Banyak Mafia Hukum, Kejari Dilaporkan ke Kejagung

KANTOR : kantor PT Hardlent Medika Husada di Jalan Galunggung Malang dan (foto kanan) Valentina.

MALANG– Belum ada kejelasan terkait perkara memasukkan keterangan palsu pada akta autentik yang melibatkan dr Hardi Soetanto, 54 tahun, warga Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen Malang sebagai tersangka membuat sang pelapor, DR FM Valentina geram. Direktur PT Hardlent Medika Husada (HMH) ini menduga perkara tersebut sarat akan mafia hukum. Dia pun memilih melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Dihubungi Malang Post kemarin, Valentina mengatakan jika pihaknya terpaksa melaporkan Kejari lantaran perkaranya yang masih nyantol atau P19.
“Di kepolisian, berkas tersebut telah selesai, dan sudah dilimpahkan pada tahap awal 21 Oktober 2012 lalu. Dan selama dua bulan berkas tersebut masih P19,” ungkapnya. Sebelumnya Valentina melalui penasihat hukumnya H Sutrisno SH MH mengaku pihaknya sudah berusaha untuk menanyakan kelanjutan perkara tersebut dengan pihak Kejari. “Tapi faktanya, mereka tidak mau transparan. Termasuk hingga sampai kapan proses kasus ini selesai juga tidak jelas. Sepertinya ada yang ditutup-tutupi. Padahal, kasus ini sudah lama,” urai dia.
Sebab itu, wanita ini semakin yakin jika perkara yang melibatkan suaminya betul-betul sarat akan mafia hukum.  “Kalau tidak ada apa-apa kenapa kok lama,” tanyanya. Seperti yang pernah diberitakan, Valentina melaporkan suaminya Hardi Soetanto ke Polres Malang Kota, bulan Juni 2012 lalu, dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu pada akte autentik. Akta autentik yang dimaksud adalah keterangan pada saat Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT  HMH yang digelar oleh Hardi 17 Maret 2012 lalu di Hotel Regent Park.
Seiring penyidikan perkara ini, Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra mengakui adanya intervensi dari beberapa pihak. 21 Oktober lalu, perkara inipun kemudian dilimpahkan tim penyidik Polres Malang Kota ke Kejari Kota Malang.  “Ada dugaan pihak Kejari sengaja menghambat proses hukum dengan menyeret kasus pidana murni ke ranah perdata dengan alasan menguji keabsahan atau legalitas perusahaan. Padahal ini perkara pidana murni, bukan perkara perdata,” lanjutnya. Sayangnya, hingga semalam, Kajari Kota Malang Wenny Gustiati belum dapat dikonfirmasi. Bahkan saat Malang Post mengkonfirmasi perihal tersebut, juga tidak membalas. (ira/mar)