JAKARTA - Polri menetapkan tujuh orang sebagai terduga makar dan disangkakan dengan pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP. "Ada tujuh yang disangkakan pasal 107 walaupun makarnya belum terlaksana. Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin dan Rachmawati," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu (3/12).
Meski sudah menjadi tersangka tapi polisi tidak melakukan penahanan terhadap mereka atas dasar penilaian subjektif. Mereka hanya menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam sementara proses penyidikan masih dijalankan tanpa adanya penahanan. Penetapan sebagai tersangka dikatakan Boy berdasarkan bukti berupa tulisan dan percakapan terkait perencanaan menduduki gedung DPR, juga pemaksaan dilakukannya sidang istimewa serta tuntut pergantian pemerintah.
Boy Rafli menjelaskan yang saat ini ditangani, didefinisikan makar sebagai sebuah permufakatan. Dalam pemahaman penyidik Polri, makar permufakatan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan delik formil. "Artinya tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini," tambahnya.
Pada Jumat pagi, aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menangkap 10 orang yaitu Ahmad Dhani, Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Racmawati, Ratna Sarumpaet , Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal. Selain 10 orang tersebut, polisi juga menangkap Alvin Indra di Kedaung Waringin Tanah Sereal. Sehingga total yang ditangkap sebanyak 11 orang.
Namun tiga diantaranya ditahan yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal dijerat pasa UU ITE dan pasal 107 berkaitan dengan konten dalam media sosial terutama di Youtube yaitu ajakan penghasutan.
Polri menduga tersangka dugaan makar ingin menggerakkan massa doa bersama pada Jumat 2 Desember 2016 untuk digiring ke DPR. "Yang jelas ini harus diantisipasi, karena kalau tidak, ini tidak menguntungkan massa aksi 2 Desember karena massa yang akan pulang setelah Jumatan akan digiring ke DPR," ujar Irjen Pol Boy Rafli.
Boy Rafli mengatakan, karena massa doa bersama yang dipusatkan di Monas begitu besar dan kemungkinan ada yang tidak puas bisa dimanfaatkan, karena itu polisi tidak menunggu itu terjadi sehingga melakukan penangkapan kepada para tersangka.
Polri menangkap 11 orang yang pada Jumat (2/12) dini hari yaitu Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal terkait dugaan makar. Polisi menetapkan tujuh orang terduga makar dan menjerat dengan pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP. Ketujuh orang tersebut adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin dan Rachmawati. Namun, ketujuh orang tersebut tidak ditahan dan sudah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam karena alasan subjektif.
Sementara musisi dan calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani yang juga sudah dipulangkan dijerat dengan pasal 207 KUHP. Sedangkan tiga orang di antaranya ditahan di Polda Metro Jaya yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal yang dikenakan UU ITE.
Boy Rafli menjelaskan, polisi mengambil langkah penangkapan sebagai upaya strategi Polri untuk menjaga kemurnian niat ibadah doa bersama di Silang Monas dan mengeliminasi berbagai adanya indikasi kerawanan yang dapat dimungkinkan terjadinya pemanfaatan terhadap massa. "Kami tidak ingin niat tulus alim ulama yang datang untuk berdoa di Silang Monas disusupi niat lain. Jadi kita cegah. Intinya tindakan hukum itu kita cegah," ujar dia. (ra/cnn/udi)



