Karena keterbatasan dana, setiap ke Jakarta kami selalu membawa bekal nasi bungkus dari rumah. Dan ironisnya, seringkali kami terpaksa makan nasi basi karena bekal yang kami bawa kadaluarsa.” Ungkap Andrek Prana, Ketua Presidium POKJA peningkatan status.
Memang sewaktu memperjuangkan peningkatan status Batu selama 3 tahun lebih (1999-2001), POKJA serba terbatas. Bahkan tidak jarang harus menjual lukisan karya Slamet Hendro Kusumo, untuk biaya perjalanan. Tidak itu saja, salah satu anggota POKJA, Hariyono MC rela menggadaikan SK pensiun agar bisa membantu pembiayaan POKJA.
“Waktu itu semangat dan pengorbanan kita luar biasa,” kenang wartawan Surabaya Post ini yang awal peningkatan status dipercaya sebagai ketua tim otonomi daerah pembentukan Kota Batu.
Kelahiran POKJA itu sendiri diawali pada malam tirakatan peringatan HUT RI tahun 1999. Dalam acara sarasehan dihadirkan tiga pembicara, yakni Walikotatif Drs Gatot Bambang Santosa yang berbicara soal perjuangan, Slamet Hendro Kusumo mengupas peran hotel di kota ini, dan Andrek Prana lebih tertarik menyodorkan soal peningkatan status Kotatif Batu.
Persoalan  peningkatan status ini, justru mendapat tanggapan luar biasa dari hadirin. Tokoh pemuda Ansor, M Rubai dan tokoh masyarakat, Mamat, malah meminta peningkatan status itu dibahas secara khusus.
“Saya menyampaikan soal peningkatan status, karena hampir semua koran yang terbit di Jawa Timur memberitakan bahwa Kotif Batu akan diturunkan statusnya menjadi kecamatan kembali.” ungkap Andrek, yang menambahkan bahwa Bupati Malang, H M Said sempat berkomentar di koran bahwa siap menghibur masyarakat kota apel ini bila memang diturunkan statusnya menjadi kecamatan lagi. Demikian juga Imam Utomo yang waktu itu menjabat Gubernur Jatim.
Berawal dari malam tirakatan itulah, akhirnya seminggu kemudian diadakan pertemuan di Kafe Pantara Jl Panglima Sudirman 123 Batu yang secara detal membahas meningkatan status. Hampir semua yang hadir menyepakati perlunya peningkatan status Batu baik jadi pemerintahan kota maupun kabupaten.
Rapat itu sendiri melibatkan berbagai kalangan, yang dimotori oleh Kelompok Ganesha Batu (Kopeda, Imakoba dan Bankom) dengan tokoh-tokoh antara lain Mamat, Mashuri Abdul Rochim, Andrek, Yani Handoko, Jainul, Rofik, Sumiantoro, Dikut, dan Naseh, serta tokoh-tokoh LSM BRANTAS seperti Slamet Henkus, Rinekso, Sentot, Didik Mahmud, Imam Basuki, dan lainnya.  Hasilnya disepakati membentuk sebuah wadah.
Sebelumnya, 4 September 1999 LSM Brantas Batu melakukan demo di Kotif Batu untuk meminta peningkatan status Batu  dilakukan secara serius oleh Pemkab Malang. Responnya, demo ini ditindaklanjuti LSM Brantas dengan memasang sejumlah spanduk berisikan tuntutan peningkatan status.

RING TINJU
Ring tinju milik Pemuda Pancasila, pada 7 September 1999 juga menjadi saksi terbentuknya wadah bernama POKJA Peningkatan Status Kota Batu sealigus kelengkapan bidang-bidang advokasi, sosialisasi kesekretariatan, spiritual dan lainnya. Lantas, POKJA mulai bergerak ke berbagai instansi antara lain Bupati dan DPRD Kabupaten Malang, Gubernur dan DRPD Provinsi Jawa Timur, Mendagri, dan DPR RI utamanya Komisi II dan badan legislasi DPR RI.
“ Paling tidak 100 kali lebih, kami riwa-riwi Batu-Jakarta. Belum ke instansi ke daerah.” papar Andrek sembari menambahkan, bahwa ternyata di pusat (Jakarta) tidak ada satupun surat pengajuan peningkatan status dari daerah. Fakta itu mendorong POKJA lebih banyak mengirimkan surat sekaligus audiensi dengan pemerintah pusat.
“ Jujur saja, kalau POKJA tidak berjuang saya jamin Batu tidak akan naik status. Ini fakta sejarah yang harus kita hargai bersama.” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Batu ini.
POKJA all-out dalam memperjuangkan status, karena menginginkan Batu menjadi kota yang mandiri, mampu membiayai semua keperluannya sendiri. Kita, kata Andrek berharap Batu bisa mandiri, organisasi-organisasi mendapatkan anggaran dan paling tidak 1000 anak kota wisata ini bisa jadi pegawai negeri.
“ Waktu itu, menjadi pegawai negeri di Kabupaten Malang sangat terbatas. Padahal anak-anak Batu banyak yang ingin menjadi PNS. Itulah salah satu program kita, agar anak Batu bias menjadi pegawai negeri di kota ini.”urainya.
Diakui atau tidak, berkat perjuangan POKJA itulah sekarang Pemkot Batu telah mendapatkan anggaran mencapai 500 milyar per tahun dan memiliki pegawai 4000 lebih. Dulu sewaktu Kotatif, anggarannya tidak sampai Rp1 miliar, demikian pula pegawainya hanya ratusan orang saja.
Sewaktu H Imam Kabul (alm.) menjabat Walikota Batu, pernah menyampaikan untuk membuat monumen nama-nama anggota POKJA itu di Kantor Pemkot Batu. Namun POKJA tidak menginginkan, sebaliknya mengusulkan agar nama-nama pahlawan 45 saja yang diabadikan di Pemkot. Akhirnya Imam Kabul memberikan piagam penghargaan kepada seluruh anggota POKJA. Dan DPRD Kota Batu berdasarkan keputusan Nomor 19 Tahun 2009, memberikan penghargaan kepada seluruh anggota POKJA Peningkatan Status Batu pada 17 Agustus 2009 di Gedung DPRD Batu.

BATU KEDEPAN
Menurut POKJA, selama 12 tahun usia Kota Batu sudah berjalan baik. Semasa walikota dijabat Alm. Imam Kabul, mislnya, kota produksen bunga hias ini berhasil merenovasi Masjid Agung An-Nur, Jembatan Kali Lanang, serta program pemberian insentif untuk guru ngaji, biaya perawatan masjid/musola, dan lainnya.
Sekarang Kota Batu dipimpin Eddy Rumpoko, juga mampu memantapkan kota ini sebagai kota wisata. Membangun taman kota yang jadi objek wisata keluarga. pembangunan pusat perkantoran (block office) seluas 3 hektar di Jalan Panglima. Peningkatkan kesejahteraan masyarakat, membebaskan biaya pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kini kosentrasi membangun wisata internasional berbasis pertanian.
“ Visi Walikota Eddy Rumpoko menjadikan Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional sudah tepat, tinggal bagaimana menyampaikan visi itu kepada masyarakat luas agar bisa dipahami dan didukung mewujudkannya.”papar  Andrek.(lyo)