Eksekusi gagal, Ancam Gugat Kapolri

KEPANJEN – Ancaman Sumardhan SH, kuasa hukum Menik Rachmawati, warga Jalan Semeru, Kelurahan Sisir, Kecamatan/Kota Batu yang akan menggugat Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Kapolres Malang, AKBP Rinto Djatmono kemungkinan akan dilakukan. Hal itu menyusul pelaksanaan eksekusi pengosongan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sultan Agung Kelurahan/Kecamatan Kepanjen, kemarin pagi kembali gagal terlaksana.
Petugas juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, yang kemarin mau melakukan eksekusi bangunan seluas 1064 meter persegi itu, tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya petugas dari PN Kepanjen dihalang-halangi ratusan orang pendukung Masro’i Abadillah, yang menempati rumah tersebut.
Sekalipun rencana eksekusi itu dijaga puluhan personil Polres Malang, namun karena jumlah pendukung Masro’i Abadillah lebih banyak akhirnya diputuskan bahwa eksekusi kedua gagal terlaksana. Dengan kegagalan itu, pihak Menik Rachmawati, selaku pemenang lelang atas bangunan itupun kecewa.
Sumardhan SH, mengatakan kalau kegagalan pelaksanaan eksekusi karena disebabkan pihak pengamanan Polres Malang, kurang serius dalam memberikan pengamanan. “Harusnya, polisi yang berjaga itu membentuk barisan pagar betis ketika juru sita dari PN Kepanjen ke lokasi. Sehingga eksekusi bisa terlaksana. Tetapi kemarin polisi malah hanya seperti menonton saja,” ungkap Sumardhan.
Dikatakannya, dengan kegagalan eksekusi yang kali keduanya itu, Sumardhan tetap meminta PN Kepanjen, untuk segera melakukan eksekusi kali ketiga. “Belajar dari sebelumnya, untuk eksekusi ketiga nantinya, kami tidak ingin polisi dari Polres Malang yang menjaga. Tetapi kami minta dari satuan atas seperti Polda Jatim, sehingga eksekusi bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Tidak cukup itu saja, terkait kegagalan eksekusi itu pula, Sumardhan juga akan berencana untuk menggugat Kapolri dan Kapolres Malang, karena tidak bisa memberikan pengamanan maksimal. “Untuk gugatan nantinya, akan kami koordinasikan ulang dengan klien saya,” katanya.
Sementara itu, Masro’i Abadillah didampingi kuasa hukumnya, Ekkum SH MS mengatakan kalau pihaknya akan terus memberikan perlawanan atas rencana eksekusi bangunan rumahnya. Itu karena dia beranggapan bahwa pihak eksekusi salah sasaran.
“Apapun risikonya, kami tetap akan menolak rencana eksekusi. Sebab bangunan ini adalah rumah saya, warisan dari keluarga. Dan kalau tetap dilakukan eksekusi kami akan melawan, karena sudah menyangkut harga diri saya dan keluarga,” ucapnya dengan keras kemarin.
Sekadar diketahui, eksekusi lahan bangunan itu dilakukan karena Menik Rachmawati, berhasil memenangi lelang dari Bank BNI atas objek di Jalan Sultan Agung dengan beberapa uraian luas tanah 1.064 meter persegi. Hanya saja, lokasi tersebut tidak bisa langsung digunakan karena ditempati usaha oleh Masro’i Abadillah, dengan dasar kalau tanah itu adalah warisan H Maksub, selaku pemilik tanah yang asli. Padahal, tambahnya, tanah itu sebenarnya sudah dijual ke FC Sampuri. Dari Sampuri, kemudian dialihkan ke Roy Natalia dan Heri Mulyadi. Dari situlah, kemudian dijaminkan sehingga sampai ke Bank BNI.
Namun karena tidak bisa membayar, akhirnya oleh pihak Bank BNI dilakukan lelang dan dimenangkan oleh Menik Rachmawati. Tetapi ketika akan dieksekusi dihalangi oleh Masro’i Abdillah dengan menempati lahan dan bangunan itu.(agp/eno)