Kuasa Hukum Korban Tantang Kapolsek di Sidang Praperadilan

MALANG -  Kasus penggelapan barang di perusahaan PT Padma Tirta Wisesa Jalan Karangpandan Pakisaji terus memanas. H. Joko Supriyono, SH. CN. Mhum, kuasa hukum Widowati, mengaku heran terkait pembelaan yang diberikan Kapolres Malang AKBP Adi Deriyan Jayamarta, terhadap Kapolsek Pakisaji AKP Ni Nyoman Sri Erfiandari.
“Jelas dia (Nyoman) melakukan pemerasan kepada klien kami, kok malah dibela. Ya inilah kondisi hukum di Indonesia yang sudah bobrok,“ ucap Joko. Dia mengaku tak gentar, sekalipun Nyoman diback up penuh oleh Kapolres Deriyan. Malah dia menantang, untuk membuktikannya di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Malang, AKBP Adi Deriyan Jayamarta dengan tegas membela AKP Ni Nyoman Sri Erfiandari, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wodowati. Meski dia diharuskan mengikuti proses hukum yang berlangsung, lantaran gugatan Praperadilan yang dilayangkan Joko, berkasnya sudah masuk ke PN Kepanjen dengan nomor 01/PIDRA/2013/PN KP.
“Mari kita buktikan di pengadilan, siapa yang benar dan siapa yang salah, nantinya akan diketahui melalui persidangan,‘‘ tantang pria yang mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Wisnuwardhana ini. Sejak mencuatnya kembali masalah ini ke media, dia mengatakan kliennya kerap kali mendapat ancaman.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ancaman tersebut datangnya dari Kapolsek Pakisaji itu sendiri. “Widowati sms kepada saya, bahwa dia diancam akan ditahan kembali oleh Nyoman, bila masalah ini diteruskan. Dia juga diancam akan digugat balik oleh Nyoman ke pengadilan,“ tandasnya sembari menunjukan isi sms tersebut.
Joko menambahkan, kemungkinan ancaman lainnya terhadap kliennya adalah dipaksa untuk mencabut kuasa hukum yang melekat kepada dirinya. Namun, dia mengatakan tak resah atas ancaman itu. “Hal itu biasa terjadi. Ada penekanan-penekanan untuk mencabut hak saya sebagai kuasa hukum dan itu tak masalah,” tegasnya.
Bila terjadi Widowati mencabut hak kuasa hukumnya itu, dia pun tak mempermasalahkannya. Pasalnya, dia masih berhak melanjutkan perkara itu di pengadilan. “Pengacara kedudukannya sama kepolisian maupun jaksa untuk menegakkan hukum, seperti tertera pada Pasal 5 ayat (1), UU No 18, tahun 2003. Dan itu akan saya gunakan dalam kasus ini, bila nantinya benar-benar Widowati mencabut hak saya sebagai kuasa hukum,” tandasnya. (big/lim)