Berkas P21, Loekito Bakal Ditahan?

MALANG – Hari ini, penyidik Reskrim Polres Malang akan melimpahkan kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Malang, Loekito Purwandono, ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. Pelimpahan tahap kedua ini dilakukan setelah berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21.
“Besok, (hari ini, red) berkas perkara bersama dengan tersangka Loekito dan barang bukti akan kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. Perkara dugaan perselingkungan tersebut, bisa segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen untuk disidangkan,” ungkap Kanit Idik IV Reskrim Polres Malang, Iptu Sutiyo, SH, M.Hum kepada Malang Post, kemarin.
Terkait dengan pelimpahan berkas dan tersangka tersebut, penyidik sudah melayangkan panggilan kepada Loekito, pada Jumat (22/5) lalu untuk menghadap ke penyidik. “Undangannya pukul 09.00. Begitu datang, akan langsung kami serahkan ke Kejaksaan,” ujarnya.
Jika tidak datang ? penyidik senior Polres Malang yang juga Kanit UPPA ini, mengatakan akan melakukan upaya jemput paksa. “Tidak ada panggilan kedua. Jika besok (hari ini, red) tidak datang memenuhi panggilan, maka akan kami jemput paksa,” tegasnya.
Sebelumnya, penyidik Polres Malang juga sudah menyerahkan berkas tersangka Itje Permatasari, istri pengusaha Sukma Raharja, yang menjadi selingkuhan Loekito, ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. Ini karena penetapan P21 oleh Kejari Kepanjen, lebih cepat berkas Itje, dari pada berkas Loekito yang baru ditetapkan P21 pada Kamis (21/5) lalu.
Melalui persidangan nantinya tugas dari JPU untuk membuktikan bahwa kedua tersangka  melakukan perbuatan melanggar hukum. “Pembukitan benar tidaknya terkait kasus ini, nantinya akan diketahui melalui persidangan. Tentu dalam persidangan itu, nantinya akan diketahui fakta-fakta terkait kasus tersebut,” bebernya.
Sekadar diketahui, Loekito Purwandono dilaporkan berselingkuh dengan istri pengusaha Sukma Rahahrja, bernama Itje Permatasari. Laporan perselingkuhan itu mencuat akhir tahun lalu. Sebelumnya, sempat diselesaikan melalaui Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Malang. Namun, BK akhirnya memberikan rekomendasi untuk dibawa ke ranah hukum.(agp/aim)