Tiga Saksi Ahli Untungkan Termohon

Dua saksi ahli dari pihak pemohon ketika dihadirkan dalam persidangan gugatan praperadilan, kemarin.

Sidang Praperadilan Polres Malang
MALANG – Sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Gonggom Napitupulu alias Daud, terhadap Polres Malang, kembali digelar di PN Kepanjen, kemarin siang. Agenda sidang yang dipimpin hakim tunggal Teni Irma, SH, adalah pembuktian surat dan meminta pendapat dari saksi ahli.
Ada tiga saksi ahli yang kemarin dihadirkan dalam persidangan. Dua saksi ahli didatangkan oleh pihak pemohon, yaitu Dr Iwan Permadi SH, Mhum saksi ahli perdata dari Universitas Brawijaya dan Dr H Setiyono, SH, MH saksi ahli pidana dari Universitas Merdeka Malang.
Sementara satu saksi ahli lagi dari pihak termohon, yaitu Dr M Sinal, SH, MH saksi ahli bahasa yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Brawijaya. Dari tiga saksi ahli tersebut, hanya saksi ahli perdata yang kesaksiannya ditolak oleh kuasa hukum pihak termohon (Polres Malang, red).
“Mohon maaf yang mulia Ketua Majelis Hakim, kami keberatan dengan adanya saksi ahli perdata ini. Kami dengan tegas menolak. Karena jelas tidak masuk dalam perkara pokok gugatan yang diajukan. Gugatannya adalah soal penangkapan, penahanan dan penyitaan. Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perdata,” jelas Iptu Sutiyo, SH, Mhum.
Keberatan termohon diterima. Namun dalam pendapatnya saat ditanya oleh kuasa pemohon, Dr Iwan Permadi SH, Mhum mengatakan bahwa pegadaian adalah perdata bukan pidana. Sehingga tidak boleh ada pihak lain (orang ketiga), yang memutus keperdataan,” ujar Iwan Permadi.
Sedangkan keterangan ahli pidana Dr H Setiyono, SH, MH, mengatakan bahwa pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tidak harus ada surat perintah penangkapan. Termasuk surat penangkapan dan penahanan, juga tidak harus diberikan langsung pada keluarga pelaku, karena tidak ada batasan waktu untuk menyerahkan surat tersebut.
“Termasuk ketika tertangkap tangan, tidak harus mengajukan izin penyitaan barang ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Sebab jika mendesak bisa langsung dilakukan, setelah permintaan izin sita bisa menyusul,” tutur Dr H Setiyono, SH, MH.
Sementara, saat saksi ahli bahasa Dr M Sinal SH, MH yang dihadirkan pihak termohon, sempat terjadi debat antara pemohon dengan termohon. Itu terjadi ketika pemohon menanyakan kuasa khusus saksi ahli. Permintaan itu ditolak oleh termohon, dengan alasan karena sidang sebelumnya sudah dijelaskan.
Sempat terjadi argumentasi. Namun akhirnya hakim tunggal Teni Irma, menengahi hingga permintaan pendapat saksi ahli bahasa dilanjutnya. “Dari ketiga saksi yang dihadirkan ini, semuanya sangat menguntungkan kami. Kami jelas bisa memenangkan sidang gugatan praperadilan ini, karena apa yang kami lakukan sudah sesuai prosedur,” tandas Sutiyo.
Sedangkan kuasa hukum pemohon, yaitu Hasonangan Hutabarat, SH, MH dan tim, tetap pada pendirian semula. Mereka mengatakan bahwa Polres Malang tidak cukup bukti untuk menjadikan kliennya sebagai tersangka dan menahannya. “Semua tidak cukup bukti untuk menjadikan klien kami sebagai tersangka,” katanya.
Sekadar diketahui, Gonggom Napitupulu alias Daud, adalah Pemilik pegadaian ‘Uli Jual Beli dan Gadai Motor’ di Kampung Tengah, Jalan Semeru, Desa/Kecamatan Wajak. Pegadaian ini, pada pertengahan Juni 2015 lalu digrebek Unit Reskrim Polres Malang, karena disinyalir menerima gadai motor hasil dari kejahatan.
Dalam penggrebekan itu, selain mengamankan Gonggom, Polres Malang juga mengamankan ratusan unit sepeda motor. Hasil dari pemeriksaan, Gonggom dinyatakan bersalah. Ia dijerat dengan pasal 46 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, karena melakukan perbuatan praktek perbankan secara illegal.(agp/feb)