Malang Post

Nasional

Dirintis Pembayaran Uji Kir Via e-Payment

Share
SURABAYA – Guna menghindari sistem kongkalikong UPTD uji kir Wiyung dan Tandes telah mengembangkan sistem digital. Sedang mekanisme kerjanya menggunakan sistem first in, first out. ‘’Semua pengujian mekanis meliputi uji emisi, sistem rem, sistem lampu, pit lift, dan side slip tester (pengetesan roda kemudi) dilakukan digital. Yang masuk dulu, itulah yang akan dikerjakan,’’ kata Irvan Wahyudrajat, Plt. Kadishub Surabaya di Pemkot Surabaya, Senin kemarin.
Dirinci Irvan, pelayanan uji kir di kedua UPTD-nya mengandalkan sistem data base kendaraan wajib uji. Begitu kendaraan datang, petugas tinggal meng-entry nomor polisi (nopol) kendaraan, dan rekam jejak kendaraan langsung terbaca. ‘’Jadi sudah tidak ada alasan lagi pelayanan terhambat karena masih mencari berkas manual. Juga tidak ada celah bagi pemilik kendaraan untuk main-main dengan sistem kerja kami,’’ tandas Irvan.
Menurut dia, keselamatan sarana angkutan orang dan barang menjadi perhatian utama Dinas Perhubungan Surabaya. Untuk itu, Dishub tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau yang lazim disebut uji kir.
‘’Demi keselamatan pemakai jalan, mekanisme pengujian akan diperketat. Jadi intinya kami tidak hanya mengejar capaian retribusi saja. Tapi keselamatan juga utama,’’ terang Irvan didampingi M Fikser, Kabag Humas Pemkot Surabaya.
Tidak hanya secara teknis, lanjut dia, terobosan lainnya juga dilakukan UPTD uji kir Wiyung dan Tandes. Diantaranya, mengadakan layanan uji kir drive thru yaitu pemohon uji kir tidak perlu turun dari kendaraan. ‘’Agar tidak terlambat melakukan uji kir, kami juga menerapkan SMS-gateway. Melalui layanan tadi masyarakat akan mendapat peringatan otomatis jika masa uji kir akan habis. Termasuk informasi biaya pengujian,’’ katanya.
Ditambahkan, tahun ini, Dishub Surabaya mentargetkan sistem pembayaran uji kir dan lainnya tidak dilakukan cash. Sebaliknya, pembayaran akan dilakukan dengan sistem e-payment tidak lagi bertatap muka. ‘’Untuk ini, kami sudah kerjasama dengan salah satu bank. Pemohon tinggal diberi identitas virtual untuk administrasi pembayaran ke ATM.  Tak lupa, Dishub juga memasang CCTV di berbagai sudut untuk memastikan pelayanan bebas dari KKN,’’ pungkasnya.
Di tempat yang sama Budi Basuki, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes menyebutkan, akan terus berupaya memenuhi target distribusi. Sebab, saat ini, banyak kendaraan plat L (Surabaya) berada di luar Surabaya.
‘’Biasanya, kendaraan tersebut dibeli dari dealer di Surabaya. Kemudian digunakan untuk proyek-proyek di luar kota maupun luar pulau, seperti Kalimantan dan Sulawesi,’’ katanya dengan menyebut, kendaraan ini pasti tidak pengujian kir di Surabaya.
Kondisi tersebut tidak membuat Dishub patah arang. Dishub tetap membidik kendaraan wajib uji dalam kota khususnya mobil penumpang umum (MPU) atau angkot. Sebab, berdasar data Dishub Surabaya tahun 2014, MPU sebanyak 4.563 unit hampir separuhnya  belum melakukan uji kir.
Selama ini, kendaraan wajib uji di Surabaya didominasi angkutan barang non-umum sebanyak 66.576 unit, disusul angkutan barang umum sebanyak 17.230 unit, MPU 4.563 unit, bus umum 3.302 unit dan bus non-umum (plat hitam) 1.205 unit. (has/udi)
 
comments