Kandas, Gugatan Praperadilan Kapolsek Kepanjen

MALANG - Upaya Doni Setiawan untuk bebas dari jeratan hukum, dengan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolsek Kepanjen Kompol Sulistyo Nugroho, melalui kuasa hukumnya, Kusdaryono SH, gagal. Ketua Majelis Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kepanjen, H.A Ellion SH, kemarin memutuskan gugatan praperadilan tersebut gugur demi hukum.
Alasan pertimbangannya, karena berkas dakwaan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepanjen sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) pada 11 Mei lalu. Dan hari ini (Selasa, red) pokok perkara pidana akan disidangkan di PN Kepanjen.
"Maka dengan adanya pengajuan gugatan tersebut, praperadilan sudah tidak relevan, karena sudah bukan lagi menjadi tahapan penyidik kepolisian," ujar H.A. Ellion SH."Berdasarkan pertimbangan itu, sesuai pasal 82 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka secara hukum menyatakan dan memutuskan permohonan praperadilan Nomor; 01/Pid.Pra/2015 PN Kpn, gugur," sambung Ellion.
IPTU Sutiyo, SH, Mhum kuasa hukum termohon Kapolsek Kepanjen Kompol Sulistyo Nugroho, mengatakan bahwa ranah penyidikan Doni Setiawan, sudah bukan kewenangan pihak kepolisian. "Karena berkas perkara oleh JPU, sudah diserahkan ke PN Kepanjen. Penetapan sidang sudah dinyatakan mulai 26 Mei," kata Sutiyo.
Sementara, Kusdaryono, SH, kuasa hukum Doni Setiawan, menyebut ada dugaan pat-gulipat (kerjasama) dalam perkara praperadilan. Ia beranggapan bahwa seharusnya gugatan praperadilan tidak bisa dinyatakan gugur, karena sidang pokok pidana belum dimulai. Sekalipun dakwaan perkara sudah dilimpahkan ke PN Kepanjen.
 "Secara logika hukum, kalau perkara belum disidang, biarpun perkara sudah masuk dalam kontek apapun, praperadilan tidak bisa dikatakan gugur. Kami tidak kalah dalam sidang praperadilan ini, karena kalau kalah gugatan praperadilan ditolak," terang Kusdaryono.
 Kusdaryono juga menganggap lucu sidang praperadilan ini. Karena sidang pokok pidana belum dimulai, namun penyidik kepolisian sudah memiliki dakwaan perkara. Termasuk menjadikan dakwaan perkara tersebut sebagai alat bukti untuk menggugurkan gugatan praperadilan.
"Padahal dakwaan perkara ini yang membuat adalah JPU. Sebalum dibacakan disidang pokok pidana, dakwaan perkara itu menjadi rahasia negara. Karena dakwaan itu adalah hak milik terdakwa dan JPU. Tetapi kok bisa dimiliki oleh penyidik kepolisian untuk alat bukti. Dari mana dia mendapatkannya, ini jelas ada pelanggaran kode etik," paparnya.
Dengan menjadikan dakwaan sebagai alat bukti, Kusdaryono menganggap bahwa penyidik kepolisian ingin lepas tangan dengan melimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik kepolisian dianggapnya seakan-akan tidak bersalah dalam perkara tersebut. "Sebetulnya hari ini (kemarin, red) saya akan mengajukan gugatan praperadilan lagi soal hukum dan penetapan pasal. Tetapi ternyata besok (hari ini, red) perkara pokok sudah disidangkan. Lihat saja besok, ketika JPU membacakan dakwaan, akan saya protes keras dengan menganggap dakwaan tidak sah karena sudah disebarkan," tuturnya.
Terkait dengan hasil putusan sidang praperadilan tersebut, ia akan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan uji materi. Termasuk juga akan melaporkan JPU, ke pengawas Kejagung, yang sudah mengeluarkan surat dakwaan sebelum sidang pokok perkara pidana disidangkan.(agp/nug)