Keterangan Ahli Ringankan Lukito

Dr M Sholehuddin SH, MH, ketika memberikan keterangan dalam persidangan dengan terdakwa Lukito Eko Purwandono.

MALANG – Sidang kasus perzinahan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Malang Lukito Eko Purwandono, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Senin kemarin. Dalam sidang lanjutan itu, kuasa hukum terdakwa, menghadirkan Dosen Bidang Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr M Sholehuddin SH, MH sebagai saksi adecat atau meringankan.
Kehadiran Dr M Sholehuddin SH, MH dalam persidangan, seakan memberikan angin segar bagi Lukito. Keterangannya dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Haryani SH, dia memberi harapan bagi Lukito untuk terbebas dari jeratan hukum pidana.
“Saya hadir di persidangan, untuk memberikan keterangan ahli pidana. Kalau saksi itu adalah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Sedangkan saya hanya memberikan keterangan ahli saja,” ungkap Dr M Sholehuddin SH, MH, seusai memberikan keterangan di persidangan.
Dalam persidangan tertutup itu, Sholehuddin menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana perzinahan, adalah peraduan antara  dua kelamin laki-laki dengan perempuan, yang biasanya untuk mendapat anak. Sesuai hukum pidana, yang dinamakan perzinahan, harus terjadi persetubuhan badan. “Kalau hanya sekedar menggesekkan saja, itu bukan perzinahan,” katanya.
Kalau memang dikatakan perzinahan, lanjutnya harus dibuktikan dan sesuai dengan KUHAP. Tidak bisa hanya cukup dengan asumsi atau dugaan-dugaan saja, karena dari aspek hukum sama sekali tidak dibenarkan.
“Kalau orang laki-laki dan perempian masuk hotel, masih belum bisa dikatakan perzinahan. Karena mereka belum tentu melakukan persetubuhan. Sebab kalau laki-lakinya impoten, apa bisa melakukan perizanahan. Makanya namanya hukum harus jelas dan ketat, sekaligus harus bisa membuktikan kebenarannya,” terang Sholehuddin.
“Kecuali ada alat bukti SMS atau surat, yang menguatkan bahwa seseorang melakukan persetubuhan, baru bisa dikatakan melakukan perzinahan,” sambungnya.
Ia mengatakan, kedatangannya di persidangan untuk memberikan keterangan ahli, bukan karena dirinya kenal dengan Lukito. Sholehuddin, mengaku sama sekali tidak mengenal Lukito. Ia hanya dimintai tolong oleh temannya, yang menjadi kuasa hukum terdakwa Lukito.
“Menjadikan seseorang sebagai tersangka dan bersalah, minimal harus memiliki dua alat bukti. Kalau belum ada tidak bisa dikatakan pidana. Dari pandangan saya, kasus ini tidak ada alat bukti, semuanya hanya cerita-cerita saja. Sehingga secara hukum harus dibebaskan,” paparnya.(agp/aim)