PNS Golongan I dan II Jadi Korban

Duet PNS Pemkot Malang pembobol Bank Jatim, Fransiska Daris dan Winarti Utami betul-betul lincah saat beraksi. Dua serangkai itu memanfaatkan SK PNS golongan I dan II sebagai jaminan kredit. Sebelumnya mereka meyakinkan mangsanya bahwa kredit tak akan bermasalah.
Fransiska Daris merupakan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Sedangkan Winarti Utami mantan bendahara Kecamatan Kedungkandang. Saat beraksi, Siska, sapaan akrab Fransiska Daris dan Win, sapaan Winarti Utami saling bekerjasama secara sistematis.
Mereka mulai melancarkan aksinya sejak tahun 2010 hingga 2014.  Cara kerjanya yakni Siska meminta bantuan Win untuk menggalang KTP, KK dan SK PNS pegawai kecamatan Kedungkandang. Win yang  pada tahun 2010 hingga tahun 2013 menjabat bendahara kecamatan Kedungkandang leluasa memperdaya PNS di tempat kerjanya.
Sasaran yang dipilih PNS kecamatan dan kelurahan di wilayah Kedungnkandang karena Win merupakan pejabat kecamatan. Sebagai bendahara ia meminjam identitas diri bawahannya.
Santoso Wibowo salah satu contohnya. Pada tahun 2010 lalu, Win meminjam surat-surat identitasnya seperti KTP, KK dan SK PNS. “Saat itu Bu Win pinjam katanya mau difotokopi untuk pengajuan kredit,” kata staf kecamatan Kedungkandang ini.
“Istilahnya pinjam nama. Tapi yang bayar kredit Bu Win. Katanya tidak ada masalah ,” sambung  Santoso.
Ia tak tahu jumlah pinjaman yang yang diajukan Win. Tahun 2012 lalu, mulai muncul masalah lantaran pembayaran kredit bank oleh Win macet. Santoso mulai kaget ketika ia harus menanggung utang yang dinikmati Win. Beruntung ia bisa mengangsur pinjaman bank hingga lunas walau sebenarnya Win dan Siska yang menikmati utang.
Sumber Malang Post di Pemkot Malang menjelaskan, cara kerja Win seperti yang dialami Santoso Wibowo. Win menggalang dana melalui kredit bank dengan memanfaatkan KTP, KK dan SK PNS sejumlah pegawai Pemkot Malang.
“Katanya dana diberikan kepada Siska untuk diputar karena Siska punya bisnis. Tapi bisnisnya tidak jelas,” katanya.
Camat Kedungkandang, Pent Haryoto yang ditemui kemarin membenarkan aksi Win. Menurut Pent, mantan bendahara itu mengajukan kredit atas nama 92 orang pegawai Kecamatan Kedungkandang.
“Padahal pegawai kecamatan Kedungkandang hanya 33 orang. Kalau digabung dengan 12 kelurahan 135 orang. Jadi nama yang diajukan itu awu-awu,”  katanya.
Pent pernah menelusuri  PNS kecamatan Kedungkandang yang dijadikan korban. Hasil penelusurannya, lima orang staf kantor kecamatan dan empat orang lainnya staf kantor kelurahan.  Diantaranya Kelurahan Tlogowaru, Mergosono dan Lesanpuro.
Rata-rata jumlah pinjaman atau kredit antara Rp 50 juta sampai Rp 75 juta. Sejumlah pegawai kecamatan akhirnya harus membayar utang yang dinikmati Win dan Siska itu. “Saya pernah meminta pihak bank untuk reschedule waktu pembayaran utang. Sehingga waktu pelunasan lebih panjang,” katanya.
Jika tak menjadwalkan ulang waktu pelunasan utang, kata Pent, para PNS yang dikorbankan itu bisa saja tak terima gaji. “Apalagi rata-rata (korban) golongan I dan II. Ya gajinya mereka antara Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta,” katanya.
Sumber lain Malang Post mengatakan, aksi Win dan Siska terbongkar disebabkan dua peristiwa. Pertama, saat sejumlah pegawai yang dipinjam SK PNS dan identitas pribadi oleh Win akan mengajukan kredit di Bank Jatim.
“Saat datang ke Bank Jatim tidak mendapat persetujuan kredit. Dari bank menyampaikan  masih ada tanggungan yang belum lunas. Orangnya kaget, tidak pernah pinjam kok dibilang punya pinjaman,” katanya.
Setelah melakukan penelusuran, ternyata SK PNS mereka dijadikan jaminan kredit di bank.
Peristiwa kedua, lanjut sumber itu ketika Bank Jatim nyaris tak mencairkan gaji PNS kecamatan Kedungkandang. “Alasannya dana gaji yang harus dibayarkan itu digunakan  untuk menutupi utang. Mungkin Win saat utang juga gunakan  jabatan bendahara Kecamatan Kedungkandang,” katanya.
Saat itu sejumlah PNS sempat akan menggelar unjuk rasa.  Untuk meredam gejolak, akhirnya meloby manajemen Bank Jatim. Hasilnya gaji dicairkan. “Masa di sana yang utang tapi disini yang jadi korban,” kata pegawai Pemkot Malang yang memberi informasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Sekda Kota Malang, Ir Cipto Wiyono, M.Si belum berhasil dikonfirmasi. Saat ditelepon, ponselnya tak aktif. Sedangkan SMS konfirmasi Malang Post juga belum dijawab.(van/ley/ary)