Ditipu, User Kembali Galang Kekuatan

MALANG - Kasus yang mengorbankan ratusan user Malang City Point (MCP) Apartement and Citywalk mulai bergerak ke ranah hukum. Para user  mengatasnamakan Forum Komuniksai User MCP (FKUM), bakal menelusuri pelanggaran hukum  dari  pihak PT Graha Mapan Lestari selaku pengembang MCP. Pasalnya, mereka  selama ini merasa ditipu lantaran pihak MCP tak kunjung memberi kepastian kepada user.
Hal ini disampaikan Kuntjono, konsultan hukum FKUM yang juga perwakilan dari tujuh user MCP dalam pertemuan FKUM di Sweet Garden Boutique Guest House, hari Sabtu kemarin (29/8/15). Pertemuan kemarin dihadiri oleh lebih banyak user MCP. Bila pertemuan sebelumnya hanya melibatkan sekitar 20 user, kemarin sedikitnya ratusan  user  hadir dalam pertemuan tersebut.
"Banyak masalah yang terungkap dalam pertemuan ini. Karena itu kami akan menelusuri pelanggaran hukum yang dilakukan pihak pengelola. Pelanggaran hukum ini bisa berupa tindak pidana maupun perdata," kata Kuntjono kepada Malang Post, kemarin. Adapun masalah yang terungkap dalam pertemuan tersebut, mulai dari transaksi antara user dengan MCP, sampai keberadaan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Dalam transaksinya, lanjut Kuntjono, pihak MCP hanya memberikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Bahkan, sejumlah user ada yang hanya mendapatkan kuitansi meski pembayaran sudah lunas. Padahal, sesuai prosedur seharusnya pada transaksi user juga mendapatkan Akta Jual Beli (AJB). Sedangkan PPJB, hanya salah satu syarat mendapatkan AJB. Sementara P3SRS disinyalir, terdapat campur tangan pengelola. Seharusnya, P3SRS ini hanya dimasuki user saja.
Dari banyak masalah ini, para user khawatir pihak MCP "bermain-main" dengan para user. Sebab, dengan bukti transaksi yang hanya berbentuk kwitansi atau PPJB, dasar hukum yang dimiliki user lemah. "Ini harus diselesaikan. Kami akan menghubungi pihak-pihak yang berkaitan, para pejabat, serta pihak pengelola," jelas Kuntjono.
Henry, salah satu user MCP dari Surabaya, saat ditemui di lokasi kemarin, mengaku kecewa karena pihak pengelola tidak memberi kepastian. Henry tak pernah dikabari dan sama sekali belum diajak berkomunikasi oleh pihak MCP. User pembeli kondotel  di MCP senilai Rp 400 juta MCP itu hanya dikirimi surat yang isinya menyatakan kalau penyelesaian MCP mundur.
"Saya juga baru tahu ada kasus ini, setelah datang kesini. Saya kira, disini ada pihak MCPnya, ternyata tidak. Saya harap, forum ini bisa menjembatani para user dengan pihak MCP," tegas Henry.
Sementara Rahmad Santoso, user lainnya mengaku sudah membayar lunas sejak 2011 lalu, namun ia hanya diberi PPJB. Ia khawatir, kalau MCP tak kunjung memberikan AJB, pihak MCP akan menyalahgunakannya. "Kami ingin segera mendapatkan hak-hak kami. Tujuan kami mengumpulkan para user, karena ingin mencari solusi," katanya.
Koordinator FKUM, Sigit Yudhono mengatakan, kalau pihaknya akan menjembatani para user ke MCP. "Setelah ini kami akan merumuskan tindakan-tindakan selanjutnya," pungkasnya. Sementara pihak MCP, belum dapat dihubungi. Gunadi Handoko, kuasa hukum MCP saat dihubungi melalui ponselnya juga tak menjawab. Meski begitu, sebelumnya Gunadi Handoko mempersilahkan para user MCP untuk menjalani proses sesuai prosedur.
Sebagaimana diberitakan Malang Post,  puluhan  user MCP akhir pekan kemarin mendatangi kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jatim. Mereka membantuk sebuah forum komunikasi bagi para user untuk meminta kembali hak-hak mereka ke pihak pengembang MCP karena selama ini mereka merasa ditipu.
MCP sendiri mulai dibangun pada 2011 lalu. Saat itu, mereka dijanjikan bisa menempati apartemen pada Februari 2013. Karena terdapat masalah internal di MCP, penyelesaian molor dan para user kembali dijanjikan bisa menempati apartemen pada 2014. Namun, kenyataannya, apartemen dengan 600 unit itu sampai sekarang belum bisa ditempati. (erz/nug)