Tinjau Izin Operasional PT. BPF

HEARING : Suasana hearing antara anggota Komisi A DPRD Kota Malang dan korban PT. BPF kemarin.

MALANG- Izin operasional PT Bestprofit Futures (BPF) Malang segera ditijau ulang. Senin (4/2) depan, Komisi A DPRD Kota Malang  mengundang semua instansi terkait untuk membahas izin perusahaan yang bergerak jual beli saham itu. Disisi lain, manajemen BPF ingkar janji untuk memenuhi undangan Komisi A, kemarin.  “Senin depan kami mengundang Polres Malang Kota, Disperindag, BP2T, Bakesbangpolinmas dan Satpol PP. Tujuannya menanggapi keresahan masyarakat terkait dengan PT BPF,” jelas Ketua Komisi A, Arief Wahyudi usai dialog dengan nasabah BPF.  Dia mengatakan, koordinasi Senin pekan depan itu untuk membicarakan seputar izin apa saja yang sudah diberikan oleh Pemkot Malang kepada BPF.
“Setelah mengetahui izin-izinnya, kemudian bisa dievaluasi. Jika dalam evaluasi nanti arahnya bica mencabut izinnya, ya izinnya tentu akan dicabut,” tegasnya.  Komisi A menganggap persoalan yang dialami nasabah BPF merupakan masalah yang serius. Menurut pria berkumis itu, jumlah nasabah yang merasa dirugikan oleh BPF  tidak hanya yang sudah melapor. “Masih ada nasabah lain yang merasa dirugikan tapi belum  melapor. Kami sendiri juga mendapat keluhan dan pengaduan dari nasabah,” kata dia.  Wakil rakyat dari dapil Klojen ini mengatakan, komisi A tetap berharap masalah yang dialami nasabah BPF diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian, maka uang milik nasabah harus dikembalikan.
Mediasi yang digelar di gedung dewan kemarin tak membuahkan hasil. Pasalnya manajemen PT BPF tidak hadir. Hanya nasabah dan kuasa hukumnya, Gunadi Handoko SH, MH. M.Hum saja yang hadir.  Padahal jadwal pertemuan yang digelar kemarin merupakan usulan manajemen BPF dalam pertemuan dengan Komisi A, pekan lalu. Saat itu, komisi A menjadwalkan hari Rabu, namun perwakilan BPF mengusulkan hari Kamis kemarin.  Setelah keinginannya diakomodir, ternyata BPF sendiri yang ingkar janji.  Melalui surat resmi kuasa hukumnya, Dwi Wimbo Joesworo SH MH dan Djoko Tritjahjana SE SH, PT BPF Malang pastikan tidak bisa hadir dalam pertemuan di gedung dewan.  
Alasan tidak hadir dalam pertemuan bersama nasabah, karena BPF Malang telah beberapa kali melakukan mediasi dengan mantan nasabahnya dan tidak menemukan titik temu. Alasan lain, perusahaan  telah mengambil sikap akan menyelesaikan permasalahan dijalur hukum.  Ketidakhadiran manajemen BPF Malang ini juga mengundang kecewa anggota komisi A. “Seharusnya hadir karena tujuan kami untuk mencari solusi terhadap masalah. Kalau tidak hadir begini bagaimana?” sesal anggota komisi A, Subur Triyono.  Dia dan Arief memastikan pihaknya segera memanggil BPF jika dalam pertemuan Senin, pekan depan mengharuskan kehadiran manajemen perusahaan itu. Jika dipanggil tak hadir maka komisi A akan memanggil secara paksa.  Anggota komisi A, Sulik Listyowati SH menduga adanya penyelewengan prosedur yang dilakukan saat PT BPF dan nasabah memulai kerjasama.  Ia mencontohkan prosedur penyerahan uang dimaan nasabah menyetor dana baru menandatangani perjanjian kerjasama. “Seharusnya baca dulu perjanjian baru kemudian tandatangan dan menyetor uang,” kata dia.
Saat menggelar pertemuan  bersama nasabah PT BPF kemarin, lagi-lagi terungkap sistem marketing yang merayu-rayu dan meyakinkan. Selain itu, adanya trading sepihak oleh  PT BPF tanpa meminta persetujuan resmi dari nasabah. Akibatnya, uang nasabah yang rata-rata diatas Rp 150 juta habis dalam satu hingga dua bulan. Meilani misalnya, merasa adanya teror psikologis saat bergabung dengan BPF. Ia selalu dimintai uang untuk secepatnya membayar tambahan. “Selain itu, saat menjelaskan dulu tidak pernah mengatakan tetang risiko. Ditanya tentang risiko, mereka selalu bilang  tidak ada risiko,” bebernya.  Ayu, nasabah lainnya mengeluhkan cara kerja wakil pialang dari BPF yang selalu merugikan dirinya. “Mereka minta mainkan satu lot, kemudian minta password saya lalu password saya diganti tanpa memberitahukan kepada saya,”  katanya.  Setelah passwordnya berganti, Ayu tak bisa lagi menghubungi petugas BPF yang memainkan trading. “Saat itu saya minta berhenti karena uang saya sebesar Rp 20 juta sudah digunakan. Kemudian dalam waktu tidak sampai dua minggu   uang saya sebesar Rp 80 juta habis,” ujarnya. (van/mar)