Bermodal Sosial, Siap Kawal APBD untuk Rakyat

Zia’Ulhaq, Aktivis yang Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Malang
Di kalangan pejabat, siapa yang tidak kenal dengan Zia’ Ulhaq. Mantan aktivis ini kerap memimpin aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti kinerja pejabat (instansi) bermasalah. Saat itu ia menjadi Koordinator Malang Corruption Watch (MCW). Sekarang, giliran dirinya yang akan menjadi sorotan publik sejak dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang, 30 Agustus lalu.

Empat anggota dewan baru dari Partai Gerindra, tengah berkumpul dalam satu ruangan yang sebelumnya menjadi ruang Fraksi Hanura, di gedung DPRD Kabupaten Malang, siang kemarin. Mereka terlihat ngobrol santai sembari menikmati kopi. Di antara empat anggota legislatif tersebut, salah satunya Zia’ Ulhaq.
Zia’ maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang dari daerah pemilihan (Dapil) dua, wilayah Kecamatan Lawang, Singosari serta Pakis. Ia berada di nomor urut dua, dengan perolehan suara yang cukup banyak, yaitu 3425 suara.
Sebelum terjun ke politik praktis, Zia’ adalah Dosen FISIP Universitas Brawijaya mulai 2010 sampai sekarang. Ia juga Direktur Polldev Institute Pusat Kajian Politik Kebijakan dan Pembangunan, mulai 2010 sampai sekarang. “Saya sebelumnya tidak ada niat untuk masuk ke politik praktis,” ujar Zia’.
Ia maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang berawal dari usulan masyarakat yang pernah didampingi dalam suatu permasalahan. Seperti masalah kasus sertifikat tanah massal di Kecamatan Singosari. “Mereka meminta saya supaya maju menjadi anggota dewan,” katanya.
Permintaan itu, tidak langsung diterima. Tetapi dikonsultasikan terlebih dahulu kepada istrinya, Ika Octavia Pratiwi. Jika disetujui, Zia’ akan maju, namun jika tidak ia akan mengabaikan permintaan masyarakat. “Tetapi istri saya tidak memberikan jawaban apapun, sehingga seperti digantung. Sampai tiga bulan lamanya, akhirnya baru mendapat jawaban setuju,” tutur Zia’, sembari mengatakan bahwa jawaban istri tentu ada pertimbangan.
Karena waktu yang mepet, Zia’ kemudian mencari kendaraan politik untuk maju. Ia memutuskan Partai Gerindra menjadi pilihannya. “Saat itu Ketua DPC Partai Gerindra masih Imam Zuhdi, lalu transisi menjadi pak Achmad Subhan. Saya juga tidak meminta nomor berapa saat melamar,” kata pria berkumis tipis ini.
Setelah namanya masuk dalam daftar calon sementara (DCS), Zia’ mulai anjangsana ke beberapa masyarakat yang pernah dibantu dan mendukungnya. Ia mendekatkan diri dan memperkenalkan namanya kepada masyarakat. Bekal modal sosial di masyarakat saat selama menjadi aktivis, membuat Zia’ mendapat banyak dukungan.
Otomatis Zia’ tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menjadi anggota dewan. Hanya modal sekitar Rp 150 juta saja yang ia keluarkan untuk menjadi anggota dewan. Uang itu digunakan untuk biaya tambahan membayar saksi-saksi. Menurutnya, saksi harus dianak emaskan, karena yang menjaga suara.
“Uang bukan nomor utama, tapi nomor tiga. Uang banyak bukan jaminan bisa menang. Modal sosial di masyarakat itulah, yang mengantarkan saya bisa terpilih menjadi anggota dewan,” terangnya.
Setelah melalui proses panjang dan menegangkan, Zia’ akhirnya terpilih. Pelantikan anggota dewan pada 30 Agustus lalu, menjadi ‘kado’ manis ulang tahunnya yang ke 31 tahun. Ia lahir pada 28 Agustus 1983 di Gresik.
Setelah terpilih, Zia’ akan konsentrasi pada anggaran daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan dikawal betul untuk kepentingan masyarakat. APBD harus lebih banyak diperuntukkan rakyat daripada pejabat. “Biaya publik (untuk kepentingan masyarakat) harus lebih banyak dari pada biaya modal (untuk pengadaan barang dan jasa). Karena biaya modal tidak harus setiap tahun dianggarkan, tetapi bisa lima tahun sekali. Sedangkan biaya publik harus setiap tahun ada dan lebih besar,” paparnya.
Ia mengatakan, jika Kabupaten Malang ingin maju, maka pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Seperti Puskesmas yang ada di wilayah harus bisa menjadi rumah sakit daerah. Setiap Puskesmas juga harus memiliki ahli gizi. Karena saat ini, Puskesmas tidak memiliki ahli gizi.
“Menjadi anggota dewan adalah ujian bagi saya. Karena dulu (sebelum menjadi anggota dewan) selalu mendukung rakyat, maka ketika sekarang duduk di dalam harus tetap menyuarakan rakyat. Karena kita lahir atau berada sebagai anggota DPRD karena pilihan rakyat. Karenanya saya bersama dengan teman-teman dari Partai Gerindra lainnya akan mengawal APBD untuk rakyat,” jelasnya.(agung priyo/red/han)