Malang Post

You are here: Batu Agropolitan

Batu Agropolitan

Bisa Dituding Penyerobotan

Wana Wisata Jalibar yang Dibangun di Lahan Orang Lain
BATU- Perhutani maupun pihak-pihak yang mengavling lahan untuk Wana Wisata Warung Jalibar, Jumat (26/9) siang tak memenuhi undangan Lurah Ngaglik, Kecamatan Batu. Praktis, pertemuan yang bertujuan memperjelas status kepemilikan lahan yang sudah dipetak-petak menjadi sekitar 35 kavling itu, gagal dilaksanakan.
Hingga pukul 15.30, perwakilan Perhutani maupun pihak pengavling lahan yang untuk sementara ini diklaim milik Perhutani dan fersi kedua diakui kepunyaan beberapa orang itu, tak tampak hadir di kantor kelurahan. Padahal agendanya rapat ferivikasi itu digelar usai Salat Jumat.
‘’ Anda lihat sendiri hingga jam sekian baik Perhutani maupun pihak yang mengavling lahan itu tidak ada yang hadir, padahal kami sudah lama menunggu,’’ujar Lurah Ngaglik, Lilik Farihah.
Sebagaimana diberitakan Malang Post, Lurah Ngaglik Kamis lalu terpaksa menghentikan proses pembangunan kios-kios permanen yang diperuntukan Wana Wisata Warung Jalibar berlokasi di jalur alternatif Jalibar barat Hotel Armatha Hill, Kota Batu.
Penghentian itu tak lain ada pengaduan dari pemilik lahan, yang sangat keberatan lahannya ada yang menyerobot yang kemudian didirikan bangunan permanent untuk deretan warung maupun kios. Disisi lain, pihak pengavling mengakui lahan tersebut milik sekaligus telah direstui pihak Perhutani.
Kepada Malang Post, Lurah Ngaglik kemarin mengatakan, bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata lahan tersebut bersertifikat hak milik.’’ Pemiliknya sekitar 12 orang, dan sudah barang tentu mereka sangat keberatan,’’tandas wanita asli Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu ini.

TANPA IMB
Sebagaian kavling yang masing-masing berukuran 3 X 6, sudah dipasang pondasi dikuati beton berkerangka besi, dan bahkan sebagaian lagi mulai dipasang dinding. Nampaknya, semua bangunan dibuat berjajar mirip toko-toko berlantai satu.
Selain lahannya masih bermasalah, pembangunan kios-kios atau warung itu juga tanpa disertai pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun belum disertai izin gangguan (Hinder Ordonantie/HO). ’’ Semua izin itu tidak ada, dan kalau ada pasti lebih dulu lewat kantor kelurahan,’’tandas Lilik.
Karena itulah, pihak Kelurahan Ngaglik, sesegera mungkin koordinasi dengan Kantor Perizinan sekaligus berusaha bertemu dengan pihak Perhutani.’’ Kami juga merasa kasihan dengan orang-orang yang menerima kavlingan itu, karena status tanah belum jelas termasuk ada nggaknya izin dari Perhutani, kok sudah nekad mendirikan bangunnan. Mereka ada yang warga Ngaglik, Pujon, Desa Pesanggrahan dan dari daerah lainnya,’’paparnya.
Merujuk kasus penguasaan 35 hektare tanah eks bengkok yang sudah bersertifikat hak milik di Dusun Puthuk Gede Desa Bulukerto, yang dilakukan oleh puluhan warga, maka bila pemilik lahan di kawasan Jalibar itu memperkarakan ke polisi, maka baik penyuruh, pihak yang mengavling maupun penerima kavlingan bisa terancam tuduhan melakukan penyerobotan tanah. (lyo)

Page 10 of 1484