Panggil Manajemen PT. BPF

LENGANG : Kantor PT. Bestprofit Futures yang terlihat lengang kemarin, setelah didemo nasabah sehari sebelumnya.

Korban Diperkirakan Bertambah
MALANG- Jumlah korban PT. Bestprofit Futures (BPF), Jalan Letjen S Parman Malang, bakal bertambah. Komisi A DPRD Kota Malang mengaku mendapat pengaduan dari nasabah lain yang tidak ikut berdemo, beberapa waktu lalu. Agar masalahnya tidak berlarut-larut,  komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu memanggil manajemen BPF, hari ini. Perkiraan korban perusahaan perdagangan berjangka komoditi ini diungkapkan Ketua Komisi A, Arief Wahyudi SH, kemarin. “Banyak yang menelepon kami, menyampaikan bahwa mereka juga jadi korban,” tuturnya.  Nasabah  yang mengadu lewat telepon, ujarnya, tidak termasuk nasabah yang berunjuk rasa di depan kantor BPF dan gedung dewan, sehari sebelumnya. “Karena itulah kami memperkirakan jumlah nasabah yang merasa dirugikan bisa bertambah,” terang politisi PKB itu.   
Arief memastikan, pihaknya meminta klarifikasi tentang jumlah nasabah yang sebenarnya, termasuk meminta data nasabah yang dirugikan.  
“Kami juga akan menanyakan mengapa uang nasabah bisa hilang seperti yang disampaikan ke dewan. Bagaimana skema permainan saham dan emas yang dilakukan PT. BPF,” jelasnya lagi.
Hal ini menurut Arief harus diperjelas oleh manajemen PT BPF. Sehingga publik mengetahui tentang sistem permainan saham dan emas yang dilakukan  perusahaan yang berkantor di Jalan Letjen S Parman, Kota Malang itu.  Menurut dia, publik harus mengetahui secara jelas karena marketing BPF gencar mempromosikan bisnisnya tersebut hingga sekarang. “Saya sendiri tahu cara promosinya yang gencar. Petugasnya datang ke rumah dan juga telepon. Nah dengan promosi yang gencar ini, tentu warga harus tahu secara jelas. Sehingga tidak dirugikan,” tegas dia.
Masih menurutnya, BPF tak boleh mengelak dari panggilan Komisi A untuk memberi klarifikasi. Sebab jika tak memenuhi undangan dewan sebanyak tiga kali, maka para wakil rakyat itu memilih pemanggilan paksa.  “Kami bisa meminta bantuan polisi untuk melakukan pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa memiliki dasar hukum. Yakni PP 16 tahun 2010 tentang susunan dan kedudukan DPRD serta tata tertib dewan,” tegasnya.  Setelah mendapat penjelasan manajemen BPF, Komisi A segera berkonsultasi dengan kelompok pakar atau ahli saham. Tujuannya agar mengetahui teknis penjualan saham dan emas.  “Dari penjelasan kelompok pakar, maka kami akan mengundang lagi manajemen BPF dan nasabah yang dirugikan. Dua pihak akan dipertemukan untuk mendudukkan persoalan ini sebenarnya,” pungkas Arif.  Seperti diketahui, nasabah BPF mendemo kantor pialang ini untuk kedua kalinya. Aksi demo tersebut ditempuh karena pihak BPF  tidak kunjung menyelesaikan atau mengembalikan uang beberapa nasabah yang melapor ke Mapolres Malang Kota, sebesar Rp 1,5 miliar.  Para nasabah ini juga membawa beberapa poster yang bertuliskan kecaman, mulai ’Usut dan Adili BPF’, ’Cabut Izin Usaha BPF’, ’Hai Maling Kembalikan Uang Masyarakat yang Kau Curi’, ’Nasabah PT BPF Minta Tanggungjawab Uangnya yang Dirampok’ dan ’Sudah Banyak Korban Jatuh Akibat Ulah BPF’. (van/mar)