Marketing BPF Manis dan Menggiurkan

RAPAT KERJA : Komisi A DPRD Kota Malang melakukan hearing dengan perwakilan PT. Bestprofit Futures kemarin.

Tidak Bisa Jamin Dana Nasabah
MALANG- Perusahaan perdagangan berjangka komoditi PT. Bestprofit Futures (BPF) Jalan Letjen S Parman Malang, akhirnya diketahui tidak bisa menjamin dana nasabahnya dengan baik. Tragisnya, selama ini pula, BPF tetap gencar mempromosikan bisnisnya dengan gaya marketing yang manis dan menggiurkan. Hal itu terungkap saat Komisi A DPRD Kota Malang melakukan hearing (rapat kerja) dengan perwakilan manajemen perusahaan tersebut, kemarin. “PT. BPF tidak  bisa menjamin risiko yang diderita nasabah walau BPF terlibat langsung dalam permainan saham,” tegas Ketua Komisi A, Arief Wahyudi SH menyimpulkan. Padahal, lanjut dia, dalam perjanjian kuasa oleh nasabah, BPF mendapat kuasa untuk bermain saham milik nasabah. Kendati leluasa memainkan saham milik nasabah, ternyata BPF berada pada posisi yang tak pernah dirugikan.
”Perusahaan itu tidak rugi karena mendapat fee dari setiap transaksi. Artinya, tidak ada kerugian yang ditanggung oleh BPF,” ungkap dia. Anggota Komisi A lainnya, Sulik Listyowati SH  yang mempertanyakan perjanjian antara nasabah dengan BPF, tak bisa dijawab secara detail oleh Kepala Operasional PT. BPF Malang, Eduard Alexander yang didampingi dua kuasa hukumya, Dwi Wimbo SH dan Djoko Tri Tjahjahna SH. Sulik, sapaannya pun berkesimpulan bahwa dalam perjanjian itu, nasabah tak bisa menarik dananya secara leluasa. Ini dilihatnya setelah membaca bentuk perjanjian antara nasabah dengan BPF. Manajemen perusahaaan itu juga tidak bisa menjawab pertanyaan anggota Komisi A, Drs H Nurudin Huda yang menanyakan siapa nasabah yang sudah untung setelah bergabung dengan BPF. Dia mengingatkan bahwa tidak mungkin masyarakat terpikat dengan bisnis yang ditawarkan BPF jika  tak diiming-imingi dengan janji.
”Dari 200 nasabah Anda, coba sebutkan satu saja nasabah yang untung dan betul-betul sukses karena bergabung dengan BPF. Ayo sebutkan, saya mau tahu ada yang untung atau tidak,” desak Nurudin. Pertanyaan politisi PDI Perjuangan ini membuat Eduard makin terdiam. “Kami akan lihat (data) di manajemen nanti,” kata Dwi Wimbo, setelah sempat ikut terdiam beberapa saat.  Ketua Fraksi Gerakan Nurani Damai (GND), Budiyanto Wijaya SH juga ikut mempertanyakan gaya marketing BPF. “Marketingnya terlalu memberi janji manis dengan iming-iming bunga minimal antara 10 sampai 18 persen per bulan. Janji-janji ini menggiurkan,” beber politisi PDS ini.  Ia lalu mengungkapkan, marketing BPF agresif mencari nasabah.
Misalnya setelah rutin menelepon, lalu mengajak bertemu tanpa memberitahu  tentang BPF.  Jika sudah terjaring menjadi nasabah, nasabah selalu mendapat informasi perkembangan harga saham dari wakil pialang yang berasal dari BPF. Sayangnya, saat menawarkan nasabah untuk membeli saham, nasabah sedang tak mengetahui kondisi saham yang sebenarnya. “Tiba-tiba saja saham yang dibeli jeblok. Dampaknya ya nasabah yang rugi,” ungkapnya. Komisi A sendiri, memastikan bila Kamis (31/1) segera mempertemukan antara BPF dengan nasabah yang menjadi korbannya. “Harus dikonfrontir dengan nasabah agar bisa mengetahui persoalan ini dan mengungkap yang sebenarnya terjadi,” tegas Subur Triyono, anggota Komisi A lainnya.

Pilih Jalur Hukum
DALAM rapat dengar pendapat itu, Eduard yang tidak berkutik karena dibombardir anggota dewan, berusaha meyakinkan bahwa sebenarnya BPF memiliki bentuk perlindungan terhadap nasabah. Ia bersikukuh bila dana nasabah sebenarnya bisa ditarik saat untung maupun rugi.
“Kami sudah beri edukasi ke markering untuk menjelaskan bahwa ada peluang untung dan rugi. Tapi kami tidak bisa cek  di lapangan karena jumlahnya banyak,” kilahnya. Di sisi lain, BPF Malang mengaku sudah melakukan mediasi dengan nasabahnya yang mengaku dirugikan. “Tapi tidak ada titik temu. Kami sarankan untuk diselesaikan di jalur hukum. BPF pun siap memenuhi putusan hukum jika diselesaikan melalui jalur hukum,” ujar Djoko Tri Tjahjahna. Ia menegaskan, sebenarnya kliennya sudah beritikad baik. Yakni kebijakan BPF Pusat untuk mengembalikan fee transaksi kepada salah seorang nasabahnya. Jumlahnya sebesar 490 dollar.
Diakuinya, akibat mencuatnya kasus tersebut, BPF Malang kehilangan calon nasabah. “Tujuh sampai delapan nasabah yang sudah agreement membatalkannya. Total nilainya Rp 7 miliar. Selain itu ada ada juga nasabah yang melakukan closing,” pungkasnya. (van/mar)