Sidabukke Kecam Penyidik Polres Malang Kota

KEBERATAN : Sudiman Sidabukke menunjukkan berkas perkara kliennya, dr Hardi Soetanto.

Anggap Kasus dr Hardi Cacat Hukum
MALANG– Setelah sempat ditunda, sidang perkara penggelapan dengan terdakwa dr Hardi Soetanto digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, kemarin. Dalam sidang yang beragendakan eksepsi tersebut, Sudiman Sidabukke SH, CN, M Hum, penasihat hukum Hardi, panggilan kliennya mengecam keprofesionalan penyidik Satreskrim Polres Malang Kota. Pengacara yang cukup terkenal ini menyampaikan keberatan dakwaan yang diberikan majelis hakim yang diketuai Hari Widodo SH, karena banyak ditemukan adanya cacat hukum dalam perkara tersebut. “Terutama terkait pasal yang didakwakan. Dalam dakwaan itu, klien saya dianggap melanggar pasal 372 junto 376 subsider 362 junto 367,” tuturnya.
Menurut Sidabukke, sapaan akrabnya, penerapan pasal tersebut sangat tidak dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih, antara kliennya dan pelapor yaitu DR FM Valentine statusnya masih suami istri. “Ini yang kami beratkan. Dalam kasus ini antara terdakwa dan pelapor statusnya masih suami istri, sehingga harusnya jika ada permasalahan antara keduanya lebih dulu diadukan, atau perkaranya delik aduan. Karena jika dalam perjalanan waktunya ada perdamaian bisa dilakukan. Dan yang terjadi disini Dr FM Valentin langsung membuat laporan, terkait kasus penggelapan dalam rumah tangga atau pasal 376 KUHP,” urainya.
Dijelaskan dia, Hardi dua kali mendapat surat panggilan dari Polres Malang Kota. Pertama surat panggilan No Pol S.Pgl/278/III/2012/reskrim tanggal 1 Maret 2012. Kliennya dipanggil sebagai saksi dalam perkara penggelapan dalam keluarga atau pasal 376 KUHP. Kedua, Hardi kembali dipanggil penyidik, melalui surat panggilan Nomor S.Pgl/278A/III/2012 tertanggal 6 Maret 2012. Hanya saja kali ini panggilan tersebut status Hardi sebagai tersangka perkara penggelapan dalam keluarga, atau pasal 376 KUHP.  “Saat perkara itu dilimpahkan, pasalnya berubah yaitu 372 junto 376 subsider 362 junto 367. Ini yang tidak dibenarkan. Karena klien saya ini hanya diperiksa dalam satu pasal saja. Pak Hardi tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam tiga pasal lainnya,” ujarnya dengan nada tinggi.
Dia juga mengecam penyidik yang mengabaikan hak kliennya untuk menghadirkan saksi yang meringankan. “Kami mengajukan 13 saksi meringankan. Tapi tidak satupun dari saksi yang diajukan itu dimintai keterangan. Ini sebetulnya proses hukum model apa. Prosedur hukum yang mana yang dipakai?’’ tanyanya.  Lantaran temuan-teman itulah, pihak Hardi pun ngotot jika perkara ini tidak bisa diteruskan sebagaimana mestinya karena banyak ditemukan adanya cacat hukum. Seperti yang pernah diberitakan, kasus pasangan suami istri ini berawal dari Valentina mengadukan Hardi ke Polres Malang Kota, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Hardlent Medika Husada No 17 tertanggal 17 Maret 2012. Akte itu dibuat di hadapan Notaris Eko Cahyono, SH.  Hardi Soetanto dan Lisa Megawati namanya tercantum sebagai pemegang saham dan Komisaris PT Hardlent Medika Husada, namun mereka tidak pernah menyetorkan modal ke dalam perusahaan tersebut. (ira/mar)