Ditahan, Warga Majang Tengah Gugat Praperadilan

Kuasa hukum termohon Iptu Sutiyo SH, Mhum, dengan timnya. Dan kuasa hukum pemohon Sumardhan, SH dengan timnya.

MALANG - Dua warga Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, yaitu Sahir, 46 tahun dan Khoirul Anam, 40 tahun, yang ditangkap dan ditahan Polres Malang karena pencurian tebu setelah dilaporkan PT Margosuko, pertengahan Juni 2015, tidak terima dengan penangkapan serta penahanan. Keduanya menggugat Polres Malang melalui prapredilan di Pengadilan Negeri (PN) Malang.
Kamis (9/7) kemarin, merupakan sidang pertama praperadilan. Sidang dipimpin oleh majelis hakim tunggal Arief Karyadi, SH.MH, dengan dihadiri kuasa hukum pemohon dan termohon. Dari kuasa hukum pemohon adalah Sumardhan, SH bersama beberapa advokad lainnya. Sedangkan dari termohon Polres Malang, kuasa hukumnya Iptu Sutiyo, SH, M.Hum, AKP Indro Susetiyo serta tiga advokat dari Polda Jatim.
Dalam permohonan praperadilan dengan nomor perkara :2/Pid.Pra/2015/PN.KPJ, ada 15 point yang menjadi alasan pemohon untuk melakukan gugatan praperadilan. Poin pertama sampai ketiga, menjelaskan tentang riwayat tanah negara yang dikelola oleh PT Margosuko.
Kemudian pada poin keempat, dijelaskan bahwa sejak tanah negara ditelantarkan, pada 2013 tanah tersebut dikelola oleh pemohon bersama 1153 masyarakat lainnya. "Ketika pemohon melakukan perawatan dan tanaman, pihak PT Margosuko tidak keberatan," ujar Sumardhan.
Dalam poin lima dijelaskan, bahwa tanaman tebu yang ditebang dan diambil adalah milik masyarakat atau pemohon sendiri, bukan milik PT Margosuko. "Yang aneh lagi, dua pemohon ditangkap pada pukul 14.30. Sedangkan laporan sendiri baru dibuat pukul 17.00," tuturnya.
"Dari hasil penyelidikan, kedua pemohon juga mengatakan kepada penyidik kalau mereka menebang tebu atas perintah Kepala Desa Majang Tengah, namun sampai sekarang Kades Majang Tengah tidak diperiksa sebagai tersangka. Padahal bisa dijerat pasal 363 junto pasal 55 KUHP," jelas Sumardhan.
Dengan permohonan praperadilan tersebut, kuasa pemohon berharap penangkapan dan penahanan terhadap pemohon tidak sah. Dan membebaskan para pemohon dari segala tuntutan.
"Untuk jawaban dari permohonan praperadilan ini akan kami jawab pada sidang selanjutnya besok (hari ini, red)," kata Iptu Sutiyo, SH, M.Hum kuasa hukum termohon.
Arief Karyadi, SH.MH, Hakim tunggal mengatakan bahwa sidang dilanjutkan pada Jumat (10/7) dengan agenda jawaban termohon. Kemudian pada Senin (13/7) adalah pembuktian dengan menghadirkan barang bukti serta saksi.
"Nantinya tanggal 15 Juli, permohonan praperadilan ini harus sudah putus, karena sidang praperadilan ini waktunya hanya sampai 7 hari," paparnya.(agp/aim)