Dorong Pengesahan RUU KUHAP dan Integrated Criminal Justice System

Oleh-Oleh Jaksa Trisnaulan Arisanti, SH dari Filipina

Di kalangan Jaksa, nama Trisnaulan Arisanti, SH mungkin sudah tidak asing lagi. Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Malang ini, baru saja mengikuti kegiatan workshop di Manila Filipina, pada 15 – 19 September lalu. Ia terpilih Kejaksaan Agung RI, bersama Hariono, SH Jaksa dari Jakarta Utara untuk mewakili Indonesia, mengikuti ‘Southeast Asia Anti Corruption Strategic Program & ICE Office Profesional Responsibility Training Workshop’.

Melihat penampilannya, mungkin masyarakat umum tidak akan mengira bahwa Trisnaulan Arisanti ini adalah seorang Jaksa. Penampilan yang low profile serta tidak banyak omong seolah menutupi profesinya. Namun sorotan matanya yang tajam, terlihat bahwa ia tegas dalam menangani masalah.
Di Kejaksaan Negeri Malang, ia lebih akrab dengan sebutan nama Ayu. Ia bertugas di bagian Intel, yang memiliki peran memberikan informasi hukum pada masyarakat, sekaligus mengumpulkan informasi tentang ketentraman dan ketertiban umum.
Di balik kesibukannya sebagai seorang Jaksa, jebolan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini, ternyata masih menyempatkan waktu untuk membuat karya ilmiah. Dari dua karya ilmiah yang dihasilkan, semuanya mendapat apresiasi dari Kejaksaan Agung RI. Pertama pada 2012 lalu, karya ilmiah bercerita soal kepemimpinan, terpilih sebagai juara.
Kedua pada 2014 ini, karya ilmiah berjudul ‘Penguatan Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perubahan Hukum Acara Pidana’ mampu menjadi karya ilmiah terbaik, dari puluhan karya ilmiah jaksa-jaksa senior di Indonesia. Bahkan berkat karya ilmiah itu, wanita kelahiran 7 Februari 1981 ini, terpilih menjadi wakil Indonesia mengikuti workshop di Filipina.
“Sebetulnya bukan dari karya ilmiah, tetapi karena penilaian TOEFL (kemampuan Bahasa Inggris). Karena setiap Jaksa dengan pangkat 3B, wajib mengikuti profile assessment untuk mengetahui kemampuannya. Dan alhamdulillah nilai TOEFL, masuk dalam dua besar,” tutur Trisnaulan Arisanti.
Isi karya ilmiahnya adalah, tentang paparan seorang JPU dalam rangka perubahan hukum acara pidana yang akan datang. Hukum Indonesia harusnya berkembang ke arah yang diharapkan oleh masyarakat untuk mewujudkan negara, berdasarkan Rule of Law. Pengesahan dan penerapan RUU KUHAP adalah sangat penting dan segera dapat disahkan, yang isinya lebih baik dari KUHAP yang berlaku sekarang, serta sanggup menghadapi era globalisasi.
“Karya ilmiah ini, saya buat karena sering kali masyarakat menganggap bahwa proses sidang kurang memberikan keadilan. Itu karena proses peradilan di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika tidak sama. Di Indonesia proses peradilan masih Civil Law, yaitu pemerintah yang mengatur bobot tuntutan. Sedangkan di Amerika proses peradilannya Common Law, yaitu bersalah atau tidaknya pelaku kejahatan ditentukan oleh masyarakat selaku juri,” jelas ibu satu anak ini.
Tidak hanya itu, dalam karya ilmiahnya, anak pasangan M S Ardjana SH, Mhum, mantan Jaksa yang kini berprosesi sebagai Advokad, serta Nur Ainun Susanti, AMK seorang bidan ini, juga menyinggung Integrated Criminal Justice System. Di Indonesia saat ini, sistem peradilan pidana terpadu (antara Polisi, Jaksa, Hakim dan pihak Lapas) sudah terbentuk, namun selama ini belum berjalan maksimal. Karena masing-masing masih memiliki ego sektoral yang masih tinggi.
Ia mengatakan bahwa untuk mewujudkan peradilan yang adil, Polisi, Jaksa dan Hakim harus saling kontrol, untuk mewujudkan integrated justice system. “Seharusnya sebuah perkara yang ditangani oleh polisi, harus didiskusikan dengan Jaksa dan Hakim. Sebab tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan, seperti kasus kenakalan anak atau pencurian yang nilainya sedikit. Namun yang terjadi selama ini, tidak ada saling kontrol seperti itu. Oleh karena itu, dengan karya ilmiah yang saya buat, setidaknya bisa memberi masukan kepada pimpinan untuk segera merubah dan merealisasi RUU KUHAP. Karena permasalahan ini, sangat penting untuk harus dibahas,” jelas istri Iwan Arto Kusumo, SH, MH.
Sementara, ilmu yang diperoleh Ayu dari kegiatan workshop di Filipina, selain memahami tentang perbandingan hukum dengan negara lain, juga mendapat ilmu tentang pengawasan internal pegawai, untuk mengantisipasi terjadinya tindak korupsi di kalangan internal Jaksa.(Agung Priyo)