Nasib Penyitaan 223 Sepeda Motor, Ditentukan Hari ini

Sutiyo, SH, kuasa hukum Polres Malang.

KEPANJEN – Hasil putusan sidang gugatan pra peradilan Gonggom Napitupulu terhadap Polres Malang, bakal diputus hari ini.  Siang kemarin, sidang yang dipimpin hakim tunggal Teni Irma, SH di Pengadilan Negeri 1B Kepanjen, Jalan Panji, sudah sampai pada agenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak.
Gonggom Napitupulu pemilik usaha gadai sepeda motor di Wajak yang ditangkap polisi. Dari tempat gadai milik Gonggom, Polisi menyita 223 sepeda motor yang dianggap bermasalah. Penangkapan dan penyitaan itu yang diajukan gugatan pra peradilan oleh Gonggom.
“Setelah pembacaan kesimpulan, sidang ini saya tunda hingga besok (hari ini, red) untuk penyampaian putusan pra peradilan,” papar Teni, saat mengetuk palu tanda penundaan persidangan, siang kemarin.
Keputusan sidang hari ini, pukul 09.00 WIB, bakal jadi babak akhir dari perjuangan Gonggom alias Daud untuk menghentikan proses peradilan pidana.
Gonggom sendiri, didakwa kepolisian dengan UU nomor 10 tahun 2008 pasal 46, yakni perbuatan praktek perbankan secara ilegal, Juni 2015 lalu. Gonggom disinyalir menerima gadai motor hasil kejahatan. Dalam sidang, kuasa hukum dari masing-masing pihak membacakan kesimpulan masing-masing.
Kuasa hukum Gonggom, Hasonangan Hutabarat, SH, MH dan tim, berkesimpulan bahwa proses penangkapan, penahanan dan penyitaan 223 kendaraan bermotor tidak sah.
“Berdasarkan fakta persidangan, ini adalah murni hubungan keperdataan. Gonggom menjalankan usaha gadai, sehingga tidak dapat ditindak UU no 10 1998,” kata Hasonangan.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, kuasa hukum pemohon meminta majelis hakim untuk mengeluarkan Gonggom dari tahanan. Penangkapan Gonggom dianggap melanggar ketentuan KUHP. Sehingga, kuasa hukum pemohon juga meminta Polres Malang sebagai termohon, mengembalikan motor yang disita oleh Polres kepada Gonggom, serta mengganti kerugian sebesar Rp 101 juta.
Sementara itu, kuasa hukum termohon Polres Malang, Iptu Sutiyo, SH, M.Hum menyampaikan kesimpulan bahwa penangkapan Gonggom dan penyitaan barang bukti berupa 223 motor sudah sesuai prosedur.  “Tidak ada yang tidak sesuai prosedur saat penangkapan dan penyitaan. Proses sudah sah menurut hukum dan sesuai KUHP. Dengan demikian, permohonan pemohon harus ditolak,” kata Sutiyo.
Dalam kesimpulannya, kuasa hukum Polres Malang juga menyebut penahanan sudah sesuai dengan KUHP. Penyitaan barang bukti ratusan motor juga sesuai dengan KUHP. “Dengan penjelasan ini, termohon berkesimpulan, pemohon gagal membuktikan dalil bantahannya. Termohon meminta majelis hakim untuk menolak permohonan pemohon,” tutupnya.(fin/aim)