BPF Itu Rampok Pak !

BERKAS : Salah seorang nasabah BPF menunjukkan berkas penipuan BPF kepada Wali Kota Malang, Peni Suparto dan (kanan).

Keluhan Nasabah ke Wali Kota Malang
MALANG- Gerakan menuntut keadilan para nasabah korban penipuan PT. Bestprofit Futures (BPF) terus dilakukan. Kemarin, sekitar 20 nasabah didampingi kuasa hukumnya, Gunadi Handoko, SH.MM, M.Hum mendatangai Balai Kota Malang. Mereka meminta Pemkot Malang juga ikut bersikap terhadap permasalahan yang dihadapinya. Para nasabah ini ditemui langsung Wali Kota Malang, Peni Suparto, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), Suharyono, Kepala Disperindag Kota Malang, Hadi Santoso dan Kabag Hukum Pemkot Malang, Tabrani di ruang rapat Wali Kota. Kepada para pejabat tersebut, Gunadi dan beberapa perwakilan nasabah menjelaskan keluh kesah mereka terhadap penanganan kasus penipuan yang dilakukan perusahaan perdagangan berjangka komoditi tersebut. ”BPF itu rampok pak !,” kata Dwi Rubingi, juru bicara nasabah BPF Malang sambil berapi-api. Ungkapan itu langsung dibenarkan nasabah lainnya.
Selama pertemuan 1,5 jam itu, mereka bergantian mengaku, uang yang disetorkan sebagai investasi emas tersebut, hilang hanya dalam waktu sekejap. ”Intinya, para nasabah datang ke sini, ingin meminta tolong bagaimana persoalan tersebut bisa selesai, dan yang kedua minta izin tempat usaha BPF tidak diperpanjang agar tidak muncul korban lagi,” katanya kepada Inep, sapaan akrab Wali Kota Malang tersebut. Dijelaskan dia, hingga kemarin, sudah ada 31 nasabah yang bergabung ke Law Firm Gunadi Handoko and Partners, dengan total kerugian mencapai Rp 14,5 miliar. Menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan para nasabah tersebut, Inep menegaskan akan segera menyikapinya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. ”Pemkot akan fasilitasi dan bertemu dengan kejaksaan serta kepolisian. Sebab, masalah ini harus segera diselesaikan karena sudah cukup meresahkan masyarakat,” kata dia. Diakuinya, Pemkot Malang hanya akan bertindak sesuai dengan kewenangannya, sehingga penyikapannya pun juga akan dilakukan berdasarkan aturan yang ada.
”Kami cukup prihatin karena banyak warga kota Malang yang menjadi korban penipuan berkedok investasi ini. Kalau melihat laporannya, lembaga perdagangan itu belum sah untuk melakukan bisnis di kota Malang. Harusnya polisi juga segera bertindak,” paparnya. Dalam pertemuan itu, seorang nasabah wanita yang minta namanya dirahasiakan, sempat mengkritik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  Kota Malang karena pengaduannya tidak diterima. Dia yang tergabung dalam delapan nasabah yang baru melapor ke Mapolres Malang Kota, mengatakan pihak BPSK tidak mau menerima pengaduannya dengan alasan pengaduan enam nasabah pertama masih belum selesai. Soni, panggilan akrab Kepala Disperindag Kota Malang, pun langsung menampik kritikan tersebut. ”Tidak ada penolakan dari BPSK terkait pengaduan tersebut. Silakan, besok (hari ini) ibu bisa melapor ke BPSK karena kami memang sifatnya memediasi,” tegasnya. (mar)