BPF Diisukan Lobi Komisi A

MALANG- Isu PT. Bestprofit Futures (BPF) mendekati Komisi A DPRD Kota Malang mulai merebak. Mereka melalui tim pengacaranya dikabarkan meminta bantuan kepada anggota Komisi A untuk meredam amarah para nasabah yang merasa dirugikan akibat praktek perusahaan perdagangan berjangka komoditi yang ada di Jalan Letjen S Parman Malang. Isu itu dibenarkan juru bicara nasabah BPF, Dwi Rubingi, kemarin. ”Saya memang dengar seperti itu,” katanya saat dikonfirmasi. Namun, kejelasan lobinya seperti apa, nasabah yang menderita kerugian hingga Rp 400 juta ini, mengaku tak tahu secara persis. ”Katanya mereka berusaha mendekati ketua komisi A, Pak Arief Wahyudi,” terangnya. Disinggung masalah ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi SH membantahnya. Dia menegaskan bila pihaknya akan terus memperjuangkan nasib nasabah yang sudah dirugikan pihak BPF.
”Saya tegaskan bahwa Komisi A tak bisa diintervensi oleh siapa pun,” tegasnya. Bahkan yang terbaru, dia menjadwalkan mengundang Satreskrim Polres Malang Kota untuk menggelar rapat kerja, hari Selasa atau Rabu minggu ini. Agendanya untuk meminta penjelasan terkait laporan nasabah BPF Malang.   “Intinya sejauh mana polisi melangkah mengusut kasus yang dilaporkan nasabah BPF,” jelas Arief.  Apalagi lanjut politisi PKB itu, nasabah BPF Malang yang mengaku dirugikan terus bertambah. Diakuinya, sejumlah nasabah baru mulai mengadu ke Komisi A. Namun ia mempersilahkan untuk bergabung dengan nasabah BPF lain yang telah diadvokasi oleh Gunadi Handoko SH. MH.M.Hum. 
“Nasabah yang dirugikan terus bertambah. Yang melapor kepada kami, langsung kami minta bergabung dengan Pak Gunadi. Sehingga terdata dan diketahui secara pasti,” jelasnya.  Selain rapat kerja dengan Polres Malang Kota, Arief memastikan  pihaknya segera berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di Jakarta.  “Kami mendapat informasi ada perusahaan pialang saham berjangka yang ditutup oleh BAPPEBTI. Karena itu kami akan menanyakan, kalau kejadian seperti yang terjadi di Malang ini bagaimana,” kata dia.   Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum PT. BPF Malang, Dwi Wimbo Yusworo SH memastikan pihaknya  tetap menginginkan penyelesaian melalui jalur hukum. “BPF menghendaki jalur hukum. Kalau mau gugat, silahkan, lewat jalur hukum saja,” tandasnya.  Seperti diketahui, beberapa nasabah mengadu ke dewan setelah merasa menjadi korban penipuan yang dilakukan BPF Malang. Uang ratusan juta rupiah yang ditanam di investasi emas perusahaan perdagangan berjangka komoditi ini, raib hanya dalam waktu dua minggu hingga beberapa bulan. (van/mar)