Kiat Polres Malang Kota Perang Lawan Calo SIM

Layanan publik, menjadi lading subur bagi calo. Berbekal kenalan petugas atau orang dalam, para calo menjanjikan kemudahan. Termasuk mengurus SIM. Tapi hal itu, tak akan ditemui di kantor layanan SIM Polres Malang Kota. Meski hilangnya calo-calo itu, bukan tiba-tiba. Butuh waktu dan perjuangan yang tak ringan.

Siang kemarin, cuaca cukup cerah. Ratusan pemohon SIM, terlihat bergerombol. Penuh sesak. Tidak hanya di luar, tapi juga di dalam ruang tunggu. Mereka menunggu ujian teori, maupun praktik.
Meski penuh sesak, tetapi terlihat rapid an teratur. Tempat tunggu yang nyaman, menjadikan waktu tunggu yang tidak sebentar, menjadi tidak terasa.
Sesaat kemudian, salah satu petugas datang menghampiri. Dengan tersenyum menyapa Malang Post. ‘’Beginilah kantornya. Kecil,’’ kata Baur (Bintara Urusan) SIM, Aiptu Mudjiono.
Dia pun lantas bertutur soal pengurusan SIM. Diawali dari pemohon yang datang, lebih dulu mengisi formulir sesuai SIM yang diajukan. Kemudian, formulir tersebut diberikan kepada petugas, untuk ditukarkan nomor antrean ujian teori maupun praktik.
Untuk soal ujian, disiapkan 30 nomor dan berkaitan dengan lalulintas. Semuanya harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. Sedang yang ikut ujian praktik, langsung menuju ke tempat ujian praktik yang berada di bagian depan kantor.
‘’Jika dulu, mungkin ada pemohon datang, langsung foto saja. Sekarang saya menjamin 100 persen tidak ada,’’ kata Mudjiono, sembari mengatakan, pemohon wajib mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan.
Meski demikian, polisi menjamin, pengurusan SIM tidak sulit. Apalagi, ada lima kebijaksanaan khusus yang dibuat Kapolres Malang Kota AKBP Totok Suharyanto, untuk memudahkan pengurusan.
Pertama, diberi kesempatan mengulang, untuk pemohon yang tidak lulus ujian teori maupun praktik. Waktunya, ditentukan pemohon. Contohnya, jika hari ini pemohon tidak lulus, pemohon bisa mengulang besoknya.
‘’Kalau prosedurnya, pemohon yang tidak lulus ujian, wajib mengulang seminggu atau dua minggu ke depan. Tapi disini tidak. Mereka boleh mengulang kapanpun juga. Yang jelas, harus di hari berbeda,’’ tambah Mudjiono.
Kebijakan kedua, menempatkan Propam Polres Malang. Tujuannya, meminimalisasi orang tak berkepentingan masuk. Termasuk mengontrol semua kinerja petugas.
‘’Selain itu, pemohon bisa ujian menggunakan kendaraan pribadi. Secara undang-undang memang tidak boleh. Namun karena ada kebijakan pimpinan, hal itu  diperbolehkan,’’ urai pria yang pernah bertugas di Kantor Bersama Samsat ini.
Bukan itu saja, petugas juga bisa memberikan rekomendasi khusus bagi pemohon yang tidak lulus ujian dua kali. Tentunya, rekomendasi ini diberikan kepada pemohon yang betul-betul bisa mengendarai kendaraan.
‘’Kadang orang itu grogi saat ujian. Tapi kita juga melihat, saat mereka ujian. Kalau memang mereka mampu mengendarai dan menguasai kendaraannya, kami akan membantu lulus ujian,’’ tambahnya.
Kebijakan selanjutnya, transparansi biaya. Besaran biaya, ditempel di bagian depan kantor, tepatnya di sebelah pintu masuk. Nominal itulah yang wajib dibayar pemohon, setelah mereka dinyatakan lulus ujian teori maupun praktik. Biaya wajib dibayarkan ke loket BRI.
Hal itu juga berlaku untuk pegawai instansi pemerintahan, atau pelajar yang usianya lebih 17 tahun. Tak terkecuali, pengurusan SIM kolektif.
‘’Pemohon wajib membayar sendiri di loket.  Kalau diwakilkan, atau melalui coordinator, khawatir ada perbedaan biaya. Ini yang kami tidak inginkan. Semua disini harus jelas dan transparan. Tidak ada pungli ataupun komersial,’’ tegas bapak dua anak ini.
Kebijakan terakhir yang dibuat Kapolres Malang Kota terkait layanan SIM ini adalah disediakannya waktu untuk isoma (istirahat, salat, makan). Waktunya hanya 30 menit. Mulai pukul 11.45-12.15.
Dengan  adanya waktu khusus untuk isoma tersebut, konsentrasi pemohon SIM tidak akan terpecah. Mereka bisa mengikuti ujian dengan tetap semangat, hingga waktu layanan berakhir pukul 14.30 untuk hari kerja normal Senin-Kamis, sedangkan Jumat-Sabtu layanan di tutup pukul 11.00.
Tapi yang menarik dari kebijakan Kapolres, kata Mudjiono, adalah soal surat kesehatan. Pemohon, boleh membawa sendiri surat kesehatan. Tak harus dari Polres. Jika tidak, mereka hanya membayar Rp 20 ribu.
‘’Surat kesehatan bisa dari dokter umum biasa, puskesmas, rumah sakit atau klinik. Jadi tidak selalu dikeluarkan dari bagian kesehatan Polres Malang Kota,’’ tambahnya.
Berbagai kemudahan inilah, yang kemudian membuat para calo satu persatu meninggalkan kantor layanan SIM. Termasuk tidak ada lagi pengurusan SIM berbiaya tinggi. Karena, sekarang pemohon bisa mendapatkan kemudahan mengurus SIM, dengan biaya murah. Tanpa harus lewat calon.
Sementara untuk biayanya sendiri, pria berkacamata ini mengatakan, SIM C baru Rp 120 ribu. Rinciannya, Rp 100 ribu formulir, Rp 20 ribu  kesehatan. Jika perpanjangan hanya Rp 95.000. Untuk formulir Rp 75 ribu dan kesehatan Rp 20 ribu.
Sedangkan SIM A, B1, B2 baru Rp 140 ribu. Rinciannya formulir Rp 120 ribu dan kesehatan Rp 20 ribu. Sedangkan perpanjangan Rp 100 ribu. Formulir Rp 80 ribu dan kesehatan Rp 20 ribu. (ira ravika)