Pindah Tahanan ke LP Lowokwaru

Tersangka Agung Aji Permana di Mapolres Malang sebelum dilimpahkan ke Kejari Kepanjen, pagi kemarin.

Honorer DPPKA Dilimpahkan Kejaksaan
MALANG – Kasus dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai lebih dari Rp 500 juta yang dilakukan Agung Aji Permana, memasuki babak baru. Kemarin, penyidik Tipikor Reskrim Polres Malang melimpahkan honorer UPTD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang ini, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen.
Pelimpahan tahap kedua (tersangka dan barang bukti), setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21). Tersangka Agung, sebelumnya menjalani penahanan di Mapolres Malang selama 58 hari, sejak awal Maret 2015 lalu.
“Kemarin (Rabu, red) kami mendapat tembusan dari Kejari Kepanjen, kalau berkas tersangka korupsi ini sudah P21. Akhirnya pagi ini, tersangka beserta barang buktinya langsung kami limpahkan ke Kejaksaan. Sejak pelimpahan, kewenangan penyidikan tersangka sudah bukan kewenangan kami,” ungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Hidayat.
Namun demikian, polisi tetap masih akan mendalami dan mengembangkan kasusnya. Karena ada dugaan keterlibatan orang lain, selain Agung. “Sudah ada yang kami curigai. Tetapi untuk membuktikannya bersalah, kami masih butuh alat bukti yang kuat,” ujarnya.
Sementara, tersangka Agung mengatakan kalau nilai nominal uang negara yang digelapkan, tidak sampai Rp 500 juta. Ia mengaku hanya sekitar Rp 50 juta, yang dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Penggelapan dilakukan secara bertahap sejak 2012 lalu. Modusnya uang setoran dari wajib pajak, tidak disetorkannya ke Bank.
“Kalau Rp 500 juta, saya kira tidak sampai segitu. Seingat saya hanya Rp 50 juta saja. Dan selama kasus ini mencuat, sebetulnya saat itu saya tidak kabur. Tetapi pulang ke rumah istri di Surabaya,” tutur tersangka Agung.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepanjen, Yunianto Tri Wahono, mengaku sudah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti. Ada beberapa barang bukti yang diterima, diantaranya perjanjian kontrak kerja, foto copy laporan mingguan setoran dan bukti setoran Bank Jatim.
Setelah kami terima, proses selanjutnya tersangka akan langsung kami tahan di LP Lowokwaru, untuk menunggu proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. “Batas waktu pengiriman berkas ke Pengadilan Tipikor adalah 20 hari. Jika selama itu prosesnya belum selesai, maka waktu penahannya akan kami tambah,” jelas Yunianto.(agp)