Kasus Mencuat, Marketing BPF Undur Diri

Dwi Wimbo

MALANG- Sidang perdana gugatan perdata yang diajukan PT. Bestprofit Futures (BPF) kepada Dwi Rubingi, salah satu nasabahnya di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Malang di Kepanjen kemarin, ditunda. Pasalnya, setelah tiga kali dipanggil, Dwi yang menjadi tergugat tak kunjung memasuki ruang sidang Garuda. Sedangkan Dwi Wimbo SH, kuasa hukum BPF, hadir dalam persidangan tersebut. Diakuinya, agenda sidang kemarin sebenarnya merupakan mediasi kedua belah pihak. ”Mau bagaimana lagi? Tergugat tak datang memenuhi panggilan pertama PN, jadi sidang terpaksa ditunda,” ucapnya. Wimbo sendiri mengaku tak kecewa atas tak hadirnya Dwi pada sidang itu. Hanya saja dia menyesalkan tidak keseriusan tergugat untuk menyelesaikan kasus ini.  “Kalau yang bersangkutan berhalangan hadir, kan bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya ataupun pengacaranya. Supaya saya tak membuang waktu di sini,” keluhnya.
Pengacara yang menamatkan pendidikan S1 di Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini menjelaskan, Dwi yang tinggal di Perum Sengkaling Indah, Desa Mulyo Agung, Dau, telah melakukan provokasi dan memberikan pengaruh negatif kepada para nasabah maupun karyawan BPF. Sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian. “Sejak kasus ini mencuat, sekitar 70 orang nasabah dan calon nasabah menarik diri dari BPF. Karyawan marketing dan teler BPF, juga banyak yang mengundurkan diri. Untuk itu, saya mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 5,85 miliar kepada tergugat, sesuai dengan kerugian perusahaan ini,“ bebernya. Di bagian lain, pengaduan delapan nasabah BPF ke Polres Malang Kota ditanggapi Wakapolres Malang Kota, Kompol Wiyogo Pamungkas.
Dia menyatakan akan segera mengusut kasus dugaan penipuan yang merugikan nasabah hingga miliaran rupiah itu. “Siapapun boleh membuat pengaduan. Apapun pengaduannya akan kami terima. Begitu juga dengan pengaduan nasabah BPF, nantinya akan segera kami tindak lanjuti,” tegas dia kemarin. Menurut perwira dengan satu melati di pundaknya ini, untuk mengusut kasus dugaan penipuan yang dilakukan BPF memang tidaklah mudah. Pihaknya harus mendatangkan saksi ahli untuk menentukan letak tindak pidana penipuannya. “Kasus BPF ini adalah modus baru tindak kejahatan. Sehingga harus hati-hati dan butuh waktu lama untuk menyelidikinya,” tegasnya. Terkait pengaduan delapan nasabah, Wiyogo mengatakan akan segera memanggil para korban itu untuk dimintai keterangannya. Selain itu nantinya penyidik juga akan segera melakukan bertukar saran dan pendapat melalui gelar perkara dengan saksi ahli. (big/agp/mar)