Nasional

Malang Post

Nasional


Pemkot Siapkan Gas Bumi Pengganti Tabung Gas


Investasi Rp 285 M untuk Aliri 24 Ribu KK

SURABAYA – Sedikitnya 24 ribu rumah tangga di Surabaya bisa memanfaatkan aliran gas bumi dari Pemkot Surabaya. Khususnya rumah warga yang berada di kawasan Surabaya Tengah, Timur dan Selatan saja. ‘’Proyek di Surabaya ini akan dijadikan percontohan untuk pengembangan jaringan pipa gas di kabupaten/kota lain,’’ kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, saat peresmian proyek gas bumi, Selasa kemarin.
Menurut dia, proyek di Surabaya ini menelan investasi sebesar Rp 285,2 miliar. Pembangunan jaringan dimulai dengan groundbreaking infrastruktur jaringan gas bumi di Kedung Asem, Kecamatan Rungkut. Nantinya, lanjut Menteri, pemanfaatan energi gas bumi tidak hanya untuk rumah tangga saja. Sebaliknya, kalangan industri juga akan diarahkan menggunakan energi gas bumi. Makanya, untuk memenuhi suplai gas bumi pemerintah  akan terus mengembangkan jaringan ke berbagai daerah. ‘’Sekali lagi, yang di Surabaya ini proyek percontohan,’’ ujarnya mengulangi.
Sementara itu, Hendi Prio Santoso Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyebutkan, pengembangan jaringan pipa gas memiliki beberapa keunggulan. Diantaranya ramah lingkungan dan sangat efisien. ‘’Sejalan dengan konsep green city yang diusung Surabaya,’’ katanya.
Dijelaskan Hendi, jaringan pipa gas akan melayani 4 kelurahan di Surabaya Timur, 5 kelurahan di Surabaya Tengah dan 4 kelurahan di Surabaya Selatan. Untuk realisasinya PT PGN menggunakan pipa sepanjang 197 kilometer.  ‘’Pada saatnya nanti, kami memasang sambungan bisa mencapai 150 alamat rumah per hari,’’ rincinya.
Tri Rismaharini mengaku, jaringan pipa gas ini tentu akan lebih mempermudah warga. Dari sisi ekonomis, penghematan bisa mencapai 50 persen. Sebagai gambaran, sejak memakai gas, kampung lontong mampu menghemat 2 sampai 3 juta per bulan.
‘’Makanya sekarang rumah warga kampung lontong bagus-bagus. Itu karena mereka dapat dana untuk perbaiki rumah dari penghematan itu,’’ kata Risma dengan menyebut segi kemudahan, penggunaan jaringan gas bumi lebih praktis dibanding dalam bentuk tabung gas.
Selain itu, kata Risma, warga tidak perlu repot-repot mengangkat tabung gas. Karena gas yang dibutuhkan sudah tersambung ke rumah melalui pipa. Hal ini tentu sangat memudahkan warga, khususnya yang tinggal di kawasan hunian vertikal seperti rumah susun. ‘’Sekali lagi, saya atas nama warga Surabaya mengucapkan terima kasih untuk realisasi proyek jaringan gas bumi ini,’’ imbuh Risma.
Selain meresmikan jaringan pipa gas di Kedung Asem, Menteri ESDM beserta rombongan juga mengunjungi kampung kue di daerah Rungkut dan pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Benowo. (has/udi)

