Dituduh Jual Tanah Adat, Kades Dipolisikan

KARANGPLOSO - Masyarakat Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso mengeluhkan tindakan dari Kepala Desa (Kades) Ngenep Niti Ahmad. Warga menduga, Kades menyalahgunakan wewenangnya dengan menjual tanah adat seluas 600 meter persegi.
Tokoh Masyarakat Desa Ngenep, kecamatan Karangploso, Suwardi mengatakan, tanah tersebut diketahui dijual ke salah satu pengembang perumahan Tirtasani Recidence. "Tanah adat yang dijual itu, ada di pinggir Sungai Ngenep. Penjualannya tanpa sepengetahuan warga, ungkap Suwardi, kepada Malang Post kemarin.
Dijelaskannya, akibat penjualan tanah adat itu, dia mengkhawatirkan aliran sungai menjadi menyempit. Di pinggiran sungai itu nantinya akan dibangun bangunan muapun perumahan. Akibatnyan aliran sungai nantinya akan meluber dan mengakibatkan banjir.
"Tentunya hal ini akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari itu. Apalagi Kades menjual tanah adat itu tanpa sepengetahuan warga," paparnya.
Untuk itu, pada bulan April 2015 lalu, pihaknya sudah membuat laporan ke Polres Malang dan berkirim surat kepada Bupati Malang H Rendra Kresna. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan sebanyak 42 kepala keluarga (KK) yang menolak penjualan tanah adat.
"Namun, hingga saat ini laporan kami belum ditanggapi oleh Polres Malang. Satu hingga dua hari ke depan, saya akan mempertanyakan progres dari laporan ini," tuturnya.
Dijelaskannya, tanah adat itu dijual dengan harga Rp 60 juta. Padahal, harga sebenarnya kata dia, bisa mencapai hampir Rp 1 miliar. Sedangkan pengacara warga Desa Ngenep, Anas Sulaiman SH menyatakan, penjualan tanah adat tanpa sepengetahuan warga itu, tentunya merupakan pidana.
"Kami mempunyai saksi dan bukti, terkait masalah ini. Untuk itu, masalah ini, sudah kami laporkan kepada kepolisian. harusnya, kepolisian memprosesnya," tegasnya. Bukti itu berupa kuitansi bukti penjualan tanah adat itu. Dia siap menyampaikan bukti itu, kepada pihak kepolisian
Sementara itu, Niti Ahmad, mengelak tudingan warga itu. Dia mengaku tidak pernah menjual tanah adat yang dituduhkan tersebut. "Tidak mudah menjual tanah adat dengan begitu saja. Karena harus sepengetahuan bupati Malang," ujarnya saat dihubungi terpisah.
Hal yang sama disampaikan Legal Hukum Recidence, Rully SH. Menurutnya pengembang perumahan tidak mungkin gegabah dengan membeli tanah adat begitu saja. Pasalnya, mekanisme penjualan tanah adat, sangat rumit. Selain itu, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar.
"Dapat dipastikan, kami tidak membeli tanah adat milik desa tersebut. Karena kami juga mengetahui tata cara maupun aturan dalam hal membeli tanah adat tersebut," cetusnya.(big/aim)