Pemkot Malang Ogah Dampingi PNS Pembobol Rp 10 Miliar

Pemkot Malang terlambat mengambil keputusan dalam menyikapi kasus yang menjerat Fransiska Daris dan Winarti Utami. Dua PNS Pemkot Malang itu nyata-nyata membobol Bank Jatim senilai Rp 10 miliar. Hingga kini belum ada langkah nyata dari Pemkot terhadap dua PNS itu.
Diisyaratkan ada pembentukan tim khusus untuk menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat yang telah mencoreng nama baik Pemkot Malang ini.
Inspektur Kota Malang Subari menyatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang untuk menetapkan sanksi kepada dua PNS ini. "Kasus ini memiliki implikasi besar di lingkungan Pemkot Malang, sepertinya akan dibuatkan tim untuk menetapkan sanksi untuk mereka," ujar Subari di kantornya, kemarin (12/6/15).
Ditambahkan, tim ini akan melibatkan Inspektorat, BKD serta SKPD terkait. Mereka akan mengkaji kasus yang menjerat Fransiska dan Winarti, serta menetapkan sanksi untuk keduanya. Namun, ini baru dilakukan setelah keputusan hukum untuk keduanya keluar. Sampai saat ini, lanjut Subari, mereka belum bisa berbuat apa-apa.
"Kami menunggu keputusan hakim dulu, baru setelah akan kami ambil tindakan," jelas Subari.
Katanya, SKPD terkait juga perlu membuat laporan kepada BKD dan Inspektorat. SKPD yang dimaksud adalah tempat Fransiska bekerja, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), serta Winarti di Kecamatan Kedungkandang.
Senada, Kepala BKD M Subkhan juga mengatakan masih belum bisa mengambil tindakan untuk kedua PNS ini. Apalagi, dua PNS ini juga pernah terjerat kasus serupa pada Februari 2015 lalu, namun saat itu sasarannya adalah Bank Saudara dengan nilai kerugian mencapai Rp 3,495 miliar.
Pada kasus untuk pembobolan Bank Saudara ini, lanjut Subkhan, kedua pejabat ini sudah dikenakan sanksi, yakni pencabutan jabatan, serta penurunan pangkat. Gaji kedua PNS ini juga sudah dipotong sampai 50 persen.
"Fransiska juga pernah mengajukan pengunduran diri, tapi kami tolak karena tidak menggunakan surat resmi," tegas Subkhan. Informasinya, surat pengunduran diri fransiska diajukan ke BKD menjelang kasus di Bank Saudara terungkap.
BKD sendiri memiliki sanksi hukuman terberat untuk Pemkot, yaitu pemecatan. Akan tetapi, saat ini BKD belum bisa memutuskan sanksi apa yang akan kembali dikenakan ke Fransiska dan Winarti. Dikatakannya, untuk bertindak, BKD juga harus menunggu keputusan hukum dari pengadilan. "Kita masih menunggu keputusan ingkrak," pungkasnya.
Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Malang Tabrani menyebut, kalau kasus Fransiska dan Winarti tak akan mendapat pendampingan dari Pemkot Malang, karena tidak menyangkut urusan kedinasan. "Kasusnya pribadi, jadi kita tidak bisa melakukan pendampingan," tegasnya. Kendati demikian, bila kedua PNS ini mengajukan, baru bagian Hukum bergerak melakukan pendampingan.(has/erz/ary)