Malang Post

You are here: Nasional

Nasional

Kapolri Tuntut Adrianus Meliala ke Meja Hijau

JAKARTA - Kapolri Jenderal Sutarman tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Sutarman mengaku tak pernah dirinya marah seperti yang ia rasakan saat ini. Kemarahan Kapolri ini menanggapi pernyataan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala yang mengatakan 'Reskrim sebagai ATM Polri'.
Sutarman terlihat geram dan tak bisa menyembunyikan kemarahannya, saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. "Saya sangat menyayangkan pernyataan akademisi, komisioner Kompolnas. Tidak mengindahkan nilai-nilai etika, tidak mendidik masyarakat, bahkan melanggar undang-undang," ujarnya, Jumat (29/8/2014).
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan oleh Kriminolog Universitas Indonesia (UI) itu dianggap sangat membahayakan institusi Polri. Sehingga, dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Polri. "Saya tidak pernah marah seperti ini. Ini betul-betul marah. Saya tidak rela institusi Polri diinjak-injak," kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Dalam sebuah wawancara di televisi, Adrianus mengaku kecewa dengan penganggaran yang ada di penyidikan. Dengan begitu, dia khawatir terjadi penyimpangan. Mabes Polri tersinggung dengan pernyataan Adrianus ini.
Karenanya, Kapolri Jenderal Sutarman melaporkan Komisoner Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, ke Badan Reserse Kriminal Polri, terkait tanggapan atau pernyataannya di salah satu media tentang 'ATM Polri' pada kasus suap judi online oknum Polda Jabar, Kombes D dan AKBP MB.
Dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta, Adrianus mengatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota dapat menjadi mesin ATM bagi pemimpin Polri. Menurut Sutarman, pernyataan Adrianus dinilai tidak mengindahkan nilai-nilai etika, tidak mendidik masyarakat, bahkan cenderung melanggar Undang-Undang.
Apabila ada pelanggaran hukum dan ada pihak yang dirugikan, maka dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Laporannya ke Bareskrim, kata Sutarman, justru dinilai sebagai salah satu langkah arogan Polri.
"Penyelesaian hukum ini untuk menentukan siapa yang salah dan benar di pengadilan, meski kami juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Belum tentu Pak Adrianus bersalah, makanya untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, biarkan pengadilan yang menetapkan," ujar Sutarman dalam konferensi persnya di Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta, Jumat 29 Agustus 2014.
Pada dasarnya Sutarman tidak mempermasalahkan penyampaian pendapat Adrianus di muka umum atau di hadapan media. Namun pernyataan Adrianus justru dapat menimbulkan distrust atau hilangnya kepercayaan masyarakat pada insititusi Polri. "Saya katakan, ini dampaknya sangat serius dan berakibat terjadinya perlawanan masyarakat terhadap Polri. Karena itu Polri selesaikan dengan penegakkan hukum. Indonesia adalah negara hukum," tegasnya.
Sedangkan Adrianus mengaku, hasil wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi swasta itu ditayangkan hanya sepenggal saja, atau tidak ditampilkan secara utuh. Kepada wartawan, Kriminolog dari Universitas Indonesia itu menyatakan bahwa selama wawancara, dia justru mengapresiasi Polri atas pengungkapan kasus judi online yang dilakukan dua Kombes D dan AKBP MB. "Hanya saja yang diangkat itu yang lebih negatif, jadi seakan-akan menghina. Kalau diangkat yang positif, pasti memuji. Tergantung medianya, saya kira itu konteksnya," kata Adrianus. (jpnn/udi)

Page 1 of 2208

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »