Palsu Akte Adopsi, Pendeta Wanita Ditahan

Kejari Tak Peka, Polisi Curiga Markus
MALANG– Kasus-kasus kriminal yang sarat intervensi dan praktek makelar kasus, mulai dibuka oleh Kepolisian Kota Malang. Setelah sebelumnya kasus pemalsuan data autentik yang dilakukan dr Hardi Soetanto, kini seorang pendeta wanita di salah satu gereja Kota Malang juga berurusan dengan hukum. Kemarin, Ruth Vonny Herawaty, Sth. MA dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. Menurut Polres Malang Kota, dia dianggap terbukti melakukan pemalsuan surat adopsi dari orang tua angkatnya, Kwa Sien Jan alias Jamin Kwantoro, warga Jalan Tanggamus Malang. Informasi yang dihimpun Malang Post, kasus yang membelit warga Jalan Ikan Piranha Malang ini, berawal ketika Jamin, seorang mantan pengusaha rumah makan di Malang mengadopsi dirinya sebagai anak angkat, 16 Februari 2008 lalu.
Menurut kuasa hukum tersangka, H.M. Yasin Mansyur SH,  kliennya diangkat sebagai anak karena kedua anak Jamin yaitu Connij Sutjiati dan Sisca Sutjiati berada di luar kota dan di luar negeri. Sehingga, melalui notaris Eko Handoko Widjaja SH, dibuatlah akte adopsi bernomor 65 untuk Vonny, panggilan tersangka. “Kemudian, melalui notaris yang sama, dibuat pula akte wasiat no 72 tanggal 16 Juli 2009 oleh Pak Jamin ditujukan untuk klien kami. Dia menyatakan bahwa setelah alm. Jamin Kwantoro meninggal dunia, maka seluruh harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, akan diwariskan seluruhnya kepada Ruth Vonny Herawaty. Yaitu klien kami ini,” ungkap Yasin.
Inilah yang akhirnya menjadi permasalahan. Menurut Yasin, kedua anak Jamin tidak terima dan melaporkan Vonny ke Mapolres Malang Kota saat Kapolresnya masih dipegang oleh AKBP Agus Salim dan Kasatreskrim, AKP Anton Prasetyo. Dalam press release yang diberikan kantor advokat dan konsultan hukum di Jakarta ini, Vonny dilaporkan melakukan keterangan palsu dalam akte autentik dan penggelapan harta warisan alm. Jamin Kwantoro. “Itu tuduhan yang salah karena klien kami menguasai harta peninggalkan orang tua angkatnya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” papar dia.
Menurut pengacara ini, kalau kedua anak Jamin ingin menuntut hak waris dari ayahnya, sebenarnya harus melakukan gugatan perdata kepada kliennya. ‘Ini murni hubungan hukum perdata antara anak adopsi dengan anak kandung alm. Jamin Kwantoro. Bukan malah melapor ke polisi,” tegasnya. Masih menurut Yasin, proses hukum kasus tersebut sebenarnya sudah selesai di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya yang isinya, memerintahkan Kajari Kota Malang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas kasus yang mengkriminalisasi kasus perdata (adopsi) dan testamen (wasiat) menjadi pidana sesuai putusan perdata Pengadilan Negeri malang No. 109/PDT.G/2009/PN.MLG jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 121/PDT/2010/PT Sby tanggal 7 April 2010 lalu. “Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap karena permasalahan antara kedua anak kandung Jamin dengan klien kami adalah sengketa perdata, bukan kasus pidana,” tegasnya.
Sebab itu, dia mempertanyakan alasan Polres Malang Kota melimpahkan kasus ini ke Kejari Kota Malang, kemarin. “Namun Polres Malang Kota tidak mau menaati putusan pengadilan tersebut. Malah lebih memakai perkataan markus yang bernama Hengky Marga Widjaya. Ya, rusaklah republik ini kalau kita tidak mau menaati putusan pengadilan. Harusnya mereka belajar dari pengalaman Komjen Pol Susno Duadji yang jatuh atau kejerat masalah hukum gara-gara markus,” pungkas dia.
Menanggapi tudingan tersebut, Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra mengakui ada intervensi  markus saat perkara tersangka Vonny ini tidak kunjung dilimpahkan. Bahkan, berkas perkara yang dilaporkan oleh pelapor, sudah dinyatakan sempurna atau P21 oleh Kejari Kota Malang, sejak 17 Maret 2012 lalu. “Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana pemalsuan surat adopsi, dan penggelapan barang-barang. Sejak dilaporkan, kasus ini juga syarat intervensi, padahal penyidik sudah sangat serius. Dan lucunya lagi setelah kasus ini dinyatakan P21 tapi pihak Kejaksaan juga tidak mau menerima. Aturan darimana lagi itu,” katanya dengan keras. Diterangkannya, unsur pemalsuannya sudah sangat jelas. “Makanya kami bisa menyidik, dan pihak kejaksaan juga mau menerima saat kami berkonsultasi. Tapi kok sekarang malah begini,” lanjutnya. Sayangnya, perwira ini tidak menyebutkan siapa yang melakukan intervensi kasus tersebut kepada wartawan. Namun diakuinya, intervensi ini dianggapnya sangat mengganggu jalannya proses penyidikan. “Saya tidak tahu apakah kasus ini tersendat karena penyidiknya (anggota saya), atau Kejaksaan atau ada pihak lain. Tapi yang jelas intervensi tersebut membuat kasus ini berjalan lambat. Termasuk lambat untuk dilimpahkan,” papar Teddy.  Di sisi lain, pihak Kejari Kota Malang yang mendapat limpahan kasus tersebut cenderung menutup diri. (ira/mar)