BPKP Hitung Kerugian Dugaan Korupsi ADD Kedok

MALANG – Polres Malang kejar target kasus tindak pidana korupsi. Minimal dua perkara, harus terselesaikan dalam tahun ini. Sampai awal bulan Mei ini, baru satu berkas kasus korupsi yang sudah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, dan sudah ditetapkan P21 (lengkap).
Ada beberapa atensi penuntasan penyidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang yang tengah dilakukan antara lain, dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Kedok, pembangunan Pasar Sumedang dan lainnya.
“Minimal adalah dua kasus korupsi dalam setahun, sesuai dengan target dari Polda Jatim yang diberikan ke jajaran Polres. Tetapi Polres Malang harus bisa melebihi target tersebut,” terang Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Hidayat.
Menurutnya, satu kasus korupsi yang sudah masuk Kejari Kepanjen, adalah kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Ferri Misbahul Hakim. Ia menjadi tersangka dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemprov Jatim, terkait program pembangunan infrastruktur desa, senilai sekitar Rp 400 juta.
Selain itu, sekarang ini Penyidik Tipikor Reskrim Polres Malang, tengah mengebut empat kasus yang masuk dalam penyidikan. Dua diantaranya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh staf UPT DPPKA Kabupaten Malang, yaitu Agung Aji Permana.
Ia yang sempat buron selama setahun ini, telah menilep uang pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai sekitar Rp 500 juta. “Untuk kasus korupsi staf UPT DPPKA Kabupaten Malang, sekarang tinggal melengkapi berkasnya. Selanjutnya akan segera kami limpahkan ke Kejari Kepanjen,” jelas Wahyu.
Satu kasus lainnya yang kini dikebut, adalah kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) Desa Kedok, Kecamatan Turen, yang merugikan negara sebesar Rp 100 juta. Dalam perkara ini, sebelumnya penyidik telah memanggil anggota DPRD Kabupaten Malang, Kuncoro untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Kuncoro diperiksa, karena politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut adalah mantan Kepala Desa (Kades) Kedok. “Saat ini kami masih tim audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Surat sudah kami kirimkan, tinggal menunggu kapan tim BPKP turun ke Malang,” ujar mantan Kasatreskrim Polres Tuban ini.
Kedatangan tim BPKP tersebut, dikatakannya untuk menghitung berapa kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi itu. Termasuk apakah masuk dalam kerugian negara atau administrasi. “Dari hasil audit BPKP tersebut, nantinya akan diserahkan kepada kami, sehingga bisa segera menentukan siapa tersangka dalam dugaan kasus korupsi ini,” tuturnya.
Selain beberapa kasus yang sudah masuk dalam penyidikan, penyidik Tipikor Reskrim Polres Malang, juga tengah melakukan penyelidikan beberapa dugaan kasus korupsi. Salah satunya yang masih baru, adalah pembangunan Pasar Sumedang Kepanjen, karena dianggap tidak sesuai dengan bestek. “Untuk beberapa kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan konfirmasi,” sambungnya.(agp/aim)