Malang Post

Kriminal

OJK : Merugi, BTN Wajib Amankan Aset

Share
MALANG – BTN berpotensi merugi puluhan miliar rupiah! Ini lantaran salah satu debiturnya, yakni PT Graha Mapan Lestari (MPL), pengembang Malang City Point (MCP) Apartement and Citywalk, tak kunjung membayar utang beserta dendanya.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Indra Krisna mengatakan, dalam kasus ini sudah seharusnya BTN sebagai lembaga jasa keuangan mengamankan asetnya.
"Karena aset itu merupakan aset masyarakat. BTN sudah sewajarnya mengamankan aset itu, sebagai tindakan preventif agar tidak merugi," kata Indra kepada Malang Post, kemarin (2/9/15).
Ditambahkan, BTN juga perlu melakukan penilaian kualitas kredit dari PT GML bila kasus ini sudah berlarut-larut. Ini sesuai dengan Peraturan BI (Bank Indonesia) 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset yang diterbitkan 24 Oktober 2012. Penilaian kualitas kredit ini, akan menjadi pertimbangan bagi bank lain bila ingin memberikan kredit ke calon debitur mereka.
Bahkan, BTN bisa menyita aset PT GML bila memang ada dalam perjanjian. Objek apa yang disita, kata Indra, sesuai dengan apa yang diagunkan di awal. Bila agunan berupa apartemen, maka BTN berhak menyita apartemen. Tapi, bila yang diagunkan barang lain, maka barang itu berhak disita BTN.
"Kembali lagi ke perjanjian di awal, apa yang diagunkan. Pada intinya, prinsip kredit bank harus hati-hati, karena aset itu adalah aset masyarakat, melalui simpanan di bank, sehingga harus dilindungi," tegas Indra.
Meski begitu, sampai saat ini, OJK belum mendapat laporan dari masyarakat atas kasus ini. Sekalipun dapat, lanjutnya, OJK tidak punya wewenang banyak. Apalagi kalau persoalan ini murni antara user dengan MCP, maka OJK tidak ada kaitannya. Bahkan, bila kasus ini kaitannya dengan MCP dan BTN, OJK juga belum tentu bisa masuk. Kecuali, bila ada yang melaporkan kalau BTN bermasalah, baru OJK bisa masuk.
"Kami hanya memastikan agar BTN mengamankan aset mereka, karena ini sudah diatur dalam peraturan BI," pungkas Indra.
Perlu diketahui, polemik MCP Apartement and Citywalk kembali mencuat ketika puluhan user membentuk Forum Komunikasi User MCP (FKUM) lantaran mereka tak diberi kejelasan. Berbagai masalah terungkap setelah forum itu terbentuk. Salah satu yang paling penting, adalah bukti transaksi lunas yang hanya berupa kwitansi dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).
Ketua Bagian Pengawasan Kantor OJK Malang, Jimmy Hendrik Simarmata mengatakan, seharusnya memang para user mendapatkan haknya, bila sudah membayar lunas. Salah satunya, adalah Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM SRS). Dengan memiliki SHM SRS, posisi mereka 'aman' seandainya aset MCP disita BTN.
Namun, bila yang dimiliki hanya kwitansi atau PPJB saja, barang mereka bisa ikut tersita. "Untuk mendapatkan SHM SRS, harus ada AJB (Akta Jual Beli) dulu. Sebelum AJB ini, PPJB dulu," kata Jimmy.
Pemberitaan sebelumnya, pengacara PT GML Gunadi Handoko berjanji akan mengumpulkan para user pada Sabtu (5/9/15). Namun, belakangan diketahui kalau Wahab Adhinegoro, Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jatim, juga mengundang para user di sekretariat FKUM yang lokasinya berada di Kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Ikadin Jatim.
"Tidak ada masalah, kami mengumpulkan para user yang menghubungi sekretariat  FKUM yang kebetulan berada di sini (YBH Ikadin), untuk menjelaskan masalahnya. Di luar itu, urusan para user akan memilih pengacaranya siapa?" kata Wahab.
Wahab yang kini menjadi kuasa hukum tujuh user MCP itu mengatakan, bila pihak MCP juga mengundang para user di hari Sabtu, maka ia juga akan datang sebagai kuasa hukum user.
"Saya ingin menegaskan saja, bahwa pemberian kunci dan menempati (apartemen) saja, tidak menyelesaikan masalah. Pihak MCP juga harus menunjukan sertifikat layak huni dan berkas-berkas lain yang penting," kata Wahab.
Sementara Jimmy Darwis, Direktur PT GML yang sebelumnya mengaku di Jakarta, sudah kembali ke Malang. Ia berjanji akan segera memberi penjelasan kepada para user. "Ini saya baru landing di Malang, nanti kami akan segera beri penjelasan,"pungkasnya.
Perlu diketahui, polemik MCP bermula dari hutangnya kepada BTN, selaku pemberi pinjaman, yang belum terbayar. Sehingga, operasional MCP sendiri terancam dihentikan dan berkas-berkas administrasi tak bisa diberikan. Tak hanya hutang kepada BTN, PT GML juga terlilit hutang kepada sejumlah kontraktor yang terlibat dalam pembangunan gedung 19 lantai itu.
Sehingga, polemik ini menyebabkan user tak bisa menempati bangunan apartemen, meski sebagian dari mereka sudah membayar lunas. Alhasil, user pun protes dan membentuk FKUM. (er/ary)
comments

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL