Jelang Pemilihan Presiden 9 Juli di Malang Raya (2)

GAJI  mereka tak seberapa. Tapi keringat merekalah  yang menentukan kelancaran pesta demokrasi di negeri ini. Itulah petugas pemungutan suara (PPS) yang menerima insentif di bawah Rp 500 ribu tapi merelakan waktu hanya untuk Pemilu. Mereka  bahkan rela datang ke perumahan elit hingga empat kali dalam sehari lantaran sulit menemui pemilik rumah.
14 pesawat handy talky (HT)  berjejer di meja kerja Ketua PPS Klojen Mahmudi di salah satu ruangan di kantor kelurahan Klojen. Map berlogo Pemilu menumpuk di mejanya. Sesekali ia memeriksa kondisi 14 HT yang segera diserahkan ke  KPPS.
Hari-hari ini adalah hari paling sibuk yang dialami Mahmudi dan teman-temannya di PPS. Tapi pria 58 tahun itu tetap ceria. Ia selalu bersemangat. Di balik keceriaannya, Mahmudi tak ingat berapa gajinya. “Kalau soal itu saya tidak terlalu ingat. Saya sampai lupa,” ucap Mahmudi lalu membuka sebuah buku tentang insentif yang diterimanya. Ia lalu membaca secara teliti. “Ketua PPS terima Rp 500 ribu. Jumlah ini belum termasuk PPH 21 sebesar 6 persen. Anggota PPS dapat  Rp 450 ribu belum termasuk PPH 21,” sambungnya sambil tersenyum.
Mahmudi yang sehari-harinya berwiraswasta ini tak mempersoalkan jumlah gajinya. Bagi dia, bertugas sebagai PPS merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk bangsa. “Ini pekerjaan sosial. Jadi bukan itu (insentif) yang dicari,” katanya.
Selama bertugas sebagai PPS, Mahmudi dan dua rekannya tak menerima insentif bulanan. Mereka menabung di bendahara. Rencananya baru diambil setelah menumpuk. “Ya bisa untuk Lebaran. Kebetulan momennya sama,” ucap kakek empat cucu ini.
 Pria yang sudah aktif menjadi PPS sejak Pemilu 2004, 2009, Pilkada, Pileg dan sekarang Pilpres ini memang sudah kenyang pengalaman untuk urusan Pemilu. Selama mengurus Pemilu, ia mengutamakan profesionalisme dan netralitas.
Salah satu contohnya untuk formulir C6 atau surat pemberitahuan kepada pemilih. “Kami harus sesuai protap. Kalau kirim C6, harus diberikan kepada yang bersangkutan. Atau kalau memang tidak ada, dititipkan kepada keluarga. Terus diberikan tanda terima,” paparnya.
Menjadi PPS di tengah kota juga tak mudah. Apalagi di wilayah kelurahan Klojen. Mahmudi dan teman-temannya  mengurus 5.148 pemilih yang tersebar di 11 TPS. Dua TPS terletak di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) yang membutuh kerja ekstra. Sebab mereka harus berburu dengan waktu lantaran coblosan dimulai jam 07.00 WIB hingga 13.00 WIB. Jadi selain harus melayani pemilih yang antre di TPS, mereka juga harus menempatkan petugas yang keliling area rumah sakit.
Seluruh pasien yang terbaring di seluruh ruangan dalam RSSA harus disisir. Setiap pasien yang sudah memiliki hak pilih diberi kesempatan untuk mencoblos di ruangan perawatan. “Karena waktu yang terbatas, maka petugas TPS yang keliling dalam area rumah sakit harus kerja cepat. Apalagi seorang pasien butuh waktu lima menit untuk mencoblos. Setelah melayani pasien langsung cepat pindah ruangan,” katanya sembari berharap adanya perhatian dari KPU untuk PPS yang mobile di rumah sakit.
Jika PPS harus bekerja ekstra cepat saat mobile di RSSA, mereka juga harus ekstra sabar saat berkunjung ke perumahan elit yang selalu tampak sepi dari pemilik rumah.  Banu Kisworo, Ketua PPS Kelurahan Oro-Oro Dowo mengatakan timnya seringkali mengalami kesulitan melayani pemilih dari para kelas atas tersebut. Saat mendatangi rumah kaum jetset ini, tak jarang ia mendapatkan beragam alasan dari pembantu rumah sehingga tak bisa bertemu langsung dengan si empunya.
Ia mencontohkan, saat mendatangi mereka pada pukul 07.00 WIB, ia diberitahu sang pemilik rumah masih tidur. Ketika Banu kembali pada pukul 08.00, mereka sudah berangkat kerja. "Bila saya datang pukul 04.00 WIB, mereka tak bisa diwawancarai karena baru pulang. Sedangkan, saat saya kembali malam harinya mereka menjawab sudah malam, tak bisa ditemui,“ ujarnya kepada Malang Post di Sekretariatnya kemarin.
Jelas saja hal ini membuat dia dan timnya kecewa. Beberapa kali dia merasa disepelekan. Bahkan, sempat terlintas pikiran buruk terhadap para penghuni rumah bak istana itu. “Kami seolah dianggap sebagai pengemis yang bolak-balik datang untuk meminta sumbangan saja, selalu dihindari. Tidak jarang mereka (penghuni rumah elit, red) tak menghiraukan kami, pembantunya yang disuruh menemui kami,“ ujarnya.
Namun, hal ini tak menyurutkan semangatnya. Bagi pria kelahiran Madura ini, menjalankan tugas adalah prioritas utama. Apalagi ini merupakan upaya untuk mengantarkan Indonesia menuju pemimpin baru. Dibutuhkan tenaga-tenaga pengabdi, yang meski hanya diupah Rp 400 ribu per bulan, tetap menjaga semangat bekerja.
Lagi pula, ia tak hanya menemui penduduk kelas atas, tapi masih banyak masyarakat menengah yang lebih ramah. Pria yang sejak 1972 telah jadi pengawas ini, merasa lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat kelas ini. Akunya, orang-orang tersebut lebih mudah diajak kerja sama sehingga pekerjaan mereka jadi terasa lebih enteng.
 “Kami merasa dihargai bila menyosialisasikan kepada mereka. Bila berhubungan dengan kami cukup ramah dan tidak sombong,“ jelasnya. (Vandri Van Battu/Muhamad Erza Wansyah/han/habis)