Digugat Staf Rp 1 Miliar, Rektor UIN Maliki Tanggapi Dingin

MALANG – Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si digugat di Pengadilan Negeri (PN) Malang, siang kemarin. Gugatan wanprestasi diajukan oleh staf administrasi di bagian administrasi akademik perguruan tinggi tersebut Abdul Aziz, M.Pd melalui lima kuasa hukumnya diketuai oleh Gunadi Handoko, SH, MM, Mhum.
Isi dalam gugatan dengan nomor : 43/Pdt.G/2015/PN. Mlg tertanggap 25 Maret 2015, Mudjia Raharjo dituntut untuk membayar ganti immateriil sebesar Rp 1 Miliar. Sekaligus membayar ganti rugi materil sebesar Rp 70,3 juta.
Dijelaskan Gunadi, gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Abdul Aziz, berawal dari perjanjian kontrak kerja bagi pegawai non pegawai negeri sipil (PNS) badan layanan umum UIN Maliki Malang nomor: Un.03/Kp.01.4/1884/2013. Perjanjian tersebut dibuat antara Mudjia Raharjo dengan Abdul Aziz.
“Dalam kontrak kerja pasal 4 diatur, bahwa kontrak kerja berlaku untuk jangka waktu empat tahun. Yaitu terhitung mulai 2 Januari 2014 sampai 31 Desember 2017,“ ujar Gunadi Handoko.
Namun dalam perjanjian belum berakhir, Rektor Mudjia Rahardjo, secara sepihak pada 22 Januari 2015 telah membuat Keputusan Rektor UIN Maliki nomor: Un.3/Kp.00.3/264/2015. Isi keputusannya adalah tidak memperpanjang kontrak kerja Abdul Aziz (penggugat), terhitung mulai tahun anggaran 2015 sebagai pegawai badan pelayanan umum UIN Maliki.
“Namun ada kejanggalan dalam surat keputusannya itu. Seharusnya bukan tidak memperpanjang kontrak kerja, karena kontrak belum habis. Tetapi bahasanya seharusnya memutus kerja. Karena kontrak itu juga sebagai perjanjian. Kalau ditandatangani kedua pihak, maka sifatnya mengikat berlaku sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak. Jadi harus ditaati dan tidak bisa diputuskan sepihak,“ ujar Gunadi.
Alasan pemutusan kontrak, dalam surat keputusan itu antara lain surat teguran pertama, kedua serta ketiga tentang perbaikan kerja. Kemudian berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan UIN Maliki Malang. Juga berdasarkan rapat Baperjakat UIN Maliki Malang.
“Kami sama sekali tdak pernah diundang, dipanggil ataupun diklarifikasi, kira-kira  apa problemnya. Tetapi hal yang menjadi awal surat itu, bisa jadi karena aktivitas saya dalam kapasitas saya sebagai Direktur Eksekutif Lingkar Studi Wacana Indonesia dan Sekretaris Dewan Pakar Komite Anti Plagiasi, yang membangun kejujuran di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi harapan masyarakat luas, sehingga harus dibangun. Mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa Rektor sampai memberikan putusan sepihak. Termasuk dengan surat-surat teguran, saya tidak pernah menerimanya,“ papar Abdul Aziz.
Sementara itu, Mudjia Rahardjo, ketika dikonfirmasi soal gugatan tersebut justru menanggapi dingin. Ia mengaku belum tahu tentang gugatan yang dilayangkan oleh Abdul Aziz. Namun Mudjia mengatakan siap untuk menghadapi gugatan tersebut di PN Malang nanti.“Saya malah belum tahu mas (soal gugatan wanprestasi, red). Tetapi kan hak setiap orang untuk melakukan gugatan, sehingga tidak apa-apa,“ ujar Mudjia singkat, sembari mengatakan kalau dirinya sedang berada di luar negeri.(agp/nug)