Jasuke: Pewarta Bukan Pembawa Petaka


Peringati Hari Pers Se Dunia

SURABAYA – Puluhan pekerja pers di Jatim, Selasa (3/5) kemarin, menggelar aksi damai dalam rangka Hari Pers se Dunia. Aksi yang dilakukan pekerja media cetak, radio, televisi, online dan fotografer digelar di depan Kebun Binatang Surabaya. Selain menggelar aneka pamflet dan spanduk, dalam aksi ini mereka menyoroti soal kebebasan pers yang masih sering teraniaya. Tindakan tidak terpuji terhadap pekerja media kerap terjadi.
‘’Pewarta Bukan Pembawa Petaka. Ini tema yang kami usung dalam peringatan hari pers se dunia di Surabaya,’’ tandas Totok J Soemarno, koordinator Journalist Surabaya untuk Kebebasan (Jasuke) di depan KBS, kemarin.
Totok, yang juga fotografer salah satu media online di Surabaya ini, tidak merinci contoh kekerasan yang dialami pekerja pers. Sebaliknya, Jasuke hanya ingin masyarakat memahami arti dan posisi pekerja pers di era globalisasi sekarang ini. ‘’Kebebasan pers baru sebatas slogan, belum terwujud nyata. Masih banyak pihak beranggapan pewarta pembawa petaka. Perlu dipahami, pekerja media juga berperan sebagai penjaga demokrasi,’’ kata Totok dengan pengeras suara.
Disebutkan dia, fungsi pers sebagai alat kontrol, sarana pendidikan, dan sarana hiburan harus benar-benar diwujudkan. Dan, tidak ada yang boleh mengkangkangi keberadaan UU Pers ‎No 40 Tahun 1999, dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).‎ Menghalang-halangi tugas jurnalistik apalagi melakukan intimidasi, lanjut dia, sama dengan menabrak undang-undang dan itu melukai hak masyarakat untuk tahu. Karena itu aksi damai sengaja dilakukan dengan mengenakan pakaian hitam.
‘’Hitam simbol matinya kebebasan pers, simbol pemasungan, pengekangan kebebasan pers. Mari kita sama-sama memerangi pemasungan yang sampai sekarang masih saja terjadi,’’ ujar Tor, panggilan akrab Totok Soemarno.
Selain berorasi mereka juga melakukan treatikal menggambarkan tidak bebasnya pekerja pers di era sekarang. Dari aksi tersebut diharapkan semua pihak tergugah perhatian publik umumnya. Dan khususnya para elit di organisasi media untuk aktif menyuarakan kebebasan pers. ‘’Bukan memilih diam untuk atau demi terjaganya kepentingan golongan. Wujudkan Kebebasan Pers Sepenuhnya. Sudah bukan zamannya lagi pers dipasung kebebasannya,’’ pungkasnya. (has/udi)

Respon Koalisi Jatim, PKS Siapkan 4 Kadernya


SURABAYA- DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim merespon positif  komunikasi non struktural yang dibangun Koalisi Jatim. Sebab, koalisi yang didukung Gerindra, PAN, PPP dan PKS menjadikan dinamika politik di Jatim menjadi lebih dinamis. ‘’Dalam pertemua saat itu, Jumát (29/4), PKS tidak bisa hadir karena ada acara sendiri. Tapi kami merespon positif pertemuan karena menjadikan politik di Jatim lebih dinamis,’’ ujar Irwan Setiawan, Sekretaris DPW PKS Jatim saat dikonfirmasi, kemarin.
Disebutkan, PKS mengingatkan kalau setiap parpol memiliki mekanisme tersendiri dalam urusan Pilkada maupun Pilgub. Karena itu, jika Koalisi Jatim punya arah mengusung pasangan calon di Pilgub Jatim 2018, tentu komunikasi politiknya harus lebih serius.
Pertimbangan lainnya, lanjut dia, PKS menyadari dengan modal 6 kursi di DPRD Jatim tidak mungkin bisa mengusung sendiri calon di Pilgub Jatim. Sehingga, PKS harus menjalin koalisi dengan parpol-parpol lain di Jatim. ‘’Koalisi Jatim itu bisa kekuatan alternatif di Jatim dan menjadikan dinamika politik di Jatim lebih bergulir. Sehingga nantinya bisa muncul Cagub yang kapabel,’’ kata anggota Komisi C DPRD Jatim.
Disebutkan Irwan, parpol di Jatim yang bisa mengusung sendiri calon di Pilgub hanya PKB. Sedang yang lain harus berkoalisi karena kursi atau suara yang dimiliki belum memenuhi persyaratan bisa mengusung calon. ‘’Dinamika politik di Jatim masih berjalan dan belum pasti, siapa yang akan maju dan diusung partai apa. Dan parpol juga belum clear akan mengusung siapa di Pilgub mendatang,’’ imbuhnya.
Disinggung soal kader PKS yang disiapkan maju di Pilgub Jatim, Irwan mengatakan, sudah disiapkan saat Rakorwil PKS Jatim. Bahkan ada empat nama yaitu H. Rofik Munawar dan Sigit Susiantomo (Anggota DPR RI), Jakfar Tri Kuswahyono dan Hammy Setiawan.
Tetapi, cagub dan cawagub Jatim yang dikehendaki PKS adalah yang mempunyai visi-misi melanjutkan pembangunan di Jatim menjadi lebih maju dan sejahtera. Serta mampu mengatasi persoalan ketimpangan yang ada di Jatim. ‘’Bagi kami, dari sipil atau militer itu tidak ada masalah,’’ pungkasnya. (has/udi)

Bupati Jember Terancam Diinterpelasi Tiga Fraksi


JEMBER- Bupati Jember dr Faida menolak tuntutan GP Ansor dan Banser agar melarang aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jember. Penolakan Bupati ini pun akhirnya berbuntut panjang.
Tiga Fraksi di DPRD Jember sepakat akan menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Bupati dan akan meminta klarifikasi. Ketiga Fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Amanat Pembangunan (PAN).
Kesepakatan untuk menggunakan hak interpelasi ini terungkap setelah ketiga Fraksi melakukan hearing dengan jajaran pengurus dan anggota GP Ansor Jember, Senin (2/5/2016).
Dalam kesempatan itu, Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi menyayangkan sikap Bupati yang tidak bisa tegas terhadap aktivitas HTI di Jember. "Bupati tidak berani untuk menghentikan dan melarang aktivitas HTI di Jember. Sehingga patut diduga dia sengaja melindungi organisasi ini," tandasnya.
Seharusnya, lanjut Ayub, Bupati selaku kepala daerah yang baru saja disumpah untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, bisa melakukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada DPRD Jember untuk menggunakan haknya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Di pundak DPRD Jember kami percaya Pancasila tetap berkibar di Jember," kata Ayub.
Menanggapi hal itu, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Hafidi menyatakan bahwa persoalan HTI ini merupakan persoalan serius. Sebab penolakan terhadap Pancasila dan NKRI merupakan ancaman bersama. "Karena itu, FKB akan menggunakan  hak bertanya kepada Bupati tentang kasus HTI yang dibiarkan seperti ini," ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra, Masduki mengatakan, Gerindra mendukung langkah GP Ansor untuk menjaga Pancasila dan NKRI. "Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tegas dalam setiap pidatonya menyampaikan kader Gerindra harus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membela Pancasila dan NKRI," kata Masduki.
Untuk itu, lanjut Masduki, tidak ada alasan bagi Fraksi Gerindra tidak menggunakan hak dewan untuk meminta klarifikasi ke Bupati. Masduki juga berharap Fraksi lain yang ada di DPRD Jember mendukung langkah Fraksi Gerindra yang akan menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati.
Sementara Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Ely Yusuf juga mengaku mendukung gerakan  Ansor. "Fraksi Amanat Pembangunan terutama PPP sangat mendukung yang dilakukan GP Ansor," kata Ely.
Sebelumnya, Bupati Jember dr Faida menegaskan dirinya sepakat bahwa Pancasila dan NKRI merupakan harga mati. Sebagai Bupati, dia memastikan komitmennya atas hal itu. Namun dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang melarang aktifitas ormas yang telah memiliki legalitas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). "Setahu saya HTI itu merupakan ormas yang legal dan punya izin dari menkumHAM. Jadi, sesuai undang-undang, organisasi ini memiliki hak yang sama dengan ormas lain untuk melakukan aktifitas. Saya tentu saja tidak punya kewenangan untuk melarang," tukasnya.
Faida kemudian menyarankan GP Ansor dan Banser mengajukan tuntutan tersebut ke Kemenkumham. "Sebab itu memang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya. (dtc/det/udi)

