Bongkar Jaringan Pengoplos Pupuk Bersubsidi

Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto SIK melihat barang bukti pupuk bersubsidi yang dioplos oleh jaringan pengoplos pupuk bersubsidi.    

KEPANJEN –  Langkanya pupuk bersubsidi belakangan ini, ternyata akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Buktinya, kemarin, Satreskrim Polres Malang berhasil membongkar jaringan pengoplos pupuk bersubsidi dan menangkap empat orang pelakunya.
Dua pelaku bertindak sebagai pengecer pupuk bersubsidi, ditangkap. Yakni Nanik, 50 tahun, warga Desa Bedali Kecamatan Lawang. Serta, Gunarto, 49 tahun, warga Desa Dengkol, Kecamatan Singosari yang beritndak sebagai pengecer. Pelaku pengoplos pupuk bersubsidi, Langlang, 49 tahun, warga Desa Sumberwuni Kecamatan Lawang.
Sedangkan seorang pelaku lainnya, Huda, 44 tahun, Warga Desa Sumberwuni Kecamatan Lawang bertindak sebagai perantara. Mereka ditangkap di Jalan Raya Lawang, saat mengantar pupuk bersubsidi ke Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Dari tangan mereka, petugas berhasil menyita pupuk bersubsidi seberat 16 ton.
Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto SIK mengatakan, aktivitas mengoplos pupuk bersubsidi ini, berada di sebuah perkarangan kosong dekat makam di Desan Ketindan Kecamatan Lawang.
“Tempat pengoplosan pupuk bersubsidi ini sulit dijangkau. Karena terdapat di tengah-tengah persawahan yang sekitarnya sepi,” ujar Kapolres kepada wartawan kemarin. Selain itu, barang bukti lainnya yang berhasil disita sebuah truk yang dipergunakan untuk mengirim pupuk bersubsidi itu, ganco dan mesin jahit.
Dijelaskannya, jenis pupuk bersubsidi ini, yakni SP 36, kemudian dioplos dengan pupuk biasa. Kemudian oleh jaringan ini, dijual di luar pulau seperti Kalimantan.
 “Mereka menjualnya dengan harga lebih mahal tiga kali lipat. Satu sak pupuk oplosan seberat 50 kilogram dijual seharga Rp 300 ribu,” ujar mantan Kapolres Pacitan ini. Mereka mengambil pupuk  SP 36 bersubsidi itu, dari Kabupaten Pasuruan, Kemudian, mereka mengoplosnya dengan pupuk non subsidi dan diberi label Mutiara Tani.
Terkait jenis campuran pupuk non subsidi itu, dia belum mengetahuinya. Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil saksi ahli untuk menelitinya. Lanjut Kapolres, mereka sudah hampir satu tahun ini menjalani aktivitas yang dilarang itu. Saat ini juga sedang mengembangkan kasus ini, karena diduga melibatkan jaringan luas.
Termasuk kemungkinan terdapat pelaku lainnya, yang terlibat dalam kasus pengoplosan ini. “Mereka mengambil hak penerima pupuk bersubsidi yang telah diatur dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kemudian, dijual dengan harga tinggi,” terang Perwira Menengah (Pamen) dengan dua melati di pundaknya.
Lanjut dia, Keempat tersangka dikenai pasal 21 ayat 2 jo pasal 30 ayat 3 Permendagri no 15/M.DAG/PER/4/2014 dan atau pasal 2 ayat 1 2, 3 jo pasal 6 hurup A UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dengan ancaman 6 tahun penjara.
“Pemberantasan pelaku pengoplosan, penimbunan dan penyelahgunaan pupuk bersubsdidi, juga menjadi atensi. Karena pemerintah pusat telah menginstruksikan, supaya pendistribusian pupuk ini tepaat sasaran,” pungkasnya. (big/aim)