Turun Tangan, Polisi Selidiki Camat Penyunat ADD

MALANG - Tindakan oknum camat nakal yang menyunat dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), mendapat perhatian khusus dari Polres Malang dan Inspektorat Kabupaten Malang. Keduanya siap menindak oknum camat, jika memang terbukti melakukan pungutan liar (Pungli) DD dan ADD pada pencairan tahap pertama.
Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Hidayat mengatakan sudah mendengar adanya dugaan Pungli oleh oknum camat. Dalam waktu dekat, Polres Malang akan berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Malang untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Kami akan koordinasi dengan beberapa pihak untuk menyelidiki masalah ini. Salah satunya berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Malang. Langkah pertama kami akan mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) beberapa saksi dulu," ungkap Wahyu Hidayat kepada Malang Post, kemarin.
Inspektorat Kabupaten Malang, Didik Budi Mulyo juga mengatakan akan menindak tegas oknum Camat, yang terbukti melakukan Pungli. Hanya saja sampai kemarin, ia mengaku masih belum mendapatkan laporan resmi secara tertulis.
"Lapor tertulis saja dulu, pasti akan kami tindaklanjuti. Kalau hanya katanya, kami yang repot. Sebab DD dan ADD untuk desa bukan untuk camat apalagi sampai disunat," ujar Didik.
Sementara itu, Didik Gatot Subroto, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, mengatakan bahwa Pungli DD dan ADD sudah menjadi masalah serius. Karenanya untuk menindaklanjuti masalah ini, Komisi A segera menyampaikan ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk dilakukan rapat kerja, sekaligus untuk mengagendakan pertemuan dengan beberapa pihak.
"Nantinya setelah dari Bamus, kami akan mengundang Inspektorat, Tapemdes serta DPPKA untuk membahas masalah ini. Karena jika ini terus dibiarkan, maka pada pencairan tahap selanjutnya juga akan dipungli oleh oknum Camat," terang Didik Gatot Subroto.
Dalam musyawarah nanti, Komisi A akan meminta DPPKA memberi sanksi kepada desa yang tetap memberikan Pungli pada oknum Camat. "Sanksinya bisa berupa penyetopan pencairan DD dan ADD tahap kedua dan ketiga. Selain itu, kami juga akan terus mengawasi dengan ketat terkait pencairan DD dan ADD ini," tuturnya.
Sekadar diberitakan koran ini, Komisi A DPRD Kabupaten Malang, mencium adanya dugaan penyunatan DD dan ADD oleh oknum camat, pada pencairan tahap pertama. Besarannya memang tidak besar, hanya Rp 1 juta sampai Rp 2,5 juta setiap desa. Jika satu kecamatan ada sepuluh desa, maka besaran pungli sangat besar. Alasan penyunatan karena oknum camat ikut melakukan verifikasi.(agp/aim)