Makelar Kasus Tawarkan Damai

MALANG- Perjuangan para nasabah PT. Bestprofit Futures (BPF) yang dirugikan untuk mendapatkan uangnya kembali, mulai terhambat oleh makelar kasus (markus). Mereka berusaha mempengaruhi korban yang melapor ke Satreskrim Polres Malang Kota untuk mencabut perkaranya dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Masalahnya, menurut beberapa nasabah yang minta namanya dirahasiakan, permintaan para markus itu tidak hanya dilakukan kepada semua korban kantor perdagangan berjangka komoditi ini. Namun, permintaan itu hanya dilontarkan kepada beberapa nasabah yang kerugiannya tidak terlalu besar. ”Ironisnya, permintaan itu dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Malang Kota kepada nasabah saat dimintai keterangan berulangkali,” ucap seorang nasabah kepada Malang Post.
Untungnya, merasa satu nasib dan solider sebagai sesama korban BPF, permintaan penyidik untuk berdamai dan diganti seluruh kerugian oleh BPF ditolak. Juru bicara para korban BPF, Dwi Rubingi membenarkan bila ada pihak-pihak dari Satreskrim Polres Malang Kota yang menawarkan damai kepada beberapa korban. ”Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah karena mereka yang ditawari itu, merasa satu nasib dengan korban lainnya,” tegas Dwi dibenarkan penasehat hukumnya, Gunadi Handoko SH, MM, M.Hum. Dilanjutkan dia, beberapa nasabah yang menjadi korban, kini juga berharap kepada Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP James Hutajulu dan Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra untuk ikut mengawasi proses penyidikan.  
Gunadi sendiri juga meminta kepada Satreskrim Polres Malang Kota untuk bertindak profesional. Pasalnya, dia sudah memberikan beberapa alat bukti yang dirasa cukup untuk menjerat BPF melakukan tindak pidana penipuan, termasuk melanggar Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Amandemen UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. ”Disitu disebutkan, pialang berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontra derivatif lainnya untuk rekening nasabah kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan,” urainya.
BPSK Dituding Main Mata
Di bagian lain, para korban BPF juga menuding Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang bermain mata dalam menyelesaikan kasus ini. Sebab, terhembus kabar di kalangan para nasabah ini, oknum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) datang menemui BPSK Kota Malang untuk meminta agar tidak menerima laporan dari para korban BPF.  Namun, hal itu ditampik anggota BPSK Kota Malang, Mahmudah. Dia menyatakan, akan melakukan pemanggilan kedua kepada perusahaan yang berada di Jalan Letjen S Parman Malang itu, Kamis (31/1) lusa. “Sidang pertama sudah kami adakan pekan lalu. Tapi pihak BPF tak hadir. Kalau salah satu pihak tak hadir, maka proses sidang tak bisa dilanjutkan,” ucapnya semalam.
Dia menambahkan, tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrasi dan rekonsiliasi. Selain tiga unsur tersebut, BPSK juga memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan. “Jadi, kami tak mungkin menolak gugatan yang sudah dilayangkan. Cuma, proses sengketa yang terjadi di BPF ini memang tak bisa berjalan dengan cepat. Kedua belah pihak harus hadir. Baik itu penggugat maupun tergugat,“ jelas Mahmudah. Dia  menegaskan, jika kasus yang disampaikan kepada pihaknya layak untuk dijadikan sebagai tindak pidana, maka akan direkomendasikan kepada lembaga hukum untuk memprosesnya. (big/mar)