Dua Teman Aji Terlibat ?

KEPANJEN- Penyidikan kasus dugaan korupsi Pajak Bumi Bangunan (PBB) senilai lebih dari Rp 500 juta yang melibatkan tersangka Agung Aji Permana, terus didalami kepolisian. Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satrekrim Polres Malang, tengah mendalami keterlibataan dua pegawai bidang PBB UPTD DPPKA Kabupaten Malang lainnya.
Kanit Tipikor Satreskrim Polres Malang Iptu Sutiyo SH Mhum mengatakan, dalam pemeriksaan, tersangka Aji Permana, mencatut nama dua pegawai tersebut. “Apakah benar dua pegawai itu terlibat atau tidak, sedang kami dalami. Bisa saja hal itu hanya alibi dari tersangka, untuk mengelak,” ujarnya kepada Malang Post kemarin.
Meski ada dugaan tersangka hanya beralibi, pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua pegawai tersebut. Bentuknya yakni dengan memanggil keduanya untuk dimintai keterangan maupun klarifikasi. Sedangkan terkait identitas maupun nama dari dua pegawai tersebut, masih dirahasiakannya.
“Mereka nantinya akan kami tanyai tentang prosedur kerja. Termasuk apakah boleh petugas UPTD melakukan penarikan PBB langsung dari masyarakat,” terang Perwira Pertama (Pama) dengan dua balok di pundaknya ini.  Dijelaskannya, untuk sementara ini, tersangka Agung Aji Permana sendirian dalam menjalankan aksinya.
Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Malang hingga sekarang, belum menemukan indikasi maupun keterlibatan dari pelaku lain. Termasuk keterlibatan dari pejabat yang lebih tinggi. Pasalnya, penyidik saat ini masih melakukang pendalaman terkait kasus ini.
“Karena tersangka ini kedapatan tidak menyetor uang PBB ke Bank Jatim. Selain itu, dari tangan tersangka, juga disita barang bukti slip setoran yang palsu,” tegasnya. Dijelaskannya, mulanya tersangka dilaporkan korupsi pada pertengahan tahun 2014 lalu. Modusnya, tersangka memungut PBB dari masyarakat dan pemerintah desa.
Kemudian, uang tersebut sebagian disetorkan dan sebagian besar lainnya tidak disetorkan. Sedangkan untuk mengelabuhi aksinya, tersangka membuat slip setoran palsu. Sehingga merugikan negara senilai lebih dari Rp 500 juta.
Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 2009 Juncto ayat dua No 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Dalam tahun ini, kami telah memproses dua kasus korupsi. Sebelumnya, kami telah melimpahkadn Kades Tawangargo Ferri Misbahul Hakim, terkait kasus korupsi dana Pokmas senilai Rp 400 juta. Ini menandakan kami tidak main-main dalam penanganan kasus korupsi,” tegasnya. (big/feb)