Malang Post

Nasional

Akhir Bulan Ini Gubernur Mutasi Pejabat

Share
SURABAYA- Gubernur Jatim Soekarwo memastikan gerbong mutasi di lingkungan Pemprov Jatim akan bergerak pada akhir bulan Maret ini. Mutasi ini dilakukan setelah rampungnya proses assessment pejabat eselon II yang dilakukan beberapa waktu lalu di gedung Badiklat Jatim. Selain itu, ada 13 pejabat eselon II yang memasuki purna tugas pada tahun ini. "Hasil assessment sudah diberikan saya tadi pagi (kemarin, red.). Jadi saya belum sempat lihat detail-detailnya seperti apa, sebab keburu harus datang ke paripurna DPRD Jatim," katanya kepada wartawan di DPRD Provinsi Jatim, Senin (2/3/2015).
Menurut dia, hasil assessment yang diberikannya kali ini hasilnya lebih lengkap dibandingkan pada minggu lalu. Sebab kali ini sudah ada nilai atau skor setiap pejabatnya. Sedangkan, hasil sebelumnya hanya ada nama serta kelemahan dan kelebihan pejabat yang ikut assessment.
Terkait mutasi PNS Pemprov, kata Pakde Karwo, berdasarkan aturan semua PNS yang sudah bertugas selama lima tahun dalam satu bidang harus dirolling. Hal itu tidak hanya berlaku pada pejabat, tapi juga staf. "Seperti staf di Setwan (Sekretariat DPRD Jatim) juga harus cepat di-rolling karena lebih dari lima tahun," tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Akmal Boedianto menambahkan, pihaknya tidak tahu soal hasil assessment yang kini sudah di tangan gubernur. Alasannya, assessment bagian dari dokumen rahasia yang tahu hanya tim assessment dan gubernur saja. "Proses assessment tidak lewat BKD, tapi langsung dari tim assessment ke Pak Gubernur. Jadi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Itu masuk dokumen rahasia," tuturnya.
Begitu pula dengan rencana mutasi yang bakal digelar bulan ini, Akmal mengaku tidak mengetahui detailnya seperti apa, sebab hal itu adalah hak gubernur. Namun, dia membeberkan jika lelang terbuka akan dibuka setelah dilakukan rolling.
"Nanti itu rolling dulu baru ada lelang jabatan. Yang pasti hingga April nanti ada tiga pejabat yang akan pensiun. Yaitu, Pak Harjogi (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Pak Harun (Kepala Dinas Pendidikan) dan Bu Bibing (Ratnadi Ismaoen Kepala Biro Administrasi Kesra)," paparnya.
Untuk panitia seleksi (pansel) lelang jabatan, Akmal mengatakan, saat ini masih dimintakan persetujuan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Pihaknya mengaku tidak tahu kapan persetujuan itu turun. "Ada lima orang pansel. Tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena belum ada persetujuan. Nanti kalau sudah pasti saya sebutkan orangnya," tuturnya. (jpnn/bj/udi)
comments

Page 1 of 666

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »