Perkara Dokter Diduga Dibendung Markus

P21 Tak Kunjung Relaas
MALANG- Praktek mafia atau makelar kasus (markus) diduga dilakukan anggota Polres Malang Kota. Hal ini dikatakan advokat senior, H Sutrisno, SH, MH. Kemarin, dia menunjukkan fakta pengaduan kliennya, Dr FM Valentina, SH, Mhum terhadap mantan suaminya, dr Hardi Soetanto, bulan Juni lalu yang hingga ini dianggap proses hukumnya jalan di tempat. Padahal menurut Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Malang ini, penyidik Satreskrim Polres Malang Kota telah menetapkan Hardi sebagai tersangka dalam dugaan pemberian keterangan palsu dalam akte autentik.  “Bahkan berkas perkaranya sudah dinyatakan P21 (sempurna), namun sejauh ini oleh penyidik belum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang,” terang Sutris, sapaan akrabnya.  
Alasan yang dia dapat, belum direlaasnya (dikirim) tersangka ke jaksa dikarenakan menunggu gelar perkara di Kejati Jatim. “Ini lucu, BAP udah dinyatakan P21 kok masih harus gelar perkara lagi. Karena itulah kami menduga ada markus yang gentayangan yang belum diberantas,” tegas pengurus DPP Peradi ini. Fenomena penanganan perkara yang dilaporkan oleh Valentina warga Jalan Galunggung itu, tambah Sutris, disinyalir adanya intervensi yang juga melibatkan markus dengan upaya agar laporan tersebut jalan di tempat. “Intervensi yang dikendalikan markus ini telah menciderai citra penegak hukum, yang seharusnya menegakkan kebenaran dan keadilan. makin tumbuh subur di Malang,” tandas pria yang rajin menghadiri Jakarta Lawyers Club itu.
Pemegang Saham
Berawal dari Valentina, Direktur PT Hardlent Medika Husada berkantor di Jalan Galunggung Malang mengadukan Hardi ke Polres Malang Kota, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Hardlent Medika Husada No 17 tertanggal 17 Maret 2012. Akte itu dibuat di hadapan Notaris Eko Cahyono, SH.  Menurut Sutris,  Hardi Soetanto dan Lisa Megawati namanya tercantum sebagai pemegang saham dan Komisaris PT Hardlent Medika Husada, namun mereka tidak pernah menyetorkan modal ke dalam perusahaan tersebut.
Lucunya, mereka dianggap secara sepihak melaksanakan RUPSLB pada 13 Maret 2012 di Hotel Taman Regent Malang sekitar pukul 15.00, dengan tanpa memberikan data yang sebenarnya menyangkut kepemilikan saham keduanya. Kemudian hasil keputusan RUPSLB PT Hardlent Medika Husada yang dilakukan oleh  Hardi Soetanto dan Lisa Megawati, dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Hardlent Medika Husada No 17 tanggal 17 Maret 2012 dibuat di hadapan Notaris Eko Cahyono, untuk mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. “Dengan fakta tersebut, telah merugikan klien kami,” papar Sutris.
Sayangnya, saat hendak dikonfirmasi terkait perkara tersebut, Hardi terkesan menghindar. “Wah sebentar ya, ini saya mau ke dokter,” kata Hardi sembari menutup sambungan telepon. (lyo/mar)