Propam Periksa Kapolsek dan Anak Buahnya

MALANG – Anggota Polsek Kepanjen berinisial L dan TM yang diduga menyiksa tahanan bernama Dony Setiawan diperiksa Propam Polres Kepanjen. Termasuk Kapolsek Kepanjen Kompol Sulistiyo Nugroho yang juga sudah menjalani pemeriksaan internal. Hal itu ditegaskan Kapolres Malang, AKBP Aris Haryanto, kemarin.
Kapolres menegaskan pasti ada sanksi kepada anggota Polsek Kepanjen berinisial L dan TM, jika memang terbukti melakukan penganiayaan terhadap Dony Setiawan, tahanan kasus dugaan pencurian. Apa sanksinya, masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik Propam Polres Malang.
“Kita lihat dulu nanti hasil pemeriksaannya seperti apa. Bila memang ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, pasti akan ada sanksinya. Bisa kode etik atau pelanggaran disiplin,” terang Aris Haryanto.
Perwira dengan pangkat dua melati ini mengatakan, bahwa permasalahan tersebut akan terus ditindaklanjuti.
“Sekarang kami masih menunggu pemeriksaan beberapa saksi, termasuk mencari bukti pendukung tuduhan yang diarahkan kepada anggota. Jika memang terbukti, pasti akan ada tindakan tegas berupa sanksi dari kami,” tegas mantan Waka Polres Malang ini.
Kapolsek Kepanjen, Kompol Sulistiyo Nugroho, ketika dikonfirmasi tidak mau memberikan komentar soal penganiayaan yang dituduhkan, hingga membuatnya di praperadilan oleh Dony Setiawan. Ia mengatakan, sedang menggantikan tugas Kapolres Malang, menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Malang.
“Maaf saya masih di DPRD, mewakili Kapolres Malang,” ujarnya. Padahal saat dikonfirmasi itu, rapat paripurna masih belum dimulai.
Sementara itu, penganiayaan terhadap tahanan mendapat tanggapan dari Komisi A bidang hukum. Zia Ulhaq, Wakil Ketua Komisi A, menilai bahwa tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penganiayaan itu, sama sekali tidak dibenarkan. Kejadian ini harus menjadi evaluasi aparat kepolisian sebagai penegak hukum.
“Dengan kejadian ada tahanan yang diduga dianiaya oleh polisi, sebagai aparat penegak hukum, maka harus ada evaluasi. Pihak kepolisian harus transparan kepada pihak keluarga, dalam memberikan keterangan terkait luka lecet dan memar yang dialami tahanan tersebut. Termasuk juga harus transparan dalam proses penangkapan, pengurungan dan dakwaan,” papar Zia Ulhaq.
Ia mengatakan, bahwa DPRD Kabupaten Malang, tidak memberikan imbauan. Tetapi di era keterbukaan ini, polisi harus bisa mengedepankan azas kehati-hatian dan bersifat adil dalam menegakkan keadilan. Hak seorang tersangka atau tahanan, tidak boleh diabaikan oleh polisi. Karenanya, dalam penyelidikan atau penyidikan, tidak boleh ada perlakuan kasar hanya untuk mendapatkan pengakuan.
Apakah Komisi A akan melakukan pendampingan ? Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan, untuk pendampingan pihaknya harus menunggu ada pengaduan. Makanya ia berharap keluarga korban untuk mengadukan ke Komisi A.
“Kalau memang keluarga mengadu, maka kami akan memanggil pihak kepolisian untuk meminta klarifikasi. Sama ketika ada anggota kami yang diadukan ke polisi, pihak kepolisian juga minta klarifikasi. Sebab jika ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegak hukum,” tandasnya.(agp/ary)