Kejagung: La Nyalla akan Pulang ke Indonesia


Masa Tinggal di Singapura Habis

JAKARTA - Tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim La Nyalla Mattalitti akan segera pulang ke Indonesia. Masa tinggalnya kini telah habis dan mau tidak mau ia harus kembali ke tanah air. "Dia akan ke Indonesia karena kan dia punya paspor sudah di cabut imigrasi. Rencana mau ke Jakarta tapi masih katanya," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Selasa (3/5/2016).
Jaksa Agung M Prasetyo secara terpisah mengatakan, akan ada kejutan dalam 1-2 hari ke depan terkait La Nyalla. Arminsyah berharap bahwa La Nyalla pulang ke Indonesia dan menghadapi proses hukum yang ada. "Dalam dua - tiga hari kita berdoa kepada Allah SWT, La Nyalla pulang saja, lebih enak di Indonesia, Surabaya ya lebih enak sana," ujar Arminsyah.
Menurutnya, La Nyalla tak hanya dibidik dengan kasus korupsi dana hibah, dia juga akan dikenakan pasal pencucian uang. Namun, La Nyalla mengajukan kembali pra peradilan yang kedua, Kejagung menyebut Kejati Jatim telah siap menghadapi itu. "Itu Kejati Jatim ya sudah siap sebagaimana siapnya praperadilan satu dan dua," ujar Arminsyah.
Sedangkan Jaksa Agung, Prasetyo, mengatakan La Nyalla kemungkinan akan pulang dalam waktu dekat karena masa tinggalnya habis. Prasetyo juga tak membantah soal posisi La Nyalla yang saat ini berada di Singapura. Dia pun menegaskan, pihaknya akan terus memantau pergerakan La Nyalla. "Ya konon begitu (di Singapura), masih dipantau dan terpantau. Tunggu saja nanti. Lihat aja 1 atau 2 hari ini," kata Jaksa Agung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Terpisah, Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Irjen Pol Ketut Untung Yoga mengatakan pihak kepolisian belum menerima kabar kepulangan buronan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.
Dia memastikan kabar pulangnya Ketua Umum PSSI itu pada hari Selasa kemarin, tidak benar. Untung telah mengonfirmasi hal itu kepada beberapa pihak terkait. "Belum ada kabar, itu baru info-info perkiraan," kata Untung saat dikonfirmasi mengenai kabar pulangnya La Nyalla ke Indonesia.
La Nyalla diduga bersembunyi di Singapura. Untung mengatakan, dokumen paspor La Nyalla telah dicabut, sedangkan izin tinggal kunjungannya di Singapura telah habis sejak Kamis (28/4) pekan lalu. "Dia (La Nyalla) kan memang sudah dicabut dokumennya. Dia mau ke mana di luar negeri kalau dokumennya dicabut," katanya.
Untung menyatakan, pihaknya telah meneruskan surat permohonan pemulangan La Nyalla dari Kejaksaan kepada Interpol. "Sudah kami kirim red notice-nya," ujarnya.
Saat ini La Nyalla telah berstatus sebagai tersangka kasus dana hibah Kadin Jawa Timur.
Dia sempat bebas dari status tersangka setelah gugatan praperadilannya dimenangkan oleh PN Surabaya pada 12 April lalu. Status tersangka La Nyalla dibatalkan hakim karena bukti-bukti yang dimiliki penyidik Kejati Jawa Timur pernah dipakai untuk mengusut perkara lain sehingga tak bisa digunakan lagi dalam perkara tersebut.
La Nyalla diketahui kembali menjadi tersangka seperti tertulis dalam surat perintah penyidikan (sprindik) baru Kejati Jawa Timur bernomor Print-397/0.5/Fd.1/04/2016. Setelah sprindik baru terbit, penyidikan kasus dugaan korupsi dana Kadin Jawa Timur akan dimulai kembali dari awal.
Politisi Partai Golkar ini ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur senilai Rp5,3 miliar. Ia diduga menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan pembelian saham dalam penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering) Bank Jatim pada 2012. (vv/cnn/udi)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL