Malang Post

Banner
You are here: Kriminal Polisi Himpun Data, BPSK Tak Bisa Apa-Apa

Polisi Himpun Data, BPSK Tak Bisa Apa-Apa

Share
MALANG- Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP James H. Hutajulu angkat bicara terkait permasalahan PT. Bestprofit Futures (BPF). Ditemui Malang Post kemarin, dia mengaku bila pihaknya masih menghimpun data yang cukup banyak untuk melakukan gelar perkara ini. Dia mengatakan, sudah banyak saksi yang diperiksa, termasuk pihak BPF, setelah Satreskrim Polres Malang Kota menerima laporan lima nasabah yang merasa dirugikan, yakni Budi Santoso, Rachmadi Triputra Wibisono, Meiliana, Dwi Rubingi dan Tjoe Kang Long. ”Rencana, awal bulan ini, kami memintai keterangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),” ungkap dia.  James menegaskan, pihaknya berjanji menyelesaikan kasus tersebut secara profesional dan prosedural. Perwira ini tidak menampik bila penyidik sudah menerima beberapa alat bukti yang diajukan pengacara para nasabah, Gunadi Handoko SH, MM, M.Hum. Namun, baginya, pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam termasuk meminta keterangan dari BAPPEBTI, dengan alasan BPF berdiri juga dibawah pengawasan lembaga tersebut. ”Nah, kalau dari hasil penyelidikan, kemudian kita lakukan gelar perkara, lalu ditemukan ada perbuatan melanggar hukum, barulah kita lakukan langkah penyidikan,” terangnya. Mantan Kasatreskrim Polres Blitar itu juga menjanjikan, penyidiknya akan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada para nasabah yang melapor untuk mengetahui sejauh mana proses penyelidikan itu berlangsung. ”Saya juga tegaskan, tidak ada penyidik saya yang menawarkan damai kepada nasabah. Mereka bekerja untuk melakukan memeriksa dan melakukan penyelidikan,” pungkas dia.
Di tempat lain, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah BPF dengan nasabah. Mahmudah, anggota BPSK yang sebelumnya mengatakan bila sidang kedua pemanggilan manajemen BPF dilakukan Kamis besok, mendadak diajukan bersamaan ketika pihak BPF melakukan hearing bersama Komisi A DPRD Kota Malang, Senin (28/1) lalu.  “Sama seperti sidang pertama pekan lalu, tak satupun perwakilan BPF baik itu manajemen, direksi maupun pengacara, yang hadir di persidangan yang kedua kali ini.”ucapnya. Untuk itu, BPSK akan melakukan pemanggilan kembali terhadap PT BPF pada sidang ketiga yang waktunya belum ditentukan. Lebih lanjut Mahmudah menjelaskan, sidang tanpa dihadiri oleh salah satu pihak, menjadikan BPSK tak bisa berbuat apa-apa, terkait gugatan yang diajukan oleh nasabah yang merasa dirugikan itu. “Kami hanya menjembatani antara nasabah dengan BPF dalam sengketa ini. Cara yang ditempuh adalah memberikan solusi secara kekeluargaan. Jadi kami hanya melakukan mediasi dan menghasilkan rekomendasi. Bukan menghakimi,” beber Mahmudah. Beberapa korban BPF yang minta namanya dirahasiakan mengatakan, ucapan Mahmudah ini bakal menjadi bumerang karena dianggap tidak sungguh-sungguh menyelesaikan kasus tersebut. ”Kok bisa BPSK memajukan jadwal sidang bersamaan saat manajemen BPF dipanggil oleh anggota dewan. Sama juga bohong,” ungkapnya tidak puas. (big/mar) 
comments

This content has been locked. You can no longer post any comment.