Bank Jatim Diduga Langgar SOP

MALANG POST - Pemprov Jatim mengisyaratkan pegawai Bank Jatim terlibat kasus bobolnya Bank Jatim Cabang Malang, kemarin. Patut diduga ada pelanggaran standard operating procedure (SOP), seperti proses penilaian permohonan kredit berupa pemeriksaan on the spot terhadap debitur yang tak dilakukan. Sebab secara teknis, sukar sekali kredit dengan total Rp 10 miliar, bisa cair dengan data fiktif calon debitur.
“Saya yakin penyidik mudah ngurut (meruntut) dari belakang. Dan itu mudah sekali ditelusuri. Begitu ketemu langsung saja dipidana,” kata Hadi Prasetyo, Asisten II Pemprov Jatim kepada Malang Post, Jumat (12/6) kemarin.
Seperti diberitakan di harian ini sebelumnya, dua oknum Pemkot Malang berhasil menggasak Bank Jatim Cabang Malang Rp 10 miliar. Hanya bermodalkan berkas fiktif, Fransiska dan Wulan mampu memperdayai manajemen bank yang 100 persen sahamnya dimiliki Pemprov Jatim ini.
Pras, begitu biasa disapa, enggan merinci secara teknis soal dugaan keterlibatan orang dalam Bank Jatim. Tetapi, kasat mata masyarakat akan bisa menilai bahwa tidak mungkin berkas pengajuan kredit yang tidak lengkap bisa dicairkan uangnya. Biasanya, pihak bank juga punya SOP untuk pemeriksaan on the spot calon debitur.
‘’Apalagi manajemen seperti Bank Jatim, tentu sangat ketat. Jangankan orang lain, mungkin saya saja, kalau mengajukan kredit juga dimintai data yang valid. Tidak karena saya asisten di Pemprov lalu dengan mudah mencairkan kredit,’’ paparnya.
Menurut Pras, dirinya yakin terhadap kapasitas dan kapabilitas penyidik Polda Jatim yang menangani kasus bobolnya Bank Jatim Cabang Malang. Karena itu pula dirinya sangat yakin aktor di balik pencairan kredit fiktif ini akan bisa ditemukan.
‘’Kepercayaan masyarakat bisa turun, kalau terjadi kredit fiktif seperti ini. Apalagi, saya dengar sudah beberapa kali Bank Jatim kena masalah kredit fiktif,’’ kilah kakak kandung Hadi Santoso, Kadinas Pertanian Pemkot Malang ini.
Ditanya tentang pengawasan dari Pemprov Jatim, Pras yang kelahiran Turen ini menyebutkan, Pemprov Jatim tidak mungkin ikut campur tangan operasional Bank Jatim. Meski pemegang saham mayoritas, Pemprov Jatim hanya berkewajiban mendapat laporan tahunan saja.
‘’Mereka (manajemen, Red) sudah profesional. Kalau kita ngawasi malah keliru semua. Manajemen sudah mengerti tugasnya. Kita (Pemprov) hanya tinggal menunggu hasil kerja tahunan saat RUPS saja,’’ ujarnya.
Ditambahkan dia, sebagai pemegang saham Pemprov Jatim kewenangannya dibatasi oleh UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Pemprov Jatim tidak boleh melakukan intervensi ke Bank Jatim meski pemegang saham mayoritas.
‘’Itu sudah jelas. Tugas pokok dan fungsi pemegang saham sudah ada. UU perbankan sudah mengaturnya.  Kalau ada intervensi, tentunya nanti Pemprov bisa disemprit Bank Indonesia,’’ pungkas mantan Ketua Bappeda Jatim ini.
Sementara itu, sampai kemarin, manajemen Bank Jatim masih sulit dimintai keterangan. Bank Jatim yang kendalinya dipegang Suroso (mantan Dirut Bank UMKM Jatim) belum bisa dikonfirmasi. Melalui pesan pendek, Suroso berkilah masih cukup sibuk rapat Jakarta.