Majelis Tak Lengkap Sidang Putusan Tunda

Ferri Misbahul Hakim

MALANG – Penantian warga Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso untuk segera mengetahui nasib Ferri Misbahul Hakim, Kepala Desa Tawangargo tertunda. Pengadilan Tipikor Surabaya, menunda sidang putusan dugaan korupsi pemakaian dana hibah untuk Pokmas sekitar Rp 260 juta.
Sidang sedianya digelar Jumat (31/7) siang kemarin di Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun dengan alasan salah satu majelis hakim tidak hadir, akhirnya terpaksa ditunda pada Selasa 4 Agustus nanti.
“Sidang putusan tidak jadi digelar hari ini (kemarin, red). Sidangnya ditunda Selasa nanti, karena salah satu hakim tidak bisa hadir dalam persidangan,” ungkap Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Nageri Kepanjen Yunianto, kemarin.
Pada sidang sebelumnya, Ferri dituntut hukuman kurungan penjara selama 3 tahun. Berdasarkan analisa Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan, Ferri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ia terbukti memakai dana hibah untuk Pokmas senilai sekitar Rp 260 juta.
“Putusan hukuman untuk Kades Tawangargo tersebut, bisa bertambah atau berkurang.  Semuanya tergantung dari Ketua Majelis Hakim yang memimpin dan berdasarkan pertimbangan hukumnya,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Kades Tawangargo, Ferri sebelumnya dilaporkan bendahara kelompok masyarakat (Pokmas) Rejeki Mulyo – Tawangargo, Liami dan Supadi, serta Ketua Pokmas Mulyo Agung Tawangargo, Sugeng Toyib. Ferri dilaporkan atas tuduhan dugaan pemakaian dana hibah untuk Pokmas sekitar Rp 260 juta.
Kasus dugaan korupsi ini, cukup mencoreng warga Desa Tawangargo. Bahkan warga yang tidak mau dipimpin oleh Kades korupsi, menuntut dengan beberapa kali melakukan aksi demo. Sedangkan pemeriksaan kasusnya, sempat berjalan molor karena Ferri tidak kooperatif.
Ferri sempat membantah tuduhan melakukan korupsi dana hibah tersebut. Bahkan, sejak dijadikan tersangka, Ferri sempat kabur dan menghilang. Ia akhirnya tertangkap sesaat setelah menemui istrinya di rumah makan Bojana Puri Kepanjen, hingga kemudian dilakukan penahanan di Polres Malang.
Sementara itu, untuk kasus dugaan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai lebih dari Rp 500 juta yang dilakukan Agung Aji Permana, honorer UPTD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang ini, juga sudah masuk persidangan. Agenda sidangnya masih proses pemeriksaan saksi-saksi.(agp/jon)