JAKARTA - Pesawat Polri tipe N 28 Skytruck yang membawa 13 penumpang terdiri dari 5 kru dan 8 penumpang dikabarkan hilang kontak dalam rute Pangkal Pinang, Bangka Belitung menuju Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (3/12).
Berdasarkan informasi yang diterima media, pesawat tersebut terbang pada pukul 09.24 WIB dan menurut jadwal mendarat pada 10.58 WIB. Penerbangan dari Pangkal Pinang menuju Batam dalam rangka giat rutin penggantian kru.
Ke-13 penumpang tersebut yaitu AKP Budi Waluyo (pilot), AKP Eka Barokah (pilot), AKP Tonce (pilot), Brigadir Joko Sujarwo, Brigadir Mustofa, AKP Abdul Munir, AKP Safran, Bripka Erwin, Briptu Andi Z, Bripda Rizal, Bripda Eri, Brigadir Suwarno, Brigadir Joko.
Kapolda Kepulauan Riau, Brigjen Pol Sam Budigusdian, membenarkan informasi hilang kontaknya pesawat tersebut. "Data-data itu sudah benar," ujar Brigjen Sam saat dikonfirmasi, kemarin.
Sejauh ini upaya yang dilakukan terkait hilang kontaknya pesawat tersebut yakni melakukan koordinasi dengan Bandara Hang Nadim Batam, Ditopsnal Polda dan Polres jajaran Kepri, Basarnas, serta unsur terkait lainnya untuk mencari dan menemukan korban.
Badan SAR Nasional (Basarnas) menemukan sejumlah barang dari pesawat Polri tipe N 28 Skytruck yang hilang kontak dalam rute Pangkal Pinang menuju Batam. Pesawat diduga jatuh di titik koordinat 0"17,246N 104"50,261E yang terletak di antara Pulau Mensanak dengan Pulau Sebangka atau Pulau Gentar Perairan Lingga.
Kepala Bagian Humas Basarnas Marsudi mengatakan, dari lokasi tersebut petugas menemukan kursi dan sejumlah barang yang diduga milik penumpang pesawat. Di lokasi, warga juga menemukan puing pesawat dan potongan tubuh korban. Kini, Pangkalan TNI AL Dabo Singkep telah mengirim anggota Posal Tajur Biru san Posmat Benan bersama nelayan sekitar untuk melaksanakan pencarian dan evakuasi ke lokasi kejadian.
"Baru ditemukan ada kursi dan beberapa barang penumpang," ujar Marsudi.
Barang itu di antaranya adalah tas milik penumpang berisikan surat perintah Sprin/1495/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan di Pondok Cabe dan sebuah dokumen bertuliskan Sky Truck M 28 dengan nomor registrasi P 4201. Namun Marsudi hingga saat ini belum dapat memastikan penyebab jatuhnya pesawat. Petugas juga belum menemukan ke-13 penumpang dalam pesawat tersebut. (ra/cnn/udi)



SEMARANG - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Setelah menjalani sejumlah proses, Susi dianggap layak mendapatkan gelar penghormatan tersebut.
Namun Susi justru merendah dan merasa belum pantas menerima gelar tersebut. Dalam pidatonya, Susi bergurau soal riwayat pendidikannya yang hanya lulusan SMP dan menganggap dirinya tidak berpendidikan. "Sekarang menteri yang memimpin lembaga ini seorang doktor honoris causa," ujar Susi di Gedung Prof Soedarto, Undip, Semarang, Sabtu (3/12).
Susi sempat meneteskan air mata saat mengucapkan terima kasih pada ayahnya, almarhum Ahmad Karlan, ibunya Suwuh Lasminah, serta tiga anaknya. Ia juga berterima kasih pada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri dan semua pihak yang ia sebutkan satu per satu. Gelar tersebut dianggap sebagai amanah dan tidak mengubah keinginan Susi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia. "Saya ucapkan terima kasih karena memberikan inspirasi. Ini membuat saya lebih keras bekerja lagi. Dengan gelar doktor, saya lebih amanah," katanya.
Susi mengatakan, sebelum Undip pernah ada universitas yang menawarkan gelar serupa namun ia tak langsung setuju. Belum genap setahun setelah penawaran tersebut, ada lagi yang mendatangi rumahnya melakukan uji kompetensi untuk gelar doktor honoris causa tersebut. "Ada universitas lain yang menawarkan, saya pikir-pikir, apakah bisa saya diuji kompetensi. Kemudian ada lagi yang datang ke rumah, beri tanya jawab dievaluasi. Saya surprise hasilnya tinggi," tambahnya.
Sementara itu, Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan, pemberian gelar tersebut telah melalui proses panjang, termasuk harus ada persetujuan dari senat dan para guru besar. Menteri Susi, menurutnya, juga telah melalui kajian ilmiah untuk memperoleh gelar doktor honoris causa. "Berkat kebijakan beliau telah mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan negara," kata Yos.
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tamu penting, antara lain Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan perwakilan dari TNI, Polri, serta perwakilan dari kedutaan besar berbagai negara. (cnn/udi)



SURABAYA - Terdakwa perkara korupsi dana hibah Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013, Sufyanto (Ketua Bawaslu Jatim), Andreas Pardede dan Sri Sugeng Pujiatmiko (Keduanya anggota bawaslu), diputus bebas majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Agung Nugroho, salah satu penasehat hukum ketiga terdakwa meminta ketiga kliennya dipulihkan namanya, harkat dan martabatnya. Termasuk dikembalikan bertugas sebagai komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. "Putusan Pengadilan Tipikor menyatakan, memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan terhadap seluruh terdakwa," kata Agung Nugroho, Sabtu (3/12/2016).
"Artinya tiga komisioner yang terdzolimi, yang telah dikriminalisasi, untuk menduduki semula. Artinya, seluruh hak-haknya yang ada itu harus segera dikembalikan lagi secara penuh, khususnya kapasitas beliau sebagai ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur," jelasnya. Agung juga meminta Bawaslu RI, untuk segera menindaklanjuti keputusan majelis hakim yang menyidangkan perkara ketiga terdakwa ini. "Bawaslu RI harus segera segera memulihkan pada keadaan seperti sediakala untuk ketiga komisioner. Apalagi ini akan menghadapi pemilihan kepala daerah di Batu," ujarnya.
"Secepat-cepatnya kalau perlu hari Senin sudah ada pemulihan kedudukan bagi para komisioner. Mulai hari Senin sudah harus ngantor kembali. Karena sudah tidak debatable lagi," tandasnya.
Sebelumnya, ketiga terdakwa didakwa melakukan korupsi dana hibah Pilgub Jatim Tahun 2013. Sufyanto-Ketua Bawaslu Jatim merugikan negara Rp 76 juta. Andreas Pardede (anggota) Rp 71,5 juta dan Sri Sugeng Pujiatmiko (anggota) Rp 76 juta. Ketiganya sudah menjalani hukuman penjara selama 141 hari.
Namun berdasarkan keputusan majelis hakim (Unggul Warso, Samhadi, Sangadi), pada Jumat (2/12/2016) memutuskan ketiga terdakwa bebas, karena tidak ada kerugian negara dan dipulihkan harkat, martabatnya. (dtc/udi)



BOJONEGORO - Sebanyak 3.875 rumah yang ada di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro terisolir akibat luapan banjir Sungai Bengawan Solo. Tinggi luapan air di wilayah setempat sudah mencapai satu meter lebih, Sabtu (3/12/2016).
Warga yang terisolir tidak mau dievakuasi dan masih bertahan di rumah masing-masing. Banjir luapan itu sudah mulai sejak tiga hari lalu. "Mereka tidak mau diungsikan," kata Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro, Sukirno. Luapan air Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Baureno menggenangi sejumlah desa. Diantaranya, Desa Lebak Sari, Kadugrejo, Pucangarum, dan Kauman, desa tersebut berbatasan dengan Kecamatan Kanor.
Akses satu-satunya dari Desa Baureno kearah desa tersebut hanya bisa dilalui dari Jalan Desa Bumi Ayu. Dari jalan desa tersebut juga menjadi akses menuju ke Desa Tanggungan dan Kalisari yang tembus ke Kecamatan Babat. "Luapan Bengawan Solo menggenangi sawah, dan memutus jalur utama warga. Beberapa desa yang terisolir," ujar PJ Lebaksari, Kecamatan Baureno, Susilomarto.
Sementara lahan pertanian yang terendam banjir itu saat ini sedang ditanami padi. Padi tersebut rata-rata baru berusia satu bulan. Akibat luapan banjir ini, diprediksi tanaman padi tersebut mati. (bj/udi)

Halaman 1 dari 1301