Polisi Segera Datangkan Saksi Ahli

MALANG – Penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Kedungkandang, rupanya terus bergulir. Pihak Kepolisian terus mendalami kasus tersebut. Minggu ini, penyidik Reskrim Polres Malang Kota bakal mengundang saksi ahli hukum, untuk dimintai keterangan.
“Rencananya minggu ini kami akan mengundang saksi ahli hukum, soal korupsi jembatan Kedungkandang. Waktunya masih kami sesuaikan. Tetapi sudah jelas minggu ini,” ujar Kapolres Malang Kota, AKBP Singgamata SIK.
Pemeriksaan saksi ahli hukum tersebut, untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hukum dalam dugaan korupsi jembatan Kedungkandang. Jika dari hasil pemeriksaan nantinya, dinyatakan ada pelanggaran hukum serta sudah cukup bukti pidana, maka perkaranya akan dinaikkan tingkat. Dari penyelidikan menjadi penyidikan.
“Sebaliknya, kalau dalam pemeriksaan saksi ahli hukum diketahui tidak ada kerugian negara atau pelanggaran hukum, maka tidak akan kami naikkan ke penyidikan. Penyelidikan perkara akan kami hentikan,” tutur Singgamata.
Sejauh ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang, terkait masalah itu. Jarot Edi Sulistiyono, Kepala DPU Kota Malang juga sudah dimintai keterangan terkait proyek pembangunan jembatan Kedungkandang.
Bahkan Polres Malang Kota, sebelumnya juga sudah menyerahkan beberapa berkas pemeriksaan saksi dan bukti ke Polda Jatim untuk dilakukan supervisi. “Untuk kasus korupsi, memang menjadi atensi kami. Tidak hanya dugaan korupsi jembatan Kedungkandang saja. Tetapi juga dugaan kasus korupsi lainnya. Karena target penyelidikan kami tahun ini, minimal empat dugaan kasus korupsi harus sudah selesai,” terang mantan Kapolres Lumajang.
Proyek pembangunan jembatan Kedungkandang ini,  dilaksanakan pada 2013 Lalu. Anggaran yang dialokasikan Pemkot Malang untuk pembangunan jembatan itu, sebesar Rp 54 miliar dari APBD 2013. Dari total anggaran tersebut, sudah sebesar Rp 7 miliar yang dicairkan Pemkot.
Tetapi, pengerjaan jembatan terhenti di tengah jalan pada Agustus 2013. PT Nugraha Adi Taruna (NAT), selaku pelaksana proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Karena dianggap wanprestasi, Pemkot Malang memutus kontrak dengan PT NAT. Pemkot Malang juga meminta PT NAT untuk membayar denda atas kegagalannya menyelesaikan proyek tersebut.
“Selain kasus dugaan korupsi jembatan Kedungkandang ini, kami juga sudah menaikkan dugaan korupsi penyewaan lahan untuk tower, menjadi penyidikan karena ada pelanggaran pidananya. Kenapa dua kasus, karena ada dua laporan kasus tower yang masuk kepada kami,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Jarot Edi Sulistiyono, Kepala DPU Kota Malang belum berhasil dihubungi. Jarot sapaan akrabnya tidak merespon dering telepon maupun SMS dari Malang Post.(agp/ary)