Kejari Dilaporkan Komisi Kejaksaan

MALANG- Ketidakjelasan berkas perkara keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) No 17 tanggal 17 Maret 2012, membuat Sutrisno SH pengacara  Dr FM Valentina SH, M Hum kembali berang. Kemarin, dia mengaku sudah melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang ke Komisi Kejaksaan di Jakarta. Langkah ini dilakukannya karena menilai proses hukum terhadap mantan suami kliennya, Dr Hardi Soetanto tidak kunjung dinyatakan P-21. ”Sebenarnya dari putusan sidang gugatan perdata dalam perkara saham dan Rapat Umum Pemegang Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. HMH yang memenangkan klien saya minggu lalu, sudah cukup bagi Kejari untuk menyatakan berkas pemalsuan data autentik adalah P-21 (sempurna),” katanya dihubungi via telepon.
Sutris, panggilannya menduga masih ada permainan hukum di dalam kasus itu. Kecurigaannya ini berdasar setelah penyidik Satreskrim Polres Malang Kota, untuk ketiga kalinya menyerahkan berkas kasus itu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang, Kamis (7/2) lalu. Menurut dia, harusnya setelah 14 hari tidak ada tanggapan atau pemberitahuan dari Kejari, berkas acara pemeriksaan (BAP) dinyatakan sempurna. ”Ini mengacu dari Pasal 110 ayat 4 KUHAP yang menyatakan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik,” urainya.
Berdasarkan pasal tersebut, 14 hari sejak BAP diserahkan kembali oleh penyidik, jatuh pada Kamis (21/2). Penyidik pun, kata dia, sudah sepantasnya menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada JPU. ”Hari Senin (25/2), saya sudah mengirimkan surat somasi kepada Kejari Kota Malang yang isinya saya minta Kejari tidak melakukan rekayasa terhadap kasus itu. Saya juga sampaikan surat kepada Polres Malang Kota agar tidak mengikuti kemauan Kejari,” pungkas Sutris.
Sementara itu, dalam sidang perkara dugaan pencurian dan penggelapan 14 sertifikat senilai Rp 4 miliar milik Direktur Utama PT. HMH, Valentina, giliran Firman Hidayat, pemilik sertifikat lahan di Jalan Panglima Sudirman kota Malang dihadirkan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Hari Widodo SH,   Firman mengaku jika selama melakukan transaksi penjualan lahan, awalnya memakai jasa seorang makelar bernama Hj. Hazizah. Begitu mulai pembayaran dilakukan, dia langsung bertransaksi dengan Hardi. “Setahu saya, pembelian ini dilakukan atas nama pribadi dan bukan uang PT. Karena mulai pembayaran tunai sampai ke fisik cek, yang menyerahkan langsung adalah Pak Hardi,” ungkap Firman. Dia baru mengetahui nama Valentina, saat sertifikat sudah diberikan ke notaris dan diminta untuk tanda tangan. Saat dibacakan, tahu-tahu muncul nama Valentina. “Waktu itu saya tidak sampai bertanya kenapa tiba-tiba dalam pembacaan itu berubah dari Hardi ke Valentina. Karena saya menganggap dan percaya, dengan yang dilakukan oleh notaris,” terang Firman. (sit/mar)