Disenggol Truk, Meninggal Dunia

MALANG – Wali Kota Malang H. Moch Anton mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di semua SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Malang. Tahap pertama, tiga SKPD menjadi pilot project Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kota Malang.
Tiga SKPD itu,  Dinas Pendapatan (Dispenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), serta Kecamatan Klojen. Ketiga pimpinan SKPD  tersebut menyatakan komitmennya di hadapan Walikota Malang H. Moch Anton,  Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan PAN RB Didid Noordiatmoko, Rektor Universitas Brawijaya dan Ombudsman RI.  Pernyataan komitmen dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan di atas piagam, dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kota Malang di Hotel Atria Kota Malang, Selasa (28/4) kemarin.
“Pencanangan ini sebagai komitmen kami untuk menjadikan Pemkot Malang yang bersih dan bebas korupsi. Tiga SKPD dalam tahap awal ditunjuk sebagai pilot project wilayah bebas korupsi, ini tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan deputi KPK beberapa waktu lalu,” kata Wali Kota Malang H. Moch Anton kepada Malang Post, kemarin.
Dijelaskannya, dipilihnya tiga SKPD itu karena dianggap SKPD yang paling banyak memberikan pelayanan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam waktu satu tahun, ketiga SKPD itu akan dilakukan evaluasi. Setelah satu tahun akan ada penambahan SKPD lainnya yang masuk dalam WBK dan seterusnya akan diberlakukan pada seluruh SKPD.
“Kota Malang sudah tiga kali penilaiannya mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Diharapkan ini akan terus ditingkatkan agar kami mendapatkan penilaian WTP tanpa penjelasan,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, tiga SKPD itu akan didampingi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur yang menjadi kepanjangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Abah Anton, sapaan akrab H. Moch Anton meminta kepada aparaturnya untuk membangun integritas dan lingkungan kerja yang bersih untuk mewujudkan wilayah yang bebas korupsi, sehingga dapat semakin mantap untuk mewujudkan visi Mewujudkan Kota Malang sebagai kota bermartabat.
“Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dituntut adanya penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional,” tegasnya.
Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Malang dalam Pencanangan Zona Integritas, telah dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala SKPD, Pelaporan LHKPN dan LHKASN, Penyusunan Laporan Kinerja dengan nilai Cukup (CC), Penyusunan Laporan Keuangan dengan Opini WTP, dan Rekrutmen Pegawai secara terbuka dan online menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test). (aim)