Teddy : Ada Intervensi Kasus Dokter

MALANG–  Dituding penyelesaian hukum yang ditangani jajarannya jalan di tempat, Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra angkat bicara. Kemarin, melalui sambungan telepon, dia menjelaskan adanya intervensi dari pihak luar dalam penyidikan kasus Dr FM Valentina, SH, Mhum terhadap mantan suaminya, dr Hardi Soetanto.  Meskipun tidak menyebutkan secara jelas pelaku intervensi tersebut, namun diakuinya bila intervensi tersebut sangat mempengaruhi proses penyidikan kasus itu. Termasuk keterlambatan pihaknya mengirimkan berkas ke Kejari Kota Malang sekalipun kasus yang ditangani tersebut sudah dinyatakan P21 atau sempurna.
“Inilah yang kami sesalkan. Sudah tidak musimnya intervensi. Kita harus malu kalau intervensi dalam proses penegakan hukum. Terlebih kita berada di kota Malang yang terkenal sebagai kota pendidikan, kota akademisi dan banyak intelektual bangsa di sini. Apakah tidak malu jika dalam proses hukum diciderai dengan intervensi-intervensi yang umumnya hanya untuk menguntungkan diri sendiri,” paparnya. Dia menegaskan, penegakan hukum tidak akan berjalan baik kalau masih banyak intervensi. Dalam kasus Dr FM Valentina, SH, Mhum dan dr Hardi Soetanto ini, dia menerangkan ada salah komunikasi antara polisi dengan kejaksaan.
“Ada dua perkara yang ditangani atas nama pelapor dan terlapor yang sama, yaitu pelapor Valentina dan terlapor adalah suaminya Hardi Soetanto. Satu perkara malah sudah dilimpahkan ke kejaksaan, Kamis (4/10) lalu,” lanjut dia. Perkara yang dimaksud, yakni penggelapan dalam keluarga atau pencurian dalam keluarga. Perkara ini dilaporkan pada akhir Mei lalu, dan tanggal 30 Juni 2012 berkas dilimpahkan tahap pertama dengan nomor berkas perkara BP/148/VI/2012/Resta.
Selanjutnya 12 hari kemudian, pihak Kejari Kota Malang menyatakan berkas tersebut lengkap. “Dengan nomor surat P21 TAR/1862/0.5.11.3/Epp.1/7/2012,” tambah Teddy, sapaan akrabnya. Sedangkan dalam kasus kedua, tentang perkara pemalsuan akta autentik, menurutnya, masih dalam proses penyidikan. Meski demikian, dia mengaku jika pihaknya sudah memberikan sanksi kepada anak buahnya terkait penanganan kasus ini. Perwira yang keberadaannya lebih banyak di Jakarta ini mengaku cukup risih dengan anggapan masyarakat jika pihaknya sengaja tidak melimpahkan berkas perkara karena ada kepentingan tertentu.
“Semuanya sudah kami periksa. Dan memang ada alasan penyidik jika berkas tersebut tidak dilimpahkan karena pihak kejaksaan menunggu gelar perkara kasus tersebut di Kejati. Ini sebenarnya lucu. Padahal tidak ada aturan di KUHAP, pelimpahan berkas menunggu gelar perkara,” terangnya.  Selain menegur penyidik Satreskrim Polres Malang Kota, dia pun memerintahkan anggotanya untuk segera melimpahkan berkas tersebut. “Yang jelas anak buah saya sudah saya tegur, dan kasus inipun juga sudah berjalan sesuai dengan proses hukum,’’ tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, advokat senior, H Sutrisno, SH, MH menduga praktek makelar kasus dilakukan oknum anggota Polres Malang Kota.  Dia menunjukkan fakta pengaduan kliennya, Dr FM Valentina, SH, Mhum bulan Juni lalu yang hingga kini dianggap jalan di tempat. Padahal menurut Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Malang ini, penyidik Satreskrim Polres Malang Kota telah menetapkan Hardi sebagai tersangka dalam dugaan pemberian keterangan palsu dalam akte autentik. (ira/mar)