Seharusnya Hardi Kooperatif

MALANG - Proses eksekusi yang belum jalan hingga permintaan penundaan penahanan dr Hardi Soetanto mengundang perhatian mantan Kapolres Malang Kota, Kombes Teddy Minahasa SH, Sik. Ketika dihubungi lewat sambungan telpon,  dia  mengaku prihatin dan minta kepada pihak Hardi untuk menjalani eksekusi, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang memutus bersalah melanggar pasal 266 KUHP, dengan hukuman enam bulan penjara.
Teddy mengetahui banyak kasus itu. Karena, kasus itu dilaporkan saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolresta Malang, pada tahun 2012 lalu.
"Sejak awal saya menyidik kasus ini sudah tercium aroma 'permainan' para mafia hukum yang berusaha memback up tersangka Hardi," tutur Teddy.
"Bahkan, permainan mafia hukum tersebut terang benderang ketika beberapa petinggi Polri (kala itu, red) berusaha mengintervensi serta mengancam saya," kata dia.
Logikanya sederhana. "Kalau saudara Hardi bertindak benar, dalam arti tidak melakukan sesuai dengan apa yang disangkakan, seharusnya tidak perlu mengerahkan para penguasa," paparnya.
Termasuk, mafia hukum untuk mengintervensi dirinya. "Di situlah saya semakin tertarik menangani kasus tersebut," ujarnya.
Lalu, sekarang putusan kasasi MA sejak Januari 2015 sudah tegas menyatakan saudara Hardi Soetanto bersalah dan divonis enam  bulan penjara.
"Seharusnya dia bersikap sportif dan taat hukum dong. Sampai detik ini eksekusi belum terlaksana," tegas ajudan Wapres RI, Jusuf Kalla tersebut.
Menurutnya, kalau Hardi bermain-main di arena hukum, sudah sepatutnya harus siap terhadap segala konsekuensinya.
"Jangan bertindak seenaknya dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum. Indonesia kan negara hukum," kata Teddy lagi.
Ketentuan hukum dan perundang-undangan harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap warga negaranya. "Seharusnya dia punya malu walaupun hanya sedikit saja," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu kemarin, Kejaksaan Negeri Malang gagal mengeksekusi mantan bos PT Hardlent Medika Husada (HMH) dokter Hardi Soetanto. Hardi mangkir dari pemanggilan yang dilakukan Kejari Malang. Hanya kuasa hukum Hardi, Sudirman Sidabuke SH yang datang ke Kejari Malang untuk mengajukan permohonan penangguhan eksekusi. Kejari akan kembali melakukan pemanggilan kali kedua.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini menyeret dokter Hardi Soetanto (58), mantan bos PT Hardlent Medika Husada (HMH) Malang dengan Dirut PT. Hardlent Medika Husada (HMH), Dr FM Valentina SH, M.hum yang juga istrinya dr Hardi.  Valentina melaporkan dr Hardi ke Polres Malang Kota dengan tuduhan pemalsuan surat memberikan keterangan palsu dalam akta pernyataan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Hardlent Medika Husada No 17 tertanggal 17 Maret 2012. Setelah melalui proses penyidikan panjang, polisi lalu menetapkan dr Hardi sebagai tersangka.
Selanjutnya dengan nomor perkara 142/Pid.B/2013/PN Mlg, dr Hardi mulai menjalani sidang di PN Malang. Dalam putusan tertanggal 23 Desember 2013, PN Malang telah memutus bebas dr Hardi. Padahal sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman penjara selama 1 tahun. Atas putusan bebas tersebut, Kejari Malang lalu melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Sidang Kasasi dipimpin Dr Artidjo Alkostar SH LLM, yang diketahui sebagai hakim tegas. Dalam sidang kasasi, dr Hardi diputus bersalah dan dihukum selama 6 bulan kurungan penjara. (aim)