Dua PNS Bobol Bank Jatim Rp 10 Miliar

MALANG POST – Dua PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemkot Malang, ditangkap Subdit II Perbankan Ditkrimsus Polda Jatim. Keduanya, membobol Bank Jatim sebesar Rp 10 miliar. Kedua PNS itu satu diantaranya FD, staf  Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan WU, Bendahara Kecamatan Kedungkandang.
‘’Tersangka mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk PNS. Tapi nama-nama yang diajukan ternyata bukan semuanya PNS,’’ kata Irjen Pol Anas Yusuf, Kapolda Jatim saat gelar perkara di Mapolda Jatim, kemarin siang.
Sebelum penangkapan, lanjut Anas, penyidik telah mendalami kasus ini mulai Maret 2015 lalu. Sejumlah saksi dan barang bukti terus dikumpulkan dan setelah dirasa cukup baru dilakukan penangkapan.
‘’Saat pengajuan, tersangka FD mengajukan 126 nama PNS. Dari sekian nama itu mayoritas calon debitur yang diajukan bekerja di kantor Kecamatan Kedungkandang,’’ paparnya dengan menyebut kredit yang diajukan jenisnya kredit multi guna tahun 2012 lalu.
Dikatakan dia, setelah dilakukan pendalaman ternyata 126 nama yang diajukan ke Bank Jatim mayoritas bekerja di kantor swasta. Lebih runyam lagi, diantara nama-nama itu juga ada pengamen jalanan, pengangguran dan lainnya.
‘’Jadi tersangka FD ini mengajukan kredit dengan cara memalsukan surat persyaratan. Agar modusnya berjalan mulus, tersangka mengajak kerjasama WU selaku bendahara kecamatan,’’ kata mantan Wakabareskrim Mabes Polri ini.
WU, ujar Anas, berperan sebagai penyedia dokumen berkas nama-nama orang yang seolah-olah PNS bekerja di Kecamatan Kedungkandang. Dokumen palsu itu di antaranya surat rekomendasi dari instansi kecamatan dan surat keterangan slip gaji PNS fiktif.
Agar dokumen palsu itu sesuai dengan standar yang disyaratkan Bank Jatim Cabang Malang, FD dan WU mengumpulkan orang-orang yang namanya dicatut.  Di sebuah villa yang sudah disewa, FD dan WU melakukan pemotretan dan pulangnya mereka diberi uang saku.
‘’Di sana (villa), mereka difoto. Nah, gambar orang-orang itu lantas dijadikan bahan oleh FD untuk dibuatkan KTP palsu dan dokumen lain sebagai syarat berkas pengajuan kredit,’’ rinci Anas.
Menurut Anas, meski persyaratannya secara riil cacat anehnya Bank Jatim tetap bisa meloloskannya. Masing-masing nama mendapat kredit multi guna antara Rp 50 juta sampai 100 juta.
‘’Belakangan, ketika jatuh tempo pembayaran masalah mulai dirasakan. Cicilan yang seharusnya lancar malah tersendat. Dari 126 hanya 12 debitur yang melunasi, sisanya  92 debitur macet,’’ ungkapnya.
 Kini, penyidik masih terus mengembangkan kasus ini dengan terus mengumpulkan barang bukti dan menanyai saksi-saksi. Tidak menutup kemungkinan jika ada cukup bukti, tersangka baru akan ditetapkan.
‘’Diduga mulusnya pencairan kredit ini ada bantuan dari orang dalam (Bank Jatim). Tetapi, kita tidak bisa berandai-andai dan masih terus mendalaminya,’’ pungkas Anas sembari menunjukkan berkas fiktif dimaksudkan.
Sementara itu dari data yang dihimpun Malang Post menunjukkan, Bank Jatim Cabang Malang di Jl. Letjen Suprapto tidak kali ini saja dibobol nasabahnya. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jatim juga tengah mengusut dugaan kredit fiktif Bank Jatim Malang.
Dengan modus yang sama, tahun 2014, Bank Jatim Malang dibobol tiga oknum PNS yang mengaku bekerja di Bakesbangpol Pemkot Malang. Kini ketiga tersangka yaitu AF, TM dan MM sudah ditetapkan sebagai tersangka.

OJK Siapkan Saksi Ahli
Terkuaknya kasus pembobolan Bank Jatim oleh dua oknum PNS Kota Malang dengan cara mengajukan kredit bodong telah dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Malang. Namun begitu, OJK  Malang sendiri tidak bisa berbuat banyak. Itu karena secara struktural, regulasi pengawasan Bank Jatim ada pada OJK Surabaya.
“Kalau monitor iya, tapi kalau penanganan kami tidak ikut, karena secara regulasi pengawasan Bank Jatim dilakukan oleh OJK Surabaya,’’ kata Kepala OJK Malang Indra Krisna.
Dihubungi Malang Post, Indra mengatakan jika pembobolan Bank Jatim oleh dua oknum PNS tersebut sebetulnya sudah lama terjadi, atau sekitar tahun 2012.  Dan baru Maret 2015 lalu terkuak. “Kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian, dan pelakunya juga sudah ditahan,’’ katanya lagi.
Kendati bukan sebagai pengawas, Indra mengaku akan sangat pro aktif jika diminta membantu terkait persoalan ini.  “Kalau diminta saksi ahli kami akan siapkan. Yang pasti kami tidak akan menutup-nutupi, dan akan sangat pro aktif jika dimintai bantuan polisi terkait kasus ini,’’ urai pria berkacamata minus ini.
Disinggung apakah ada yang dilanggar Bank Jatim sehingga bisa kebobolan? Indra mengatakan tidak tahu. Karena tidak ikut menangani, dia pun mengaku tidak ikut. Indra memberikan penjelasan cukup rinci terkait alur pengajuan kredit multiguna sesuai aturan BI.
“Secara umum, BI mengeluarkan regulasi terkait aturan untuk pengajuan kredit. Diantara aturan tersebut adalah, pihak bank wajib melakukan pengecekan terhadap kreditur, saat mengajukan kredit,’’ katanya.
Dengan mudahnya pembobolan dilakukan apakah mungkin ada keterlibatan orang dalam? Indra enggan mengatakan. “Coba langsung konfirmasi OJK Surabaya yang terlibat langsung dalam pengawasan Bank Jatim. Kalau saya yang ngomong salah, karena Bank Jatim tidak dibawah pengawasan OJK Malang, melainkan OJK Surabaya,’’ tandasnya.(has/ira/ary)