Penghulu Tetap Nekat Menikahkan pada Hari Libur

Seorang  pria muda berpakaian lengkap, setelan jas dan celana hitam tanpa dasi, bergegas meninggalkan arena upacara nikah. Dia baru saja memimpin proses akad nikah di kompleks perumahan Griya Shanta, pada hari Sabtu. Penghulu itu kalau dilihat dari lokasi tempat resepsi akad nikah, berasal dari KUA kecamatan Lowokwaru.  Larangan untuk menikahkan pada hari libur dan menerima pemberian dari keluarga mempelai, ternyata tidak berlaku di Kota Malang.

APA yang dilakukan oleh penghulu itu biasa dilakukan para rekan sejawatnya, segera bergegas pergi meninggalkan lokasi akad nikah dengan alasan masih ada tugas di tempat lain. Begitu proses administrasi rampung, penandatanganan buku nikah dan langsung diserahkan kepada mempelai, penghulu itu langsung pergi.
Ketika tuan rumah memintanya untuk tinggal sebentar untuk menikmati suguhan kue atau makan pagi, dia menolak. Hal itu menunjukkan tugas penghulu untuk menikahkan sangat padat, terutama pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu, apalagi banyak mempelai dan keluarganya minta acara akad nikah dilakukan pada pagi hari.
Maka, penghulu harus mengatur jadwalnya yang ketat, tidak boleh ada yang molor, karena akan mengganggu jadwal berikutnya. Kalau kali ini penghulu tersebut cepat-cepat meninggalkan lokasi akad nikah, bukan hanya alasan tersebut, tapi ada alasan lain. Kasus penangkapan penghulu di Kediri yang menerima amplop dari keluarga mempelai yang mengundangnya membuat para penghulu di Jatim protes.
Mereka menolak menikahkan mempelai di luar jam kerja dan harus di kantor KUA. Rupanya kesepakatan itu tidak berlaku bagi penghulu di Malang, mereka masih menikahkan orang pada Sabtu dan Minggu dan juga masih menerima amplop.
Padahal yang jadi masalah bukan soal hari kerja atau lokasi pernikahan, tapi pemberian sogokan kepada penghulu itulah yang menjadi pangkal penangkapan penghulu di Kediri yang memicu protes sejawatnya.
KPK bahkan menyebut pemberian itu adalah gratifikasi, karena diterima oleh PNS maka termasuk korupsi. Irjen Kemmenag M Jasin sudah mengingatkan para penghulu agar tidak menerima amplop karena merupakan tindak pidana korupsi.
Apakah setelah penangkapan tersebut dan peringatan KPK para penghulu tidak menerima amplop? Ternyata tetap. Saat penghulu itu keluar rumah sambil menentang tas hitamnya, seorang anggota keluarga – tampaknya sudah diberi tugas khusus untuk menempel sang penghulu – bergegas mengejar penghulu yang hampir sampai di parkir kendaraan.
Malang Post yang mengawasi adegan itu menyaksikan dua orang tersebut berbicara  berbasa-basi.  Dia bertanya mengapa penghulu tidak sarapan atau sekadar minum dulu.
‘’Maaf, saya masih ada tugas di tempat lain,’’ kata penghulu itu masih tetap berjalan. Sejurus kemudian pria itu menyalami sang penghulu sambil menyelipkan amplop – tentu saja berisi uang – dan dalam waktu singkat amplop itu berpindah ke saku celana sang penghulu.
Pemberian inilah yang saat ini dipermasalahkan. Meskipun sudah tegas dilarang, tapi para penghulu tidak kuasa menolaknya dengan berbagai alasan. Diantaranya, mereka tidak minta tapi atas inisiatif pihak keluarga, padahal pemberian itu masuk katagori korupsi.
Selain pelanggaran, pemberian itu dianggap memberatkan masyarakat. Sesuai aturan, tarif nikah hanya Rp 30 ribu, tapi dalam praktiknya bisa naik berlipat-lipat.
Selain membayar ongkos resmi, mempelai biasanya dibebani biaya untuk modin kelurahan yang biasanya mengurus dokumen nikah dan amplop untuk penghulu.
Memang tarifnya tidak ditentukan, tapi biasanya modin memberi isyarat, disesuaikan dengan status ekonomi sosial mempelai. Kalau yang menikah dari keluarga kaya yang tinggal di perumahan mewah, tidak pantas kalau memberi amplop Rp 500 ribu, setidaknya dua kali lipat dari ’tarif’’ untuk kalangan biasa.
Rupanya para penghulu di Malang tidak jera dengan penangkapan sejawatnya di Kediri, amplop tetap diterima, toh tidak ada yang tahu. Mereka juga tetap menikahkan mempelai pada hari libur, Sabtu dan Minggu.
Seperti yang terjadi pada hari Minggu (15/12) dalam akad nikah di masjid yang ada di kompleks perumahan dosen di belakang kampus Unisma.
Penghulu mencatat akad nikah itu bukan pada hari Minggu, 15 Desember 2014, tapi di buku nikah tercatat hari Senin tanggal 16 Desember 2014.
Itu merupakan penyiasatan agar tidak dianggap melanggar, seolah-olah akad nikah dilakukan pada jam dan hari kerja, padahal sesungguhnya pada hari libur. Larangan boleh diumumkan, pelanggar boleh ditangkap, tapi pelanggaran jalan terus. (husnun